Puspawati Hera Sekdis Ketapang Makassar Turut Hadir Dalam Sosper nomor 2 tahun 2016 Oleh Nunung Legislator Partai Gerindra
Kitasulsel–Makassar--Anggota Kota Makassar, Nunung Dasniar meminta Pemerintah Kota Makassar lebih transparansi dalam pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkumpul dari perusahaan di Kota Makassar, Selasa (31/01/2023).
Hal itu juga, kata Nunung, sebagai sikap keterbukaan kepada masyarakat untuk melaksanakan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan dalam proses pembangunan daerah.
Sebab, saat ini, Dewan CSR Pemerintah Kota Makassar terkesan bersikap masa bodoh dan malas bekerja, karena tidak adanya laporan yang masuk ke Legislatif soal aliran dana perusahaan yang terkumpul.
“Selama ini belum ada sama sekali laporan dari dewan CSR soal berapa jumlah dan dari mana saja dana perusahaan yang sudah terkumpul,” kata Nunung saat menggelar Sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, di Hotel Grand Maleo Makassar.
Menurut Nunung, jika dana CSR yang dikumpulkan dan digunakan kepada peruntukannya, pasti bisa membuat wilayah atau kawasan tanpa rokok, pemanfaatan mobil dan motor sampah di setiap Kelurahan serta pemeliharaan lingkungan.
“Harusnya dana CSR bisa di publish agar masyarakat tahu aliran dana ini ke mana saja, kalau memang ini Dewan CSR tidak bisa bekerja mending diganti saja dengan yang mau bekerja,” tegas Legislator Partai Gerindra ini.
Karena itu, Nunung meminta agar Dewan CSR mesti memfokuskan upaya transportasi dana yang terkumpul untuk pembangunan kota Makassar kedepan, jangan melulu dibebankan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Di Makassar misalnya saja perusahaan transportasi online, gudang-gudang yang ada di Kima Daya. Kemana semua itu dana CSR? padahal dana CSR dalam setahun wajib 3 kali dikeluarkan dari perusahaan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar, Puspawati Hera mengatakan, sebuah perusahaan yang ada di Kota Makassar punya tanggung jawab dalam memanfaatkan dana CSR kepada masyarakat.
“Jadi perusahaan yang ada harus memiliki CSR atau talangan dana untuk memenuhi keinginan memperbaiki lingkungan hidup di sekitar perusahaan dalam menciptakan sinergi masyarakat,” jelasnya.
Puspawati Hera Selaku Sekdis Ketapang mencontohkan, jika ada jalanan yang rusak tapi pemerintah belum bisa menjangkau anggaran tersebut, maka perusahaan bisa memberikan dana CSR untuk memahami fungsi lingkungan.
Senada, Staf Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Makassar, Muhammad Afdal mengatakan dalam sosialisasi Perda ini merupakan wujud dalam memfasilitasi anggota dewan untuk menyebarluaskan produk hukum yang telah dibentuk.
“Sekarang sudah mudah untuk mendapatkan berbagai produk hukum daerah yang ada. Bisa langsung ke website atau portal DPRD Kota Makassar, begitu juga profil lengkap para anggota dewan,” jelasnya.
Selain itu, kata Afdal, sekretariat DPRD Kota Makassar juga sudah banyak menghasilkan produk digital untuk lebih memudahkan masyarakat jika ingin mengajukan aduan dan aspirasi kepada wakilnya.
“Misalnya kalau anggota dewan kita melakukan reses atau kunjungan dapil, setiap aspirasi soal tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bisa langsung disampaikan melalui aplikasi e-Ajamma dan e-Ro’tta,” pungkasnya.(**)
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), resmi melakukan perombakan kabinet pemerintahan dengan melantik sejumlah pejabat baru di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar.
Mereka yang dilantik sebanyak 46 orang, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawasan dan pejabat fungsional, (Eselon II , Esolan III dan IV).
Langkah ini sebagai upaya penyegaran sekaligus penegasan arah kerja ke depan lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata untuk rakyat.
Perombakan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk komitmen Munafri–Aliyah dalam membangun pemerintahan yang kolaboratif dan responsif terhadap tantangan kota.
Dengan tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang masih menumpuk, para pejabat baru diminta untuk langsung tancap gas, bekerja kolektif, dan menunjukkan kinerja sejak hari pertama.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah bagian dari dinamika normal dalam sistem pemerintahan.
“Pelantikan ini adalah sebuah proses yang berjalan dalam lingkup sebuah pemerintahan. Bolak-balik antara satu posisi dengan yang lainnya adalah hal yang sangat umum,” jelas Munafri, usai melantik pejabat baru di kantor Balai Kota Makassar, Senin (16/6/2025).
Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini. Hadir pada Kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Muatika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Kapolrestababes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, S.H., S.I.K., M.Si. dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Lebih lanjut, politisi Golkar itu menyebutkan bahwa proses pelantikan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi, bukan karena faktor kedekatan personal, keluarga, maupun kesamaan latar belakang.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah proses bersama yang bisa meningkatkan dan membawa kita pada pencapaian target pembangunan yang lebih cepat,” tegas Munafri.
Munafri juga menyinggung masa awal dirinya memimpin, di mana selama empat bulan terakhir telah dilakukan proses pengamatan dan evaluasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebutkan, setiap era pemerintahan memiliki sistem dan strategi yang berbeda, namun pembangunan tetaplah berkelanjutan.
“Pembangunan ini adalah proses berkelanjutan. Bukan meninggalkan yang lama, tetapi melanjutkan dan menyempurnakan. Pergeseran ini adalah cara memaksimalkan kinerja,” tutur Ketua IKA FH Unhas itu.
Dia menegaskan, dengan semangat membangun tim manajemen pemerintahan yang kuat dan saling mendukung, Munafri berharap Pemerintah Kota Makassar mampu bergerak lebih cepat dan tepat dalam mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas SKPD tanpa ego sektoral. Ia mengingatkan bahwa tidak ada organisasi perangkat daerah yang bisa bekerja sendirian tanpa dukungan satu sama lain.
“Di pemerintah kota ini tidak boleh dibangun ego sektoral, tidak boleh ada SKPD eksklusif. Semua harus saling support untuk hasil yang berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia kemudian menekankan sejumlah tantangan prioritas yang harus segera direspons cepat oleh SKPD terkait, seperti penerimaan siswa baru di sektor pendidikan, penanganan isu sosial melalui Dinas Sosial, dan program-program krusial lainnya.
Munafri juga menanggapi dinamika publik mengenai susunan “kabinet” baru yang beredar di masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
“Beberapa hari yang lalu beredar berbagai macam susunan kabinet. Tapi tidak semua yang ada di dalam list itu bisa terlantik. Ini adalah proses gerbong yang akan terus bergerak dengan cepat dan kuat,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Appi juga memberi semangat kepada seluruh ASN yang baru dilantik maupun yang tidak mendapat posisi baru. Menurutnya, karier adalah proses yang tak selalu instan, namun harus dijalani dengan komitmen dan profesionalisme.
“Saya tahu ada yang sering sekali dilantik, ada juga yang baru merasakan jabatan setelah tujuh tahun. Tapi ini adalah proses. Tidak ada suka atau tidak suka, yang ada adalah kompetensi,” ungkapnya.
Terakhir, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam proses mutasi dan rotasi ini. Semua murni berdasarkan penilaian objektif dan kebutuhan pemerintahan.
“Saya sangat menghargai kecerdasan dan inovasi. Jabatan tidak diberikan karena hubungan keluarga, pertemanan, atau latar belakang agama. Ini soal kapabilitas dan kompetensi,” pungkasnya.
Ini 46 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik.
1. Andi Herfida Attas
Jabatan baru: Staf Ahli Wali Kota bidang Kemasyarakatan
Jabatan lama: Kepala Dinas Kebudayaan
2. Ahmad Namsum
Jabatan baru: Staf Ahli Wali Kota bidang pemerintahan
3. Evi Aprialti
Jabatan baru: kepala dinas perdagangan dan perindustrian
4. drg. Ita Isdiana Anwar
Jabatan baru: kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Andi Irwan Bangsawan
Jabatan baru: kepala dinas pengendalian dan keluarga berencana (definitif)
6. Andi Buhkti Jufri
Jabatan baru: Kepala Dinas Sosial
Jabatan lama: Plt Kepala Disdik
7. Zaenal Ibrahim
jabatan baru: Asisten Bidang Perekonomian
8. Fatur Rahim
Jabatan baru: Kepala Kesbangpol
Jabatan lama: Plt Kepala Satpol PP
9. Nirman Niswan
Jabatan baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Jabatan lama: Kaban Brida
10. Mario Said
Jabatan baru: Kepala Dinas PTSP
Jabatan lama: Plt Kepala Diskominfo
11. Aryati Puspa Abadi
Jabatan baru: Kepala Dinas Perpustakaan
Jabatan lama: Plt Kepala Dinas Dukcapil
12. Dahyal
Jabatan baru: Kepala Bappeda
Sebelumnya: Sekretaris DPRD Makassar
13. Fahyuddin Yusuf
Jabatan baru: Kepala Dinas Kearsipan
Jabatan lama: Kepala Dinas Tata Ruang
14. Arlin Ariesta
Jabatan baru: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Jabatan: Kepala Dinas Perdagangan
15. Aci Sulaiman
Jabatan baru: Kepala Dinas Pendidikan
16. Aulia Aswar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian
17. Ahmad Hendra Hakamuddin
Jabatan baru: Kepala Dinas Pariwisata
18. Muh. Reza
Jabatan baru: Kepala Dinas Perhubungan
19. Firman Hamid Pagarra
Jabatan baru: Asisten III Bidang Pemerintahan Umum
20. Andi Pattiware
Jabatan baru: Kepala Dinas Kebudayaan
Sebelumnya: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
21 Moh. Roem
Jabatan baru: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan lama: Kepala Dinas Pariwisata
22 Helmy Budiman
Jabatan baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jabatan lama: Kepala Dinas PTSP
23 Andi Aswini
Jabatan baru: Sekretaris Bapenda
24 Muh. Fuad Arfandi
Sekretaris Bappeda
25 Edward Supriawan
Jabatan baru: Kepala Bidang Ideologi, Wawasan dan Karakter Bangsa Kesbangpol
Jabatan lama: Sekretaris Dishub
26 Noptiadi
Jabatan baru: Sekretaris Dinas Pendidikan
Jabatan lama: Kabid PPPM Bappeda
27 Andi Ani Muliadi Mahyuddin
Jabatan baru: Wakil Direktur RSUD Daya
28 Andi Ardi Rahadian
Jabatan baru: Kepala Bagian Protokol Sekretariat Kota Makassar
Jabatan lama: PTK Bagum
29 Muh. Zuhur Dg. Ranca
Jabatan baru: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
Jabatan lama: Kabag Protokol
30 Kaharuddin Bakti
Jabatan baru: Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos
31. Andi Rahmat
Jabatan baru: Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan DPRD Makassar
32 Muh. Syawar Majid
Jabatan baru: kepala bidang penataan Dinas Lingkungan Hidup
33 Muh. Amri
Jabatan baru: kepala bagian perekonomian sekretariat Kota Makassar
34 Andi Husni
Jabatan baru: Camat Ujung Pandang
35 Abdullah
Jabatan baru: Kepala Bidang Humas Diskominfo Makassar
36. Isnaniah Nurdin
Jabatan baru: Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas DP3A
Jabatan lama: kepala bidang humas Diskominfo Makassar
37 Zulfikar Zainal
Jabatan baru: Kepala Bifanv Pendataan dan Pendaftaran Bappeda Makassar
38 Artati
Jabatan baru: Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan
39 Darul Moeslim
Jabatan baru: Kepala Bidang Mutasi BKPSDM
40 Riris Irwan Novianti
Jabatan baru: kepala bidang permukiman Dinas Perumahan
41 Syarifuddin
Jabatan baru: Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan
42 Fajar Hidayat
Jabatan baru: Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Bappeda
Jabatan lama:
43 Fandy Wiranto Iqbal Hafid
Jabatan baru: Kepala Bidang Kinerja BKPSDM
Jabatan lama: Kasubper Dinas Koperasi
44 Kurniati
Jabatan baru: Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik
45 Andi Nurul Salsabila
Jabatan baru: Kepala UPT Museum Dinas Kebudayaan
46 Muliani Rosa Arifin
Jabatan baru: Kepala UPT Pantai Losari
Plt Bapenda Andi Asminullah
Plt Sekwan Rahmat Mappatobba
Plt BKPSDMD A Zulkifly
Plt Penataan Ruang Fuad Azis
Plt Camat Wajo, Armin Paera
Plt Brida Aidil Adha
Plt Kasatpol Fathur Rahim
Plt Kepala BPBD Zainal Ibrahim
Plt Dirut RS Nursaidah Sirajuddin. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login