Connect with us

Danny Pomanto Minta Komisi IX DPR RI Fasilitasi Pelatihan Kerja Bagi Anak Jalanan di Makassar

Published

on

KITASULSEL—-MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta Komisi IX DPR RI dapat memfasilitasi pelatihan kerja bagi anak jalanan di Makassar.

Sampai saat ini, Balai Latihan Kerja (BLK), kata dia, belum cukup bisa menampung semua anak jalanan. Olehnya dia harapkan ada kebijakan pusat yang dapat membantu Pemkot Makassar.

“Anak-anak kita ialah anak-anak unggul, jika diberi bekal maka bisa. Kita butuh BLK, difasilitasi saja. Tidak perlu kasih uang, kasih jatah skil dan pelatihan saja maka mereka pasti disalurkan ke sana,” kata Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sulsel terkait Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Balaikota, Rabu, (1/2/2023).

Pihaknya mencatat ada 4.000-an yang sudah tertangani dari sekira 7.000-an orang. Sementara diketahui BLK baru bisa memfasilitasi 20 orang dalam sekali pelatihannya.

“Jadi kalau mau dimaksimalkan maka bagus sekali. Harus ada cover itu daripada tidak diurusi. Jadi Insyaallah kita carikan jalan, aturannya seperti apa,” kata dia.

Penanganan Pemkot Makassar melalui Disnaker Makassar sejauh ini juga sudah dilakukan dengan mengikutkan dalam program 10 ribu skill gratis, menciptakan lapangan pekerjaan seperti tim pemadam kebakaran di lorong.

Selain itu, memberikan kursus perbaikan AC, alat elektronik dan beberapa keahlian lainnya.

Tetapi, ia katakan, itu tidak cukup sampai di situ saja harus terus di-maintenance. Olehnya perlu bantuan pusat agar semuanya dapat diakomodasi.

Anggota Komis IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengatakan dari pihak kementerian sudah memberikan fasilitas berupa BLK, tetapi memang sesungguhnya belum semua yang dapat, baru Pangkep, Makassar dan Bantaeng.

Apalagi kuota BLK itu sendiri tidak banyak.

“Cuma memang kuota dari BLK sangat sedikit jadi sekali pelatihan cuma 20 orang, itu tidak mencukupi. Nanti kita beri penekanan kepada kementerian untuk mengakomodir keinginan Pak Wali sehingga anjal terkontrol dan terbina. Kalau bisa diberangkatkan maka diberangkatkan untuk jadi tenaga kerja luar negeri,” ucapnya.

Perihal perlindungan terhadap PMI, ia menjelaskan perlu kerjasama yang baik antara Pemkot, provinsi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Disnaker juga Imigrasi.

Hal itu agar tidak adanya PMI yang unprosedural lagi keberangkatan kerjanya.

“Penekanannya, pada pengawasan yang harus ekstra ketat. Harus ada sinergitas. Sehingga calon PMI ini jelas terdaftar atau tidak. Saya berharap kerja sama yang baik sehingga mendapatkan kontrol yang ketat dari pusat,” harapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Diskominfo Sidrap Gelar Coaching Penginputan Data Satu Data Indonesia

Published

on

Kitasulsel–Sidrap – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar coaching penginputan data Statistik Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Sidrap, Kamis (22/1/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Bidang Persandian Diskominfo Sidrap dan diikuti perwakilan dari sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Peternakan dan Pertanian, serta Dinas Kesehatan.

Coaching ini bertujuan memberikan arahan teknis terkait tata cara penginputan data statistik ke dalam platform Satu Data Indonesia, sehingga data yang disajikan dapat terjamin validitasnya, terstandar, serta mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Kominfo Sidrap, Mahluddin, menegaskan bahwa kualitas kebijakan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.

Menurutnya, implementasi Satu Data Indonesia bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan data yang disajikan oleh setiap OPD benar-benar akurat, terstandar, dan bisa dipertanggungjawabkan,” terang Mahluddin.

Dalam kesempatan tersebut, pendampingan teknis penginputan data dilakukan oleh Muhammad Fakhrul Zainuddin selaku pelaksana kegiatan, yang memberikan penjelasan langsung terkait mekanisme dan standar pengisian data pada platform SDI.

Pelaksanaan coaching ini bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan waktu serta ketersediaan masing-masing perangkat daerah, sehingga setiap OPD dapat datang secara bergiliran untuk memperoleh pendampingan teknis secara langsung.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Sidrap berharap terwujudnya keterpaduan data antar perangkat daerah guna mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data akurat dan terpercaya di Kabupaten Sidrap.

Continue Reading

Trending