Wali Kota Makassar Dukung RSIA Sentosa Layani BPJS Kesehatan

Published

3 tahun ago

28 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar–-Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan memfasilitasi RS Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa Makassar agar mendapatkan layanan BPJS Kesehatan.

Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan, dengan dedikasi RSIA Sentosa selama 66 tahun maka sudah sepatutnya layanan itu dapat diakses di sana.

“Ini sudah melayani masyarakat Makassar 66 tahun dengan segala suka duka. Makanya dengan dedikasi luar biasa itu harus di support maksimal. Salah satunya soal BPJS yang belum terkoordinasi dengan RS sentosa maka ini menjadi tugas ibu kadis; tolong difasilitasi,” kata Danny di sela-sela Perayaan Imlek RSIA Sentosa, Sabtu, (28/01/2023), siang.

Ia tekankan, pihak RSIA tak perlu ragu karena pihaknya segera membantu. Apalagi dirinya sudah menjadi bagian penting dan merasakan pelayanan di RS ini karena dahulu lahir di sini.

“Insyaallah menjadi titik pacu kita, apalagi sudah bintang lima sehingga mampu mewujudkan pelayanan terbaik. Ibu saya selalu cerita tentang RS Sentosa karena itu adalah kelahiran anak pertamanya,” kenangnya, tersenyum.

Dirinya juga mengucapkan selamat atas teknologi baru RSIA yang telah melayani program bayi tabung Morula IVF.

“Izinkan saya sampaikan selamat hari raya Imlek. Momentum ini terbaik bagi kita, terus menjaga Makassar menjadi kota yang berdaya tahan,” ucapnya.

Direktur RSIA Sentosa Makassar, dr Jemmy Lao mengatakan pihaknya terus berkomitmen memberikan kualitas yang sama terhadap semua pasien.

Apalagi dalam momentum Imlek ini merupakan tahun yang penuh harapan dan kemakmuran sehingga makin memacu timnya bekerja maksimal.

“Layanan kepada masyarakat sudah didukung pelayanan medis modern seperti klinik bayi tabung dengan sertifikat internasional. Kita juga sudah memiliki predikat paripurna; bintang lima,” kata dia.

Termasuk, dirinya bersyukur karena sejak 1957 hingga kini telah melayani 60 ribu bayi-ibu. “Itu termasuk Pak Danny, pemimpin kota Makassar yang lahir di sini,” ujarnya, disambut riuh para staf RS.

Pihaknya juga meminta bantuan Pemkot Makassar agar mempermudah RSIA dalam melayani masyarakat, seperti membantu dalam layanan BPJS.

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

6 jam ago

15 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.