Resmikan Gereja Paroki Kristus Raja,Danny Pomanto:Jaga Kekompakan

Published

3 tahun ago

1 Februari 2023

Kitasulsel—-Makassar—-Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meresmikan penggunaan rumah ibadah Gereja Paroki Kristus Raja di Jalan Andalas, Rabu (1/2/2023).

Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengaku kagum dengan arsitektur desain gereja dan umat kristiani yang kompak.

“Dengan segala suka cita kita ingin memfungsikan fasilitas peribadatan luar biasa. Saya kaget gereja ini desainnya luar biasa dan yang lebih luar biasa lagi saya melihat ini bagian dari lambang kekompakan jemaat,” kata Danny di sela-sela sambutannya.

“Saya bangga mendapatkan umat di gereja ini kompak. Dan tentu ini sejalan dengan program penguatan keimanan umat di Makassar,” sambungnya.

Bahkan, kata dia, bisa jadi pusat wisata religi karena desain arsitekturnya yang luar biasa.

Selain itu, Danny berpesan bahwa setiap umat perlu menjaga dan mengawasi generasi pelanjut. Pasalnya, dia menilai banyak anak-anak mengalami krisis informasi.

“Makanya perlu menjaga mereka agar tidak mendapatkan pikiran yang sesat. Menjaga akhlak dan keimanan mereka agar menjadi kuat. Termasuk program Jagai Anakta’. Kalau kita sudah jaga anak maka sama dengan kita jaga keluarga kita,” pesannya.

“Atas nama Pemkot Makassar menyampaikan selamat atas peresmian Gereja Paroki Kristus Raja. Mari bersemangat untuk memperkuat umat untuk mejaga kota Makassar menjadi tambah baik, baik untuk semua, kota yang membanggakan,” ucapnya

Uskup Agung Makassar MGR John Liku Ada’ menghaturkan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Makassar yang sudah memberikan izin dan seluruh elemen masyarakat yang sudah membantu dalam penyelesaian gereja itu.

“Atas nama Keuskupan Agung Makassar kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar, Wali Kota Makassar yang juga menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita meski di tengah kesibukan,” tutur John.

Dia mendoakan agar wali kota dan seluruh jajaran sukses dalam pengabdian terhadap masyarakat. Juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Danny.

“Selamat ulang tahun ke-59 tahun bagi wali kota Makassar semoga sukses dalam pengabdian kepada negara khususnya di kota Makassar,” ucapnya.

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

10 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.