Connect with us

Danny Pomanto Minta Komisi IX DPR RI Fasilitasi Pelatihan Kerja Bagi Anak Jalanan di Makassar

Published

on

KITASULSEL—-MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta Komisi IX DPR RI dapat memfasilitasi pelatihan kerja bagi anak jalanan di Makassar.

Sampai saat ini, Balai Latihan Kerja (BLK), kata dia, belum cukup bisa menampung semua anak jalanan. Olehnya dia harapkan ada kebijakan pusat yang dapat membantu Pemkot Makassar.

“Anak-anak kita ialah anak-anak unggul, jika diberi bekal maka bisa. Kita butuh BLK, difasilitasi saja. Tidak perlu kasih uang, kasih jatah skil dan pelatihan saja maka mereka pasti disalurkan ke sana,” kata Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sulsel terkait Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Balaikota, Rabu, (1/2/2023).

Pihaknya mencatat ada 4.000-an yang sudah tertangani dari sekira 7.000-an orang. Sementara diketahui BLK baru bisa memfasilitasi 20 orang dalam sekali pelatihannya.

“Jadi kalau mau dimaksimalkan maka bagus sekali. Harus ada cover itu daripada tidak diurusi. Jadi Insyaallah kita carikan jalan, aturannya seperti apa,” kata dia.

Penanganan Pemkot Makassar melalui Disnaker Makassar sejauh ini juga sudah dilakukan dengan mengikutkan dalam program 10 ribu skill gratis, menciptakan lapangan pekerjaan seperti tim pemadam kebakaran di lorong.

Selain itu, memberikan kursus perbaikan AC, alat elektronik dan beberapa keahlian lainnya.

Tetapi, ia katakan, itu tidak cukup sampai di situ saja harus terus di-maintenance. Olehnya perlu bantuan pusat agar semuanya dapat diakomodasi.

Anggota Komis IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengatakan dari pihak kementerian sudah memberikan fasilitas berupa BLK, tetapi memang sesungguhnya belum semua yang dapat, baru Pangkep, Makassar dan Bantaeng.

Apalagi kuota BLK itu sendiri tidak banyak.

“Cuma memang kuota dari BLK sangat sedikit jadi sekali pelatihan cuma 20 orang, itu tidak mencukupi. Nanti kita beri penekanan kepada kementerian untuk mengakomodir keinginan Pak Wali sehingga anjal terkontrol dan terbina. Kalau bisa diberangkatkan maka diberangkatkan untuk jadi tenaga kerja luar negeri,” ucapnya.

Perihal perlindungan terhadap PMI, ia menjelaskan perlu kerjasama yang baik antara Pemkot, provinsi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Disnaker juga Imigrasi.

Hal itu agar tidak adanya PMI yang unprosedural lagi keberangkatan kerjanya.

“Penekanannya, pada pengawasan yang harus ekstra ketat. Harus ada sinergitas. Sehingga calon PMI ini jelas terdaftar atau tidak. Saya berharap kerja sama yang baik sehingga mendapatkan kontrol yang ketat dari pusat,” harapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Perkuat Diplomasi Keagamaan Global, Tenaga Ahli Ungkap Peran Strategis Menag RI di Forum Internasional

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA — Peran Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dalam forum-forum internasional kian mendapat pengakuan luas. Hal ini tidak lepas dari kontribusi pemikiran keagamaan yang dinilai relevan dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan global, khususnya dalam membangun harmoni dan moderasi beragama.

Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Bunyamin M. Yapid, menegaskan bahwa pihaknya memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas strategis Menteri Agama, terutama dalam memperluas jejaring dan kerja sama internasional. Ia menyampaikan bahwa sebagai tenaga ahli, dirinya bersama tim turut membantu pekerjaan Menteri Agama dalam membangun komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai negara dan lembaga internasional.

Menurutnya, pemikiran-pemikiran Menteri Agama RI memiliki nilai universal yang penting untuk diperkenalkan di tingkat global. Gagasan tentang moderasi beragama, toleransi, hingga pendekatan ekoteologi dinilai mampu menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam percaturan dunia.

“Bagi saya, pemikiran-pemikiran Pak Menag sangat penting untuk diperkenalkan ke luar negeri. Ini bukan hanya tentang Indonesia, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai keislaman yang moderat dapat menjadi solusi bagi dunia,” jelasnya.

Ia menambahkan, konsistensi Menteri Agama dalam mengangkat isu-isu strategis tersebut membuatnya kerap dilibatkan dalam berbagai konferensi internasional. Kehadiran Menag RI sebagai pembicara dinilai bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan atas kapasitas intelektual dan pengalaman yang dimiliki.

“Sehingga dalam setiap konferensi internasional, Pak Menteri Agama selalu dilibatkan dan diundang menjadi pembicara. Ini menunjukkan bahwa pemikiran beliau mendapat tempat di tingkat global,” lanjutnya.

Lebih jauh, keterlibatan aktif Menteri Agama RI di berbagai forum internasional juga menjadi bagian dari diplomasi keagamaan Indonesia. Upaya ini dinilai strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang mampu menghadirkan wajah Islam yang damai dan inklusif.

Melalui dukungan tenaga ahli dan tim kerja sama luar negeri, Kementerian Agama RI terus mendorong peningkatan peran Indonesia dalam dialog antaragama dan kerja sama global, sekaligus memperluas pengaruh pemikiran keislaman moderat di kancah internasional.

Continue Reading

Trending