Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan Sambangi AHY di kantor Demokrat

Published

3 tahun ago

3 Februari 2023

Kitasulsel, Jakarta-–Upaya percepatan deklarasi bersama Koalisi Perubahan sedang terus dimatangkan. Pasca pernyataan dukungan Partai Demokrat dan PKS minggu ini, pertemuan Tim Kecil Koalisi Perubahan kembali digelar sore hari ini (2/2/2023). Kali ini, rapat konsolidasi itu dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat, dengan menghadirkan semua pihak, mulai dari perwakilan Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, dan juga menghadirkan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan.

Kedatangan Anies dan rombongan Tim Kecil Koalisi Perubahan di kantor DPP Partai Demokrat disambut langsung oleh Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Anies dan AHY tampak akrab lewat perbincangan singkat, sebelum mereka bersama-sama naik ke ruang kerja AHY.

Selaku tuan rumah, AHY menyambut baik pertemuan tim kecil Koalisi Perubahan tersebut. “Sebagai tuan rumah, saya merasa senang dan bahagia. Rapat berjalan baik, cair, dan penuh semangat kebersamaan. Ini menunjukkan tiga partai solid,” kata AHY singkat di markas Partai Demokrat di Jl. Proklamasi Jakarta Pusat.

Ke depan, lanjut AHY, ketiga partai politik anggota Koalisi Perubahan akan terus menjalankan misi bersama untuk membangun harapan masa depan. “Misi bersama untuk kita perjuangkan, dari sekarang sampai nanti Pemilu 2024,” ujar alumnus Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat itu.

Selanjutnya, Anies Baswedan yang didampingi AHY juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan wujud soliditas Koalisi Perubahan. “Hari ini, saya menemui Pak Ketua Umum Partai Demokrat, untuk memberikan update secara langsung dan juga membahas berbagai hal,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Anies mengaku bersyukur, kejelasan sikap Nasdem, telah diperkuat oleh Demokrat dan PKS. “Pada tanggal 3 Oktober 2022, Partai Nasdem telah menyatakan sikapnya. Tanggal 26 Januari 2023 Partai Demokrat juga mengutarakan sikap politiknya. Lalu, tanggal 30 Januari 2023, PKS juga mengutarakan sikap politiknya. Selanjutnya, diskusi tim kecil ini akan semakin teknis dan makin solid untuk bersiap menuju perjalanan ke depan,” ujar alumnus Northern Illinois University, Amerika Serikat itu.

Sementara itu, utusan Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan bahwa pertemuan Tim Kecil pasca pernyataan sikap Demokrat dan PKS kemarin, menepis semua tudingan melemahnya soliditas Koalisi Perubahan. “Ini membuktikan bahwa rumor yang digoreng media, tidak benar. Kami berprinsip, sekali layar terkembang, surut kita berpantang,” kata Willy. Karena itu, lanjut Willy, kunjungan Partai Nasdem ke partai-partai politik yang lain merupakan upaya agar tradisi politik tidak mundur ke belakang. “Kunjungan kami ke partai-partai lain, agar politik kita tidak set back ke belakang. Itulah moralitas politik yang kita pegang,” kata Willy.

Pasca dukungan Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024, maka persyaratan Presidential Threshold 20 persen telah tercapai. Bahkan, bersatunya kekuatan Nasdem, Demokrat, dan PKS, bisa menggabungkan 25 persen suara nasional dan juga 28,5 persen kekuatan kursi Senayan. Dengan kecukupan persyaratan ini, tim kecil ketiga partai akan semakin memperkokoh kerja sama untuk menciptakan mesin politik yang efektif ke depan.

Usai bertemu dengan AHY, Anies Baswedan dan Tim Kecil rencananya juga akan bersilaturahmi ke kantor-kantor partai politik pengusung, yakni PKS dan Nasdem. Kunjungan Anies Baswedan dan Tim Kecil melakukan silaturahmi ini untuk memperkokoh soliditas partai, juga untuk mematangkan strategi dan kerja-kerja nyata pemenangan.

Selain Anies dan AHY, hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sudirman Said, Dadang, dari Tim Anies, lalu utusan Partai Nasdem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, utusan PKS M. Sohibul Iman, Almuzammil Yusuf, dan Pipin Sopian, serta Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. (csa).

Herzaky Mahendra Putra*
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat. 08111070090

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

44 menit ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.