Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan Sambangi AHY di kantor Demokrat

Published

3 tahun ago

3 Februari 2023

Kitasulsel, Jakarta-–Upaya percepatan deklarasi bersama Koalisi Perubahan sedang terus dimatangkan. Pasca pernyataan dukungan Partai Demokrat dan PKS minggu ini, pertemuan Tim Kecil Koalisi Perubahan kembali digelar sore hari ini (2/2/2023). Kali ini, rapat konsolidasi itu dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat, dengan menghadirkan semua pihak, mulai dari perwakilan Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, dan juga menghadirkan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan.

Kedatangan Anies dan rombongan Tim Kecil Koalisi Perubahan di kantor DPP Partai Demokrat disambut langsung oleh Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Anies dan AHY tampak akrab lewat perbincangan singkat, sebelum mereka bersama-sama naik ke ruang kerja AHY.

Selaku tuan rumah, AHY menyambut baik pertemuan tim kecil Koalisi Perubahan tersebut. “Sebagai tuan rumah, saya merasa senang dan bahagia. Rapat berjalan baik, cair, dan penuh semangat kebersamaan. Ini menunjukkan tiga partai solid,” kata AHY singkat di markas Partai Demokrat di Jl. Proklamasi Jakarta Pusat.

Ke depan, lanjut AHY, ketiga partai politik anggota Koalisi Perubahan akan terus menjalankan misi bersama untuk membangun harapan masa depan. “Misi bersama untuk kita perjuangkan, dari sekarang sampai nanti Pemilu 2024,” ujar alumnus Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat itu.

Selanjutnya, Anies Baswedan yang didampingi AHY juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan wujud soliditas Koalisi Perubahan. “Hari ini, saya menemui Pak Ketua Umum Partai Demokrat, untuk memberikan update secara langsung dan juga membahas berbagai hal,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Anies mengaku bersyukur, kejelasan sikap Nasdem, telah diperkuat oleh Demokrat dan PKS. “Pada tanggal 3 Oktober 2022, Partai Nasdem telah menyatakan sikapnya. Tanggal 26 Januari 2023 Partai Demokrat juga mengutarakan sikap politiknya. Lalu, tanggal 30 Januari 2023, PKS juga mengutarakan sikap politiknya. Selanjutnya, diskusi tim kecil ini akan semakin teknis dan makin solid untuk bersiap menuju perjalanan ke depan,” ujar alumnus Northern Illinois University, Amerika Serikat itu.

Sementara itu, utusan Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan bahwa pertemuan Tim Kecil pasca pernyataan sikap Demokrat dan PKS kemarin, menepis semua tudingan melemahnya soliditas Koalisi Perubahan. “Ini membuktikan bahwa rumor yang digoreng media, tidak benar. Kami berprinsip, sekali layar terkembang, surut kita berpantang,” kata Willy. Karena itu, lanjut Willy, kunjungan Partai Nasdem ke partai-partai politik yang lain merupakan upaya agar tradisi politik tidak mundur ke belakang. “Kunjungan kami ke partai-partai lain, agar politik kita tidak set back ke belakang. Itulah moralitas politik yang kita pegang,” kata Willy.

Pasca dukungan Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024, maka persyaratan Presidential Threshold 20 persen telah tercapai. Bahkan, bersatunya kekuatan Nasdem, Demokrat, dan PKS, bisa menggabungkan 25 persen suara nasional dan juga 28,5 persen kekuatan kursi Senayan. Dengan kecukupan persyaratan ini, tim kecil ketiga partai akan semakin memperkokoh kerja sama untuk menciptakan mesin politik yang efektif ke depan.

Usai bertemu dengan AHY, Anies Baswedan dan Tim Kecil rencananya juga akan bersilaturahmi ke kantor-kantor partai politik pengusung, yakni PKS dan Nasdem. Kunjungan Anies Baswedan dan Tim Kecil melakukan silaturahmi ini untuk memperkokoh soliditas partai, juga untuk mematangkan strategi dan kerja-kerja nyata pemenangan.

Selain Anies dan AHY, hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sudirman Said, Dadang, dari Tim Anies, lalu utusan Partai Nasdem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, utusan PKS M. Sohibul Iman, Almuzammil Yusuf, dan Pipin Sopian, serta Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. (csa).

Herzaky Mahendra Putra*
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat. 08111070090

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

3 jam ago

23 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.