Di Jalan Sehat Anak Rakyat, Ketua DPRD RL: Mari Dukung Sesama Anak Rakyat

Published

3 tahun ago

29 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar –– Ribuan masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar meramaikan jalan sehat anak rakyat yang dilaksanakan oleh yayasan anak rakyat indonesia (YARI) di jalan Daeng Tata 3, Kelurahan Parangtambung, Ahad (29/1/2023).

Founder yayasan anak rakyat indonesia, Rudianto Lallo menyampaikan kegembiraan dengan antusiasnya masyarakat Tamalate menghadir jalan sehat.

Rudianto Lallo menyebut kegiatan jalan sehat ini digelar oleh yayasan binaannya untuk lebih dekat dengan rakyat dan berbagai kebahagian.

“Kami ingin Yayasan Anak Rakyat Indonesia ini dekat dengan rakyat. Selalu bersama dengan rakyat, dan tentunya mari kita saling mendukung sesama anak rakyat,” kata Rudianto Lallo saat menyapa peserta jalan sehat Anak Rakyat.

Lanjut Rudianto Lallo yang juga Ketua DPRD Makassar itu mengatakan, jalan sehat anak rakyat dihelad di tiap kecamatan se Makassar. Hal ini agar seluruh hadiahnya dapat merata disetiap kecamatan.

Olehnya itu ditegaskan jika puluhan hadiah yang disiapkan dengan nilai puluhan juta rupiah untuk masyarakat Kecamatan Tamalate.

“Jadi kami kembali ingatkan, hadiahnya untuk warga Tamalate. Kecamatan lain sabar, kami akan datang dilain waktu dengan membagikan hadiah yang tidak kalah menarik,” paparnya.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Tamalate, para ketua LPM, dan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.

Pada kegiatan ini, suara dari masyarakat menggema agar Rudianto Lallo melanjutkan kepemimpinan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto kedepannya. Bahkan mereka berikrar ingin berjuang untuk anak rakyat sapaan akrab Rudianto Lallo dalam memenangkan Pilkada Makassar 2024 mendatang.

“Sampai kapan pun, saya akan berjuang untuk Rudianto Lallo, orangnya merakyat dan tahu apa yang dibutuhkan masyarakat kecil,” kata Tokoh Masyarakat Jongayya, Nurdin.

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

6 jam ago

28 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.