Connect with us

Bupati Luwu Utara Resmikan Kantor Baru Koramil 1403-11/Masamba dan Pembukaan Jalan Onondoa-Rampi Sepanjang 80 KM

Published

on

Kitasulsel, Masamba—Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani meresmikan Kantor Baru Koramil 1403-11/ Masamba, dan melakukan pembukaan jalan Onondoa-Rampi sepanjang 80 KM, Jumat (03/02/2023), kemarin pagi.

Menurut, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menyampaikan, Alhamdulillah, kami bisa meresmikan Kantor Baru Koramil 1403-11/ Masamba, pagi kemarin, bicara keterlibatan TNI, sejak awal terbentuknya Luwu Utara, TNI selalu hadir memberi karya nyata.

“Antara lain, melakukan pembukaan jalan Onondoa-Rampi sepanjang 80 KM. Kemudian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) baik di era pemerintahan pertama hingga saat ini. Juga ada beberapa program karya bakti,” ujarnya.


.
Sambungnya, kami juga merasakan betul kehadiran TNI saat tanggap darurat bencana banjir bandang yang lalu. Karena itu, kami terima kasih karena saat-saat banyak tantangan, TNI selalu hadir.

“Saya tidak dapat menghitung berapa banyak sedimen pasir yang diangkat oleh teman-teman. Tentu ini adalah bentuk nyata upaya yang diberikan oleh teman-teman TNI kepada masyarakat yang terdampak,” Indah Putri Indriani.
.
Bukan hanya upaya tanggap darurat, TNI juga hadir pada masa transisi menuju pemulihan pasca banjir bandang. Itu dibuktikan dengan pembangunan drainase dalam Kota Masamba sehingga dapat mengurai genangan air.
.
Saya berharap,”dengan selesainya rehabilitasi pembangunan kantor baru Koramil ini, dapat memberikan manfaat lebih dan menjadi berkah bagi masyarakat Masamba. Fungsi pelayanan TNI semakin meningkat dan semakin membaik karena diikuti dengan suasana kerja yang lebih nyaman,” kata Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani.(Dony)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.

Continue Reading

Trending