Disdukcapil Makassar Bertahap Terapkan KTP Digital

Published

3 tahun ago

1 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar–– Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar sukses mengalihkan 400 Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga ke format digital. Pemilik KTP merupakan pegawai lingkup Disdukcapil kota maupun provinsi yang berdomisili Makassar.

Untuk itu, penerapan KTP digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut akan terus digagas. Selanjutnya dorongan ke ASN lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, lalu ke pelajar, dan terakhir masyarakat umum.

Kepala Disdukcapil Makassar, Muh Hatim mengatakan untuk pengarahan ke ASN rencananya pertengahan Februari 2023. Pegawai Disdukcapil atau seluruh ASN didahulukan agar bisa menjelaskan ke masyarakat umum tentang pentingnya KTP digital ini.

“KTP digital ini sifatnya tidak wajib, tetapi diharap bisa digunakan karena ada banyak kemudahan dari menggunakan KTP digital itu,” ujarnya saatnya ditemui, Selasa (31/01/2023).

Selain itu, kata Hatim KTP digital ini tidak diwajibkan karena yang bisa miliki bagi yang memiliki gawai. Itupun jenis android, karena untuk IOS belum tersedia aplikasinya.

Adanya KTP digital bukan berarti menghilangkan berbentuk fisik. Tetap bisa digunakan, tetapi diharapkan beralih semua ke digital karena seiring perkembangan teknologi berbagai aktivitas akan lebih banyak digawai atau alat elektronik lain. (*)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

9 jam ago

12 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.