Connect with us

HUT Kabupaten Bulukumba,Gubernur Alokasikan Bantuan Keuangan Senilai 25 Miliar

Published

on

Kitasulsel,Bulukumba—Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman kembali mengalokasikan bantuan keuangan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2023 untuk Kabupaten Bulukumba.

Bantuan keuangan senilai Rp 25 Miliar diserahkan Gubernur Sulsel kepada Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf pada 63 Tahun Kabupaten Bulukumba, Sabtu (04/02/2023).

Dalam bantuan keuangan itu, dialokasikan untuk pembangunan Kolam Labuh Bentenge, pembangunan jalan wisata Mandala Ria, dan subsidi Trans Andalan Sulsel.

Pembangunan jalan wisata Pantai Mandala Ria ini pun mendukung ruas jalan Batu Tongkarayya – Goa Passea, di Desa Lembanna, yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Sulsel.

“Alhamdulillah, hari ini kita menyerahkan bantuan keuangan Pemprov Sulsel TA 2023 senilai Rp 25 Miliar untuk Kabupaten Bulukumba,” kata Andi Sudirman.

Ia pun menyampaikan, hal ini tidak terlepas dari dukungan DPRD Sulsel yang mensupport pemberian bantuan keuangan ini.

Nilai bantuan keuangan ini semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun 2022, Pemprov Sulsel mengalokasikan bantuan keuangan senilai Rp 19 Miliar untuk pembangunan Masjid Terapung Bira, peningkatan jalan, pembangunan jembatan, dan pencegahan stunting dan gizi buruk.

Dengan pembangunan jalan wisata Mandala Ria ini, nantinya akan berdampak pada menggeliatkan akses ke lokasi wisata baru yang ada di Bulukumba ini.

“Kita berharap Bapak Bupati Bulukumba beserta jajaran untuk segera merealisasikan anggaran bantuan keuangan ini, yang diharapkan dapat bermanfaat untuk menggeliatkan perekonomian dan sektor pariwisata di Bulukumba,” jelasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending