Nunung Dasniar Minta Pemkot Makassar- Lebih Transparan dalam Pemanfaatan CSR Perusahaan
Kitasulsel, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Nunung Dasniar meminta Pemerintah Kota Makassar lebih transparansi dalam pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkumpul dari perusahaan di Kota Makassar.
Hal itu juga, kata Nunung, sebagai sikap keterbukaan kepada masyarakat untuk melaksanakan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan dalam proses pembangunan daerah.
Sebab, saat ini, Dewan CSR Pemerintah Kota Makassar terkesan bersikap masa bodoh dan malas bekerja, karena tidak adanya laporan yang masuk ke Legislatif soal aliran dana perusahaan yang terkumpul.
“Selama ini belum ada sama sekali laporan dari dewan CSR soal berapa jumlah dan dari mana saja dana perusahaan yang sudah terkumpul,” kata Nunung saat menggelar Sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, di Hotel Grand Maleo Makassar, Selasa (31/1/2023).
Menurut Nunung, jika dana CSR yang dikumpulkan dan digunakan kepada peruntukannya, pasti bisa membuat wilayah atau kawasan tanpa rokok, pemanfaatan mobil dan motor sampah di setiap Kelurahan serta pemeliharaan lingkungan.
“Harusnya dana CSR bisa di publish agar masyarakat tahu aliran dana ini ke mana saja, kalau memang ini Dewan CSR tidak bisa bekerja mending diganti saja dengan yang mau bekerja,” tegas Legislator Partai Gerindra ini.
Karena itu, Nunung meminta agar Dewan CSR mesti memfokuskan upaya transportasi dana yang terkumpul untuk pembangunan kota Makassar kedepan, jangan melulu dibebankan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Di Makassar misalnya saja perusahaan transportasi online, gudang-gudang yang ada di Kima Daya. Kemana semua itu dana CSR? padahal dana CSR dalam setahun wajib 3 kali dikeluarkan dari perusahaan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar, Puspawati Hera mengatakan sebuah perusahaan yang ada di Kota Makassar punya tanggung jawab dalam memanfaatkan dana CSR kepada masyarakat.
“Jadi perusahaan yang ada harus memiliki CSR atau talangan dana untuk memenuhi keinginan memperbaiki lingkungan hidup di sekitar perusahaan dalam menciptakan sinergi masyarakat,” jelasnya.
Puspawati mencontohkan jika ada jalanan yang rusak tapi pemerintah belum bisa menjangkau anggaran tersebut, maka perusahaan bisa memberikan dana CSR untuk memahami fungsi lingkungan.
Senada, Staf Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Makassar, Muhammad Afdal mengatakan dalam sosialisasi Perda ini merupakan wujud dalam memfasilitasi anggota dewan untuk menyebarluaskan produk hukum yang telah dibentuk.
“Sekarang sudah mudah untuk mendapatkan berbagai produk hukum daerah yang ada. Bisa langsung ke website atau portal DPRD Kota Makassar, begitu juga profil lengkap para anggota dewan,” jelasnya.
Selain itu, kata Afdal, sekretariat DPRD Kota Makassar juga sudah banyak menghasilkan produk digital untuk lebih memudahkan masyarakat jika ingin mengajukan aduan dan aspirasi kepada wakilnya.
“Misalnya kalau anggota dewan kita melakukan reses atau kunjungan dapil, setiap aspirasi soal tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bisa langsung disampaikan melalui aplikasi e-Ajamma dan e-Ro’tta,” cetusnya.
Provinsi Sulawesi Selatan
Fatmawati Rusdi Bahas Perluasan Program RISE Bersama Pemerintah Australia dan Monash University
Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membahas rencana perluasan Program Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE) bersama Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, dan tim Monash University di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Australia, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi sanitasi berbasis alam (nature-based solutions) yang berkelanjutan.
Program RISE sendiri telah berjalan selama sembilan tahun di Kota Makassar sebagai kolaborasi riset dan implementasi infrastruktur berbasis alam yang bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, pengelolaan air, serta kesehatan masyarakat, khususnya di kawasan permukiman informal dan wilayah rawan banjir.
Program Co-Director RISE, Diego Ramirez, menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam Program RISE tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur sanitasi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Menurutnya, setiap intervensi dirancang berdasarkan karakteristik wilayah sehingga mampu menghasilkan sistem sanitasi dan pengelolaan air yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Pendekatan infrastruktur berbasis solusi alam ini mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat,” ujar Diego.
Ia menambahkan, penggunaan infrastruktur hijau seperti constructed wetlands atau lahan basah buatan telah menunjukkan dampak positif terhadap kualitas lingkungan sekaligus kesehatan warga di berbagai lokasi pelaksanaan program.
Keberhasilan Program RISE di Makassar mendapat perhatian luas dalam berbagai forum internasional yang membahas pembangunan berkelanjutan dan kesehatan lingkungan. Selama sembilan tahun implementasi, program tersebut berhasil menunjukkan keterkaitan erat antara perbaikan sanitasi dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan risiko penyakit saluran pencernaan pada anak-anak.
Selain itu, Program RISE juga melibatkan berbagai lembaga penelitian dan mitra akademik untuk memantau dampak intervensi sanitasi secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis riset tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat setiap program dapat diukur manfaat dan efektivitasnya secara ilmiah.
Capaian tersebut mengantarkan Kota Makassar masuk dalam lima besar dunia pada ajang penghargaan internasional WRI Ross Center Prize for Cities yang diumumkan di New York pada April 2026. Makassar terpilih bersama sejumlah kota dari berbagai negara setelah melalui proses seleksi yang melibatkan sekitar 300 kota di seluruh dunia.
Prestasi tersebut semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu contoh praktik pembangunan perkotaan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, dan partisipasi warga.
Hingga saat ini, enam lokasi percontohan Program RISE telah selesai dibangun di Makassar, yakni Batua, Bonolengga, Barombong, Untia, Tallo, dan Kaluku Bodoa dengan dukungan Pemerintah Australia. Sementara enam lokasi tambahan lainnya tengah dipersiapkan untuk pengembangan berikutnya.
Melihat keberhasilan tersebut, Pemerintah Australia mengusulkan Makassar menjadi pusat pelatihan nasional (training center) Program RISE. Pusat pelatihan itu direncanakan berlokasi di Universitas Hasanuddin dan diharapkan menjadi tempat belajar bagi pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia sebelum mengembangkan program serupa di daerah masing-masing.
Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, menilai pengalaman yang dimiliki Makassar menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan Program RISE ke berbagai daerah lain.
Menurutnya, dibandingkan memulai program dari awal di wilayah baru yang memerlukan waktu panjang untuk membangun kepercayaan masyarakat, pengalaman Makassar dapat menjadi referensi yang sangat berharga.
“Pengalaman Makassar memberikan pembelajaran yang sangat penting untuk mempercepat replikasi program ke daerah lain. Banyak proses yang sudah teruji dan dapat menjadi contoh,” kata Todd Dias.
Selain perluasan wilayah pelaksanaan, pertemuan juga membahas pentingnya skema pendanaan bersama (co-funding) antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah guna menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pengembangan dan perluasan Program RISE.
Menurut Fatmawati, tantangan sanitasi di kawasan perkotaan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.
Ia menilai program tersebut sangat relevan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada aspek kesehatan, sanitasi, dan pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif serta berkelanjutan.
Selain mendukung penyediaan sanitasi yang layak, pendekatan yang dikembangkan melalui Program RISE juga dinilai mampu memperkuat ketahanan kawasan perkotaan terhadap banjir dan dampak perubahan iklim.
“Yang dibangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, program seperti ini memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan,” ujar Fatmawati.
Ia mengungkapkan, masih banyak kawasan permukiman padat dan kumuh di Kota Makassar yang membutuhkan peningkatan akses terhadap layanan sanitasi yang layak. Berbagai tantangan seperti karakteristik wilayah dan partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam proses penanganannya.
Karena itu, Fatmawati menilai pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam proses perubahan menjadi salah satu keunggulan Program RISE.
Selain persoalan sanitasi, Fatmawati juga mendorong agar pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dalam pengembangan program ke depan. Menurutnya, persoalan sampah menjadi tantangan bersama yang dihadapi hampir seluruh kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Parepare, dan Palopo.
“Masalah sampah harus dimulai dari rumah tangga. Karena itu, edukasi masyarakat menjadi bagian yang sangat penting agar pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan perubahan perilaku,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Deputi Infrastruktur Bappenas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Program RISE agar implementasinya dapat diperluas secara nasional.
Fatmawati juga berencana memperkenalkan peta jalan (roadmap) Program RISE kepada seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan agar pemerintah daerah memahami manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta pentingnya komitmen daerah dalam mendukung keberhasilan program.
Dengan sinergi antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Program RISE diharapkan mampu memperluas akses sanitasi yang layak, meningkatkan kualitas kesehatan warga, serta menghadirkan lingkungan perkotaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login