Connect with us

HUT ke–8 Bank Mandiri Taspen, Serahkan CSR Rp 100 Juta Tangani Stunting di Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi hadiri rangkaian HUT ke – 8 Bank Mandiri Taspen (Mantap) yang digelar di Anjungan Pantai Losari, Sabtu (4/02/2023).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasinya atas kerja luar biasa dari Bank Mantap, dan telah menjadi mitra terbaik dalam mensejahterakan pensiunan.

Selain itu, Bank Mantap juga menyiapkan CSR senilai Rp 100 juta untuk penanganan stunting dan anak putus sekolah di Makassar.

“Apresiasi bagi Bank Mantap, di HUT ke – 8 tahun, telah menunjukkan kontribusi, dedikasi, dan sinergi dengan pemerintah dalam upaya penanganan stunting dan juga mensejahterakan pensiunan,” ungkap Fatmawati Rusdi.

Direktur Compliance and Control Bank Mantap, Judhi Budi Wirjanto, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kegiatan Festival MANTAP Indonesia digelar secara serentak di 7 kota se Indonesia, salah satunya Makassar dengan rata-rata peserta sebanyak 500 nasabah.

Selain itu, Judhi Budi Wirjanto juga mengungkapkan kerinduan akan kota Anging Mammiri, sebagai kota yang selalu teringat dengan menu-menu makanan enaknya.

“Ada kerinduan untuk selalu kembali ke Makassar karena makanannya memang enak-enak, ada coto makassar, pallubasa, nasi kuning, sehingga kita ingin kembali ke kota ini,” ujarnya.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

on

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel