Danny Pomanto Minta Komisi IX DPR RI Fasilitasi Pelatihan Kerja Bagi Anak Jalanan di Makassar
KITASULSEL—-MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta Komisi IX DPR RI dapat memfasilitasi pelatihan kerja bagi anak jalanan di Makassar.
Sampai saat ini, Balai Latihan Kerja (BLK), kata dia, belum cukup bisa menampung semua anak jalanan. Olehnya dia harapkan ada kebijakan pusat yang dapat membantu Pemkot Makassar.
Pihaknya mencatat ada 4.000-an yang sudah tertangani dari sekira 7.000-an orang. Sementara diketahui BLK baru bisa memfasilitasi 20 orang dalam sekali pelatihannya.
“Jadi kalau mau dimaksimalkan maka bagus sekali. Harus ada cover itu daripada tidak diurusi. Jadi Insyaallah kita carikan jalan, aturannya seperti apa,” kata dia.
Penanganan Pemkot Makassar melalui Disnaker Makassar sejauh ini juga sudah dilakukan dengan mengikutkan dalam program 10 ribu skill gratis, menciptakan lapangan pekerjaan seperti tim pemadam kebakaran di lorong.
Selain itu, memberikan kursus perbaikan AC, alat elektronik dan beberapa keahlian lainnya.
Tetapi, ia katakan, itu tidak cukup sampai di situ saja harus terus di-maintenance. Olehnya perlu bantuan pusat agar semuanya dapat diakomodasi.
Anggota Komis IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengatakan dari pihak kementerian sudah memberikan fasilitas berupa BLK, tetapi memang sesungguhnya belum semua yang dapat, baru Pangkep, Makassar dan Bantaeng.
Apalagi kuota BLK itu sendiri tidak banyak.
“Cuma memang kuota dari BLK sangat sedikit jadi sekali pelatihan cuma 20 orang, itu tidak mencukupi. Nanti kita beri penekanan kepada kementerian untuk mengakomodir keinginan Pak Wali sehingga anjal terkontrol dan terbina. Kalau bisa diberangkatkan maka diberangkatkan untuk jadi tenaga kerja luar negeri,” ucapnya.
Perihal perlindungan terhadap PMI, ia menjelaskan perlu kerjasama yang baik antara Pemkot, provinsi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Disnaker juga Imigrasi.
Hal itu agar tidak adanya PMI yang unprosedural lagi keberangkatan kerjanya.
“Penekanannya, pada pengawasan yang harus ekstra ketat. Harus ada sinergitas. Sehingga calon PMI ini jelas terdaftar atau tidak. Saya berharap kerja sama yang baik sehingga mendapatkan kontrol yang ketat dari pusat,” harapnya.
DISKOMINFO LUWU TIMUR
DP2KB Luwu Timur Gelar Rakerda 2026, Fokus Optimalisasi Program MBG 3B dan Penurunan Stunting
Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 dengan tema “Optimalisasi Pelaksanaan Program MBG 3B untuk Luwu Timur Juara”. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (21/04/2026).
Rakerda dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. Askar, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).
Menurutnya, Rakerda tahun ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama, khususnya melalui optimalisasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 3B sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Fokus utama pemerintah adalah percepatan penurunan stunting yang terarah kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi berkualitas, dengan keluarga sebagai tempat utama pembentukan nilai dan karakter.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin, menyampaikan bahwa fokus utama program mencakup dua aspek penting, yakni kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Masalah kependudukan terkait pengendalian pertumbuhan penduduk, sedangkan pembangunan keluarga mencakup kesehatan ibu dan anak, peran ayah, stunting, serta peningkatan kualitas lansia,” jelasnya.
Kepala Dinas P2KB Luwu Timur, Amrullah, menuturkan bahwa Rakerda menjadi forum penting dalam mengkonsolidasikan kebijakan, menyatukan komitmen lintas sektor, serta menyusun strategi implementasi program Bangga Kencana agar berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah, mengintegrasikan program MBG dengan target penurunan stunting nasional, serta memastikan distribusi makanan bergizi gratis tepat sasaran bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) tahun 2025–2029 kepada pihak provinsi sebagai acuan strategis pembangunan ke depan.
Rakerda ini turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Kemendukbangga Provinsi Sulawesi Selatan, para kepala OPD, camat, kepala puskesmas, Tim Penggerak PKK, serta para undangan dan peserta rapat kerja daerah lainnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi lintas sektor semakin kuat dalam mendukung percepatan penurunan Stunting serta peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Luwu Timur.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login