Connect with us

534 Jamaah An Nur Travel dan JRW Tiba Di Tanah Air,Bunyamin Yapid:Alhamdulillah,Kita Lanjut Bersiap Untuk Memberangkatkan 1000 Lebih Jamaah

Published

on

Kitasulsel—-Makassar—-Sebanyak 534 jamaah an nur travel dan JRW tiba kembali di tanah air,kloter 16 Januari ini tiba di Bandara internasional Sultan Hasanuddin Maros Jumat sore 27/01/2023.

Jamaah umrah kloter 16 Januari ini tiba di bandara sultan Hasanuddin dengan menggunakan pesawat carter milik lion air dari lion grup.

CEO PT An Nur Maarif H Bunyamin Yapid LC MA yang melepas jamaah grup 16 Januari di bandara King Abdul Azis Jedda mengungkapkan rasa syukurnya atas tibanya kembali jamaah di tanah air.

“Alhamdulillah,tim An nur  sudah mengabarkan jamaah kloter 16 Januari sudah tiba dengan selamat di tanah air,534 yang kami berangkatkan,Alhamdulillah 534 pula yang kembali ke tanah air,atas kuasa Allah semua berjalan dengan sangat baik,tutur Bunyamin Yapid.

Pemegang gelar LC dari Universitas Al Azhar Kairo ini menambahkan bahwa suksesi tim an nur menghandel 534 jamaah ini merupakan bekal untuk memghandel grup Akbar berikutnya.

“Kami melihat pengalaman tim An Nur di Indonesia dan di Arab ini semakin solid,kami bertahap memberangkatkan 300an jamaah,lalu 500an jamaah dan kerna ini sukses dan lancar maka kami optimis pemberangkatan berikutnya yang menurut data base dari tim Indonesia jamaah yang tergabung dalam grup Akbar umrah bersama Ustadz Abdol Somad sudah mencapai kurang lebih 1000 jamaah,bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan,tegasnya.

Diketahui pada bulan Februari mendatang An Nur travel dan JRW akan kembali memberangkatkan kurang lebih 1000 jamaah dalam sekali keberangkatan ,Pemberangkatan ini tergabung dalam grup umrah Akbar bersama ustad Abdol Somad.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending