RSUD Nene Mallomo Terima Penghargaan Kementerian Sosial

Published

3 tahun ago

1 Februari 2023

Kitasulsel, Sidrap – RSUD Nene Mallomo, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerima penghargaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rabu (1/2/2023).

Perhargaan diberikan sebagai apresiasi atas dukungan RSUD Nene Mallomo dalam kegiatan operasi katarak yang digelar Desember 2022 lalu.

Operasi katarak tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2022.

Kepala Sentra Gau Mabaji Kemensos, Subhan Kadir menyerahkan penghargaan kepada Direktur RSUD Nene Mallomo, drg. Hj. Sahriah Usman.

Subhan menyatakan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sidrap khususnya RSUD Nene Mallomo dan Dinas Sosial yang menyukseskan operasi katarak tersebut.

“Terima kasih atas partisipasi Kabupaten Sidrap, khususnya RSUD Nene Mallomo dan Dinas Sosial Sidrap yang menjadi mitra kami dalam menyukseskan kegiatan operasi katarak ini,” ujar Subhan.

Ditambahkannya, operasi katarak dilaksanakan Kemensos dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2022.

Penyerahan penghargaan yang berlangsung di ruang kerja Direktur RSUD Nene Mallomo, itu juga dihadiri Sekretaris Dinas Sosial Sidrap, Hj. Nurhidayah.(win)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

8 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.