PKS Resmi Usung Anies, Kepastian Tiket Nyampres Sudah Jelas. Relawan Anies Makin Tancap Gas
Kitasulsel, Makassar–-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden Pemilu 2024. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman di Bandara International Soekarno Hatta pada Senin (30/1/2023) malam
Kepastian PKS ini mencukupi kebutuhan presidential threshold 20 persen bagi Anies Baswedan menuju kontestasi Pilpres 2024.
Koalisi Perubahan akhirnya resmi tercukupi dan kepastian ini membuat relawan akan semakin bersemangat berjuang untuk Indonesia yang lebih baik.
“Kami berharap partai-partai non parlemen yang memang serius mendukung Anies Baswedan juga segera mendeklarasikan diri, ini penting agar relawan bisa fokus membangun jejaring sekaligus membantu partai politik memperoleh kursi maksimal di parlemen nantinya” ujar MRR menanggapi tercukupinya presidential threshold 20 persen bagi Anies Baswedan
Keyakinan akan makin bertambahnya simpul relawan Anies akan semakin besar karena adanya kepastian presidential threshold 20 persen. Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) terus berupaya mendorong makin banyaknya simpul relawan Anies yang saat ini sudah mendekati angka 300 relawan.
“Kami mengajak siapapun yang ingin membentuk simpul relawan baru agar segera bergabung dengan Konfederasi Nasional Relawan agar koordinasi antar simpul relawan makin mudah kita lakukan” lanjut MRR
Setelah Kepastian presidential threshold 20 persen ini, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies akan semakin masif berkeliling Indonesia membangun dan menguatkan simpul-simpul relawan Anies terutama yang berafiliasi dengan KoReAn.
“Saya baru saja mendarat di Makassar, saya terbang dari Makassar Ke Jakarta lalu lanjut ke Lampung, tiba pukul 11.00 di Lampung lalu berangkat ke Palembang dengan Travel, hanya enam jam di Palembang terbang lagi ke Jakarta, lima jam di Jakarta lalu balik ke Makassar” lanjut MRR menjelaskan perjalanannya menguatkan simpul-simpul relawan Anies.
Bukan hanya di Lampung dan Palembang, dalam waktu yang bersamaan, Deklarasi Jardiknas juga terlaksana di Tangerang dan dihadiri oleh Sekjen Konfederasi Nasional Relawan Anies.
“Yang jelas, adanya kepastian presidential threshold 20 persen dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS akan membuat semangat relawan semakin membara tapi tetap harus jaga ritme dan stamina karena jalan masih panjang” tutup MRR.(KoReAn)
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login