Connect with us

Danny Pomanto Minta Komisi IX DPR RI Fasilitasi Pelatihan Kerja Bagi Anak Jalanan di Makassar

Published

on

KITASULSEL—-MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta Komisi IX DPR RI dapat memfasilitasi pelatihan kerja bagi anak jalanan di Makassar.

Sampai saat ini, Balai Latihan Kerja (BLK), kata dia, belum cukup bisa menampung semua anak jalanan. Olehnya dia harapkan ada kebijakan pusat yang dapat membantu Pemkot Makassar.

“Anak-anak kita ialah anak-anak unggul, jika diberi bekal maka bisa. Kita butuh BLK, difasilitasi saja. Tidak perlu kasih uang, kasih jatah skil dan pelatihan saja maka mereka pasti disalurkan ke sana,” kata Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sulsel terkait Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Balaikota, Rabu, (1/2/2023).

Pihaknya mencatat ada 4.000-an yang sudah tertangani dari sekira 7.000-an orang. Sementara diketahui BLK baru bisa memfasilitasi 20 orang dalam sekali pelatihannya.

“Jadi kalau mau dimaksimalkan maka bagus sekali. Harus ada cover itu daripada tidak diurusi. Jadi Insyaallah kita carikan jalan, aturannya seperti apa,” kata dia.

Penanganan Pemkot Makassar melalui Disnaker Makassar sejauh ini juga sudah dilakukan dengan mengikutkan dalam program 10 ribu skill gratis, menciptakan lapangan pekerjaan seperti tim pemadam kebakaran di lorong.

Selain itu, memberikan kursus perbaikan AC, alat elektronik dan beberapa keahlian lainnya.

Tetapi, ia katakan, itu tidak cukup sampai di situ saja harus terus di-maintenance. Olehnya perlu bantuan pusat agar semuanya dapat diakomodasi.

Anggota Komis IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengatakan dari pihak kementerian sudah memberikan fasilitas berupa BLK, tetapi memang sesungguhnya belum semua yang dapat, baru Pangkep, Makassar dan Bantaeng.

Apalagi kuota BLK itu sendiri tidak banyak.

“Cuma memang kuota dari BLK sangat sedikit jadi sekali pelatihan cuma 20 orang, itu tidak mencukupi. Nanti kita beri penekanan kepada kementerian untuk mengakomodir keinginan Pak Wali sehingga anjal terkontrol dan terbina. Kalau bisa diberangkatkan maka diberangkatkan untuk jadi tenaga kerja luar negeri,” ucapnya.

Perihal perlindungan terhadap PMI, ia menjelaskan perlu kerjasama yang baik antara Pemkot, provinsi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Disnaker juga Imigrasi.

Hal itu agar tidak adanya PMI yang unprosedural lagi keberangkatan kerjanya.

“Penekanannya, pada pengawasan yang harus ekstra ketat. Harus ada sinergitas. Sehingga calon PMI ini jelas terdaftar atau tidak. Saya berharap kerja sama yang baik sehingga mendapatkan kontrol yang ketat dari pusat,” harapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Irwan Fokus Pastikan Ketersediaan Air Bersih di Luwu Timur, Antisipasi Dampak El Nino

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di seluruh wilayah Luwu Timur. Langkah ini menjadi fokus utama pemerintah daerah seiring mulai dirasakannya dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Niño.

Menurut Bupati Irwan, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, terlebih di tengah kondisi cuaca yang semakin kering dan berpotensi memicu krisis air di sejumlah wilayah.

“Pemerintah daerah akan fokus memastikan distribusi dan ketersediaan air bersih, terutama di titik-titik yang selama ini mengalami kekurangan. Ini menjadi prioritas kami agar masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga di sejumlah kecamatan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses air bersih berharap program ini segera direalisasikan secara konkret di lapangan.

“Semoga segera terealisasi, terutama di daerah kami yang memang sering mengalami kesulitan air bersih saat kemarau,” ungkap salah seorang warga.

Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur menyatakan kesiapan untuk mengawal penuh program pemerintah daerah tersebut, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pimpinan DPRD menegaskan bahwa ketersediaan air bersih merupakan isu strategis yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian serius dan pengawasan bersama.

Program ini juga menjadi bagian dari langkah antisipatif Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menghadapi potensi krisis air akibat El Niño yang diprediksi akan meningkatkan intensitas musim kemarau tahun ini.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih di Luwu Timur dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending