Connect with us

PKS Resmi Usung Anies, Kepastian Tiket Nyampres Sudah Jelas. Relawan Anies Makin Tancap Gas

Published

on

Kitasulsel, Makassar–-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden Pemilu 2024. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman di Bandara International Soekarno Hatta pada Senin (30/1/2023) malam

Kepastian PKS ini mencukupi kebutuhan presidential threshold 20 persen bagi Anies Baswedan menuju kontestasi Pilpres 2024.
Koalisi Perubahan akhirnya resmi tercukupi dan kepastian ini membuat relawan akan semakin bersemangat berjuang untuk Indonesia yang lebih baik.

“Kami berharap partai-partai non parlemen yang memang serius mendukung Anies Baswedan juga segera mendeklarasikan diri, ini penting agar relawan bisa fokus membangun jejaring sekaligus membantu partai politik memperoleh kursi maksimal di parlemen nantinya” ujar MRR menanggapi tercukupinya presidential threshold 20 persen bagi Anies Baswedan

Keyakinan akan makin bertambahnya simpul relawan Anies akan semakin besar karena adanya kepastian presidential threshold 20 persen. Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) terus berupaya mendorong makin banyaknya simpul relawan Anies yang saat ini sudah mendekati angka 300 relawan.

“Kami mengajak siapapun yang ingin membentuk simpul relawan baru agar segera bergabung dengan Konfederasi Nasional Relawan agar koordinasi antar simpul relawan makin mudah kita lakukan” lanjut MRR

Setelah Kepastian presidential threshold 20 persen ini, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies akan semakin masif berkeliling Indonesia membangun dan menguatkan simpul-simpul relawan Anies terutama yang berafiliasi dengan KoReAn.

“Saya baru saja mendarat di Makassar, saya terbang dari Makassar Ke Jakarta lalu lanjut ke Lampung, tiba pukul 11.00 di Lampung lalu berangkat ke Palembang dengan Travel, hanya enam jam di Palembang terbang lagi ke Jakarta, lima jam di Jakarta lalu balik ke Makassar” lanjut MRR menjelaskan perjalanannya menguatkan simpul-simpul relawan Anies.

Bukan hanya di Lampung dan Palembang, dalam waktu yang bersamaan, Deklarasi Jardiknas juga terlaksana di Tangerang dan dihadiri oleh Sekjen Konfederasi Nasional Relawan Anies.

“Yang jelas, adanya kepastian presidential threshold 20 persen dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS akan membuat semangat relawan semakin membara tapi tetap harus jaga ritme dan stamina karena jalan masih panjang” tutup MRR.(KoReAn)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTAMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.

Continue Reading

Trending