Bappelitbangda Sidrap Rapat dengan OPD Terkait Percepat Pemenuhan Data PDRB

Published

3 tahun ago

1 Februari 2023

Kitasulsel,Sidrap – Dalam rangka percepatan pemenuhan data Produk Regional Domestik Bruto (PDRB), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sidrap menggelar rapat koordibasi dengan OPD terkait, Rabu (1/2/2023).

Rapat berlangsung di ruang rapat Kantor Bappelitbangda dipimpin Kepala Bappelitbangda, Andi Muhammad Arsjad dan dihadiri jajaran Badan Pusat Statistik.

Andi Muhammad Arsjad mengatakan, rapat digelar dalam rangka pemenuhan data PDRB sebagai komponen indikator pertumbuhan ekonomi dan persiapan publikasi DDA (Daerah Dalam Angka).

Dikatakannya, BPS setiap tahun merilis data, salah satunya data terkait pertumbuhan ekonomi.

Lanjutnya, pemda sangat berkepentingan terhadap data-data sektor makro ini, karena menjadi dasar dalam penyusunan rencana dan kebijakan.

“Saat ini kita menuju satu data. Ini penting karena merupakan tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pertumbuhan ekonomi kita selama ini,” terangnya.

“Dengan adanya satu data ini kita berharap data yang disajikan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi, analisa dan bahan perencanaan untuk menentukan sasaran pembangunan dimasa mendatang,” pungkasnya.

Adapun OPD yang diundang dalam rapat tersebut yakni Dinas PMPTSP, Dishub, Dinas Porapar, BKAD, Bapenda, dan Disnakkan.

Ada juga Kepala BPS Sidrap Naharuddin Supu, Disdagrin, DTPHPKP (Pertanian), Dinas Kominfo, Bagian Umum serta Bagian Perekonomian dan SDA.(win)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Kominfo Sidrap Perkuat Tata Kelola Digital dan Religiusitas ASN di Kecamatan Kulo

Published

1 hari ago

13 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) melakukan langkah strategis ganda dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kunjungan kerja ke Kecamatan Kulo, Senin (13/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kominfo Sidrap tidak hanya melakukan aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE), tetapi juga menyosialisasikan Surat Edaran Bupati terkait penguatan religiusitas aparatur sipil negara (ASN) melalui kewajiban salat berjamaah.

Kegiatan yang dipusatkan di UPT SDN 4 Rijang Panua ini dihadiri puluhan kepala sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Kulo bersama para operator sekolah. Tim Kominfo dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Mahluddin, didampingi Sekretaris Dinas Mursalim Halim serta Kepala Bidang Persandian Amsir Muan.

Mahluddin menjelaskan, integrasi teknologi digital dan penguatan karakter spiritual menjadi dua pilar utama dalam membangun budaya kerja yang modern sekaligus berintegritas.

“Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini memiliki keunggulan utama dari sisi efisiensi dan keamanan. Proses administrasi menjadi jauh lebih cepat karena penandatanganan dokumen bisa dilakukan di mana saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, aspek keamanan juga menjadi prioritas karena sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik memiliki tingkat proteksi tinggi, sehingga keabsahan dan autentikasi dokumen digital terjamin serta tidak mudah dipalsukan.

Pada kesempatan yang sama, Mahluddin menekankan pentingnya implementasi Surat Edaran Bupati Sidrap Nomor: 400.8.1/9/KESRA. Edaran tersebut menginstruksikan seluruh ASN untuk menghentikan aktivitas kerja lima menit sebelum azan guna melaksanakan salat berjamaah di masjid atau musala.

Ia pun mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk menjalankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari pembentukan budaya kerja yang religius.

“Kami mengajak seluruh pimpinan sekolah dan tenaga pendidik untuk mengimplementasikan amanah Bapak Bupati Syaharuddin Alrif ini. Mari kita hentikan aktivitas sejenak saat menjelang azan untuk mengejar keutamaan salat berjamaah serta membangun budaya religius,” tambahnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pendampingan teknis aktivasi akun pada aplikasi SRIKANDI yang dipandu oleh tim Bidang Persandian Kominfo Sidrap, guna mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pendidikan dan pemerintahan daerah.