Kodim 1420 Gelar Olah Raga Bersama Dengan Forkopimda Sidrap

Published

3 tahun ago

27 Januari 2023

Kitasulse, Sidrap – Komando Distrik Militer (Kodim) 1420 Sidrap menggelar kegiatan olah raga bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidrap.

Kegiatan yang digelar tersebut berlangsung di Lapangan Apel Makodim 1420 Sidrap Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, Jum’at (27/01/2023) pagi.

Saat ditemui, Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, SE.,M.I.Pol mengatakan hari ini kami menggelar kegiatan olah bersama dengan forkopimda guna meningkatkan dan mempererat soliditas dan kebersamaan antar instansi

“Selain itu, juga menjaga dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik dalam menjalan tugas pokok diwilayah Kabupaten Sidrap,”Ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, SE.,M.I.Pol tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini

“Karena selain mempererat sinergitas, kegiatan ini juga bertujuan mengajak masyarakat untuk hidup sehat khususnya di wilayah Kabupaten Sidrap,”Pungkas Dandim.

Selain itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Sidrap, DR.Ns.H.Basra,S.,Kep.,M.Kes dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi dalam rangka menjaga sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan bersama Instansi lainnya dalam menghadapi tahun politik 2024

“Oleh karenanya itu, kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap sangat mensuport kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim 1420 Sidrap”Terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, terlihat dihadiri juga oleh Wakapolres Sidrap, Kompol M.Akib, Kasi Intel Kajari Sidrap, Aditiyo Ismutomo, SH, Kasdim 1420 Sidrap, Mayor Arm Ari Widiarto, Ketuap Persit KCK Cab XLIV Dim 1420, Personel Polres Sidrap, Personel Kajari Sidrap, Personel Militer dan PNS Kodim 1420 Sidrap serta Persit KCK Cab XLIV Dim 1420.(win)

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

6 jam ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.