Connect with us

Musrembang Desa Buntu Buangin Berikan Informasi Skala Prioritas Pembangunan Desa dan Masyarakat

Published

on

Kitasulsel, Sidrap – Pemerintah desa Buntu Buangin kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang menggelar Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa di aula kantor Desa Buntu Buangin jalan Baso salengke No 20 pada Jum’at (27/1/2023)

Kegiatan musrembang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.Semua usulan masyarakat di tingkat desa yang disepakati merupakan program skala prioritas.

Musrembang Desa Ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk memberikan informasi skala prioritas pembangunan di desa dan masyarakat
Kepala Desa Buntu Buangin Ramli Paki menyampaikan musrembang desa ini untuk mengakomodir segaka kepentingan dari bawah ke atas, dengan sistem kolaborasi antara semua leading sektor dari Tingkat desa , kecamatan,kabupaten,provinsi hingga ke pemerintah pusat.

“Semoga apa yang menjadi poin poin pada musrembang kali ini dapat di akomodir di tingkat atas,sehingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya di desa Buntu Buangin sehingga masyarakat lebih sejahtera”,harapnya.
Sementara itu mewakili Camat Pitu Riase Siduman menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah desa Buntu Buangin dalam rangka musrembang desa ini.

Semoga apa yang menjadi usulan dari segenap masyarakat desa Buntu buangin dapat terealisasi dan menjadi program skala prioritas pemerintah daerah kedepan,tutupnya
Dalam kesempatan tersebut pemerintah desa Buntu Buangin menyerahkan hasil musrembang desa kepada pemerintah kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap.

Musrenbang Desa tersebut dihadiri perwakilan dari Kecamatan Pitu Riase,kepala Desa Buntu Buangin,Anggota BPD,Kepala Dusun ,Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,Tokoh Pemuda dan segenap staf Pemerintah Desa Buntu Buangin.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menag Salurkan Bantuan Rp596 Juta Untuk Madrasah, Guru, Dan Siswa Terdampak Longsor Cisarua

Published

on

KITASULSEL—JABAR—Kementerian Agama menyalurkan bantuan senilai Rp596 juta untuk mendukung pemulihan madrasah, guru, dan keluarga siswa yang terdampak longsor dan banjir di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diserahkan Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada para penerima bantuan di Bandung Barat, Minggu (1/2/2026).

Menag menyampaikan bahwa madrasah memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai ruang pengabdian dan pelayanan kemanusiaan di tengah masyarakat. Karena itu, menurutnya, pemulihan madrasah dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas bersama agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan secara normal.

“Madrasah ini sangat berjasa. Dalam kondisi darurat pun tetap menjadi bagian dari upaya kemanusiaan. Karena itu, negara wajib memastikan madrasah dan para gurunya dapat bangkit kembali,” ujar Menag.

Bantuan yang disalurkan Menag meliputi bantuan rehabilitasi untuk memperbaiki rumah guru madrasah yang rusak parah. Total bantuan yang diberikan Rp300 juta diharapkan dapat membantu proses rekonstruksi agar rumah bisa kembali layak huni dan aman digunakan.

Selain itu, Kemenag juga menyalurkan bantuan sewa rumah bagi 21 guru madrasah terdampak dengan total nilai Rp126 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk menjamin para guru tetap memiliki tempat tinggal sementara yang layak selama proses pemulihan berlangsung.

Kementerian Agama turut memberikan santunan kepada keluarga 10 siswa madrasah yang wafat terdampak banjir dan longsor, dengan total bantuan sebesar Rp160 juta. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus menjadi bentuk empati atas musibah yang terjadi.

Sebagai bagian dari penanganan darurat, Kemenag juga menyalurkan bantuan pemulasaran jenazah sebesar Rp10 juta. Menag menegaskan bahwa penanganan jenazah secara layak merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap korban serta bentuk tanggung jawab kemanusiaan.

Menag memastikan bahwa bantuan tersebut bukanlah langkah terakhir. Jajaran Kementerian Agama di tingkat pusat dan daerah diminta terus melakukan pendampingan, termasuk pendataan lanjutan terhadap kebutuhan madrasah dan keluarga terdampak agar proses pemulihan berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Continue Reading

Trending