Kitasulsel–MAMUJU — Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus bergerak aktif melakukan pendampingan terhadap Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar.

Melalui koordinasi intensif yang dilakukan secara langsung ke sejumlah perangkat daerah, Biro Organisasi Setda Sulbar berupaya memastikan seluruh rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelayanan Publik dapat segera ditindaklanjuti secara optimal.

Kegiatan pendampingan tersebut dipimpin langsung Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki, didampingi Penata Layanan Operasional, Baharuddin.

Keduanya turun langsung melakukan koordinasi dan monitoring terhadap sejumlah Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) guna mendorong peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Upaya peningkatan pemenuhan sarana pendukung pelayanan publik tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.

Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, menegaskan bahwa koordinasi yang dilakukan merupakan langkah konkret untuk mengawal peningkatan performa birokrasi di tingkat perangkat daerah.

Menurutnya, perbaikan kualitas pelayanan publik tidak hanya bergantung pada aspek administrasi, tetapi juga kesiapan sarana, sistem pelayanan, serta komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah diberikan.

“Kegiatan ini merupakan inisiatif dari kami untuk memastikan OPP tetap berupaya menindaklanjuti hasil LHE agar sarana penunjang pelayanan publik terus ditingkatkan,” kata Subuki saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat, 29 Mei 2026.

Ia menjelaskan, Biro Organisasi Setda Sulbar akan terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan terhadap seluruh perangkat daerah agar rekomendasi LHE dapat segera diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.

Menurutnya, langkah jemput bola tersebut penting dilakukan guna memastikan seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama terkait standar pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai ketentuan.

“Kegiatan koordinasi ini akan terus kami lanjutkan dengan menyasar sejumlah OPP lainnya agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Subuki berharap melalui pendampingan yang dilakukan secara intensif, seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

“Melalui pendampingan ini, seluruh OPP diharapkan segera merampungkan rekomendasi LHE guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, responsif, dan akuntabel di lingkup Pemprov Sulbar,” jelasnya.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama reformasi birokrasi yang saat ini terus didorong Pemerintah Provinsi Sulbar.

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk terus berinovasi dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, aksi jemput bola yang dilakukan Biro Organisasi Setda Sulbar telah menyasar dua Organisasi Penyelenggara Pelayanan pada Senin, 25 Mei 2026.

Dua perangkat daerah tersebut yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Sulbar dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulbar.

Dalam kunjungan tersebut, tim dari Biro Organisasi melakukan koordinasi terkait pemenuhan sarana pendukung pelayanan publik, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi, serta penguatan sistem pelayanan yang lebih efektif dan responsif.

Langkah aktif yang dilakukan Biro Organisasi Setda Sulbar tersebut mendapat apresiasi karena dinilai mampu mempercepat proses pembenahan pelayanan publik di tingkat OPD.

Selain itu, pola pendampingan langsung ke perangkat daerah dianggap lebih efektif dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi masing-masing OPD dalam memenuhi standar pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Sulbar berharap, melalui penguatan koordinasi dan pendampingan yang berkelanjutan, kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan sehingga mampu memberikan kepuasan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi modern yang profesional, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima di era pemerintahan saat ini.