Mendagri Tito Puji Program Wali Kota Danny Kendalikan Laju Inflasi

Published

3 tahun ago

27 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar-–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian memberi pengarahan langsung kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota. Bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (27/01/2023).

Ada empat penekanan yang disampaikan langsung yakni masalah inflasi, menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, efisiensi belanja daerah dan stunting.

Ia mengatakan meskipun inflasi di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan, berada di angka 5,77 persen namun angka tersebut masih relatif aman.

Kota Makassar sendiri berada di angka 5,81 persen. Meskipun demikian, Makassar dinilai berhasil mengendalikan inflasinya.

“Angka 5 itu masih relatif aman. Walaupun tetap harus berhati-hati dan tetap harus dikendalikan. Dipantau, terjun langsung ke lapangan seperti arahan Presiden Joko Widodo,” ucapnya.

Usai pengarahan, ia memberi apresiasi kepada Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto atas kerja kerasnya menekan laju inflasi dengan berbagai program yang diinisiasinya. Khususnya pada sektor energi dan pangan.

Sementara, Danny Pomanto sapaan Ramdhan Pomanto yang juga hadir langsung mendengar pengarahan Mendagri RI, mengatakan pihaknya berupaya semaksimal mungkin menekan angka inflasi di Makassar.

Ada beberapa hal yang ia lakukan seperti dari sektor energi ia menggaungkan program Ojol Day yang diterapkan di semua pegawai ASN Pemkot Makassar setiap hari Selasa.

Program ini nyatanya mampu menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) 100 ribu liter pada hari tersebut

Tak hanya itu, Danny juga memiliki program Lorong Wisata yang menciptakan kemandirian masyarakat lorong.

“Ada banyak item pangan di dalam Lorong Wisata ada cabai, bawang merah, padi, bibit lobster, sayur hidroponik yang mencukupi kebutuhan masyarakat Makassar. Jadi kita deflasi pada sektor pangan,” ujar Danny.

Bahkan untuk mengendalikan kestabilan harga di pasaran, ia menyusun surat edaran untuk memulai pasar murah pada ratusan kontainer Makassar Recover. Rencananya, akan diadakan 1-3 kali seminggu.

“Lagi susun surat edarannya secepatnya kita akan gelar. Saya dengar pernyataannya juga pak Gub tadi akan subsidi transportasi udara karena memang inflasi kita paling banyak disumbang oleh sektor energi dan tranportasi. Kita memang harus kerjasama, karena inflasi di Sulsel bukan hanya Makassar saja. Ini berita baik,” jelasnya.

Danny juga menyebutkan bahwa Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar rutin turun untuk meninjau harga di pasar-pasar.

“Jadi ada namanya garda pengendali inflasi dari Disdag Makassar. Ini tugasnya pantau harga pasar di lapangan langsung dan gelar pasar murah. Inilah upaya-upaya kami untuk mengendalikan inflasi,” pungkasnya. (*)

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

19 detik ago

18 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.