Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan Sambangi AHY di kantor Demokrat

Published

3 tahun ago

3 Februari 2023

Kitasulsel, Jakarta-–Upaya percepatan deklarasi bersama Koalisi Perubahan sedang terus dimatangkan. Pasca pernyataan dukungan Partai Demokrat dan PKS minggu ini, pertemuan Tim Kecil Koalisi Perubahan kembali digelar sore hari ini (2/2/2023). Kali ini, rapat konsolidasi itu dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat, dengan menghadirkan semua pihak, mulai dari perwakilan Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, dan juga menghadirkan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan.

Kedatangan Anies dan rombongan Tim Kecil Koalisi Perubahan di kantor DPP Partai Demokrat disambut langsung oleh Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Anies dan AHY tampak akrab lewat perbincangan singkat, sebelum mereka bersama-sama naik ke ruang kerja AHY.

Selaku tuan rumah, AHY menyambut baik pertemuan tim kecil Koalisi Perubahan tersebut. “Sebagai tuan rumah, saya merasa senang dan bahagia. Rapat berjalan baik, cair, dan penuh semangat kebersamaan. Ini menunjukkan tiga partai solid,” kata AHY singkat di markas Partai Demokrat di Jl. Proklamasi Jakarta Pusat.

Ke depan, lanjut AHY, ketiga partai politik anggota Koalisi Perubahan akan terus menjalankan misi bersama untuk membangun harapan masa depan. “Misi bersama untuk kita perjuangkan, dari sekarang sampai nanti Pemilu 2024,” ujar alumnus Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat itu.

Selanjutnya, Anies Baswedan yang didampingi AHY juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan wujud soliditas Koalisi Perubahan. “Hari ini, saya menemui Pak Ketua Umum Partai Demokrat, untuk memberikan update secara langsung dan juga membahas berbagai hal,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Anies mengaku bersyukur, kejelasan sikap Nasdem, telah diperkuat oleh Demokrat dan PKS. “Pada tanggal 3 Oktober 2022, Partai Nasdem telah menyatakan sikapnya. Tanggal 26 Januari 2023 Partai Demokrat juga mengutarakan sikap politiknya. Lalu, tanggal 30 Januari 2023, PKS juga mengutarakan sikap politiknya. Selanjutnya, diskusi tim kecil ini akan semakin teknis dan makin solid untuk bersiap menuju perjalanan ke depan,” ujar alumnus Northern Illinois University, Amerika Serikat itu.

Sementara itu, utusan Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan bahwa pertemuan Tim Kecil pasca pernyataan sikap Demokrat dan PKS kemarin, menepis semua tudingan melemahnya soliditas Koalisi Perubahan. “Ini membuktikan bahwa rumor yang digoreng media, tidak benar. Kami berprinsip, sekali layar terkembang, surut kita berpantang,” kata Willy. Karena itu, lanjut Willy, kunjungan Partai Nasdem ke partai-partai politik yang lain merupakan upaya agar tradisi politik tidak mundur ke belakang. “Kunjungan kami ke partai-partai lain, agar politik kita tidak set back ke belakang. Itulah moralitas politik yang kita pegang,” kata Willy.

Pasca dukungan Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024, maka persyaratan Presidential Threshold 20 persen telah tercapai. Bahkan, bersatunya kekuatan Nasdem, Demokrat, dan PKS, bisa menggabungkan 25 persen suara nasional dan juga 28,5 persen kekuatan kursi Senayan. Dengan kecukupan persyaratan ini, tim kecil ketiga partai akan semakin memperkokoh kerja sama untuk menciptakan mesin politik yang efektif ke depan.

Usai bertemu dengan AHY, Anies Baswedan dan Tim Kecil rencananya juga akan bersilaturahmi ke kantor-kantor partai politik pengusung, yakni PKS dan Nasdem. Kunjungan Anies Baswedan dan Tim Kecil melakukan silaturahmi ini untuk memperkokoh soliditas partai, juga untuk mematangkan strategi dan kerja-kerja nyata pemenangan.

Selain Anies dan AHY, hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sudirman Said, Dadang, dari Tim Anies, lalu utusan Partai Nasdem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, utusan PKS M. Sohibul Iman, Almuzammil Yusuf, dan Pipin Sopian, serta Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. (csa).

Herzaky Mahendra Putra*
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat. 08111070090

NEWS

Harga Sawit Nasional Menguat, Petani Luwu Timur Soroti Tertahannya Harga TBS di Sulsel

Published

10 jam ago

13 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur,– Di tengah tren kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah sentra perkebunan Indonesia, petani sawit di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu Timur, mengaku belum merasakan dampak positif kenaikan harga tersebut. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Harga Sawit guna memastikan tata niaga sawit berjalan secara adil dan transparan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai wilayah penghasil sawit, harga TBS di Sulawesi Barat dilaporkan mengalami kenaikan sekitar Rp60 per kilogram. Sementara itu, di Kalimantan Timur, harga TBS tercatat meningkat sekitar Rp40 per kilogram. Kenaikan tersebut dinilai sejalan dengan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya di pasar internasional.

Namun, kondisi berbeda justru terjadi di Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu (13/6/2026), harga TBS di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur dilaporkan masih berada pada posisi yang sama dan belum mengalami penyesuaian sebagaimana yang terjadi di daerah lain.

Seorang warga Sulawesi Selatan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mempertanyakan tidak adanya kenaikan harga TBS di wilayah tersebut. Menurutnya, apabila harga CPO global menjadi salah satu acuan utama dalam penetapan harga TBS, maka petani sawit di Sulawesi Selatan seharusnya juga memperoleh manfaat dari tren kenaikan harga yang sedang terjadi.

“Kami heran mengapa hanya Sulawesi Selatan yang tidak mengalami kenaikan harga, sementara daerah lain sudah menyesuaikan harga TBS mereka. Jika harga CPO dunia naik, maka petani di Sulawesi Selatan juga berhak menikmati kenaikan yang sama,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan petani mengenai mekanisme penetapan harga yang diterapkan oleh pabrik kelapa sawit di Sulawesi Selatan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata niaga sawit agar harga yang diterima petani dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.

Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah untuk segera membentuk Satgas Harga Sawit yang melibatkan unsur pemerintah, perwakilan petani, koperasi, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Kami mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, membentuk Satgas Harga Sawit yang melibatkan pemerintah, perwakilan petani, koperasi, dan unsur terkait lainnya. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam rantai tata niaga sawit,” katanya.

Menurutnya, di kalangan petani juga mulai berkembang dugaan adanya praktik-praktik yang menyebabkan harga TBS di Sulawesi Selatan tidak bergerak mengikuti tren kenaikan yang terjadi di daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan investigasi yang objektif oleh pihak berwenang untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penetapan harga.

“Sudah muncul dugaan adanya praktik-praktik permainan harga yang sangat merugikan petani. Karena itu pemerintah harus hadir untuk memastikan harga sawit ditetapkan secara transparan dan sesuai kondisi pasar yang sebenarnya,” tegasnya.

Para petani berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, serta instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk melindungi kepentingan petani sawit. Mereka juga mendorong terciptanya sistem penetapan harga TBS yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat perkebunan.

Kondisi stagnannya harga TBS di Sulawesi Selatan di tengah kenaikan harga sawit di berbagai daerah dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Selain menyangkut pendapatan petani, persoalan tersebut juga berkaitan dengan keberlanjutan sektor perkebunan sawit yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dan wilayah sekitarnya.