Connect with us

Sekda Takalar dilantik jadi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku

Published

on

KITASULSEL.COM, TAKALAR- Sekretaris Daerah H. Muhammad Hasbi dilantik menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Dewas Perumda) Air Minum Tirta Panrannuangku, Kamis (26/1/2023) pagi.

Penjabat Bupati Dr. Setiawan Aswad melantik Sekda Takalar sebagai Dewas Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku disaksikan oleh Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya, Dandim 1426/Takalar, Perwakilan Polres Takalar, Kajari Takalar Salahuddin, Inspektur Inspektorat H. Yahe, dan Dirut Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Arianto.

Sekda Takalar H. Muhammad Hasbi, dilantik sebagai Dewan pengawas periode 2023-2028, menggantikan Dewan pengawas sebelumnya periode 2019-2022

Usai melantik, Pj Bupati Takalar menyampaikan bahwa Sekda Takalar diangkat sebagai Dewas Perumda berdasarkan rekomendasi tim penguji pada seleksi beberapa wktu lalu, selain itu dari segi fungsional mensyaratkan pejabat yang dianggap mampu menjalin komunikasi dengan pejabat lainnya.

“Dari segi kapasitas kita sudah ketahui bersama bagaimana kemampuan Pak Sekda, dari segi fungsional pun sudah tepat.
Dan kita sadar bahwa Perumda ini memiliki fungsi pelayanan sosial dan fungsi ekonomi, saya berharap fungsi ini dapat dijalankan dengan baik,” jelas Pj Bupati.

Kemudian, Lanjut Dr. Setiawan sebagai fungsi pelayanan sosial Ia berharap kualitas pelayanan kepada warga semakin ditingkatkan.

“Serta dari segi fungsi ekonomi kita berharap sebagai lembaga yang memiliki tarif, penting untuk menjaga skala ekonomi tersebut untuk menjaga keberlanjutan dari Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Takalar H. Muhammad Hasbi usai dilantik sebagai Dewan pengawas mengungkapkan bahwa langkah awal yang akan dilaksanakan yakni melakukan evaluasi terhadap kekurangan Perumda selama ini.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi dewan pengawas maka kita melakukan evaluasi untuk menentukan strategi dan langkah-langkah apa yang kita lakukan kedepannya bersama direksi. Tentu sebagai dewan pengawas kita memberikan masukan, pertimbangan, kepada direksi agar mampu mencapai sasaran,” jelas H. Hasbi.

Ia melanjutkan bahwa pada tahun 2023 ini, ada skema perencanaan yang akan dijalankan seperti sharing pembiayaan dengan SPAM mamminasata, dan pembiayaan APBD.

“Itulah sebabnya mengapa semua yang menjadi program visi-misi dari Perumda perlu diawasi kinerjanya untuk langkah-langkah perbaikan kedepannya. 5 M yang dijelaskan oleh Bapak Bupati menjadi prioritas kita dalam menjalankan pengawasan ini,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Kemenag dan MUI, Dua Pilar Merawat Harmoni Kehidupan Beragama di Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Sinergi antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Kedua lembaga memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menghadirkan pelayanan, pembinaan, dan tuntunan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan berbangsa, tidak semua persoalan keagamaan dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan negara. Sebaliknya, tidak seluruh persoalan umat dapat dijawab hanya dengan fatwa atau pandangan keagamaan. Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Agama dan MUI menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan harmonis.

Kementerian Agama berperan sebagai representasi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyusun regulasi, serta memastikan kehidupan beragama berjalan secara adil, tertib, dan inklusif. Negara memiliki tanggung jawab melayani seluruh pemeluk agama tanpa membedakan latar belakang maupun keyakinan.

Sementara itu, MUI menjalankan fungsi sebagai otoritas moral dan keagamaan bagi umat Islam melalui pemberian nasihat, pandangan, serta fatwa yang menjadi pedoman dalam menjawab berbagai persoalan keumatan. Peran tersebut dinilai penting untuk menjaga kehidupan beragama tetap berada dalam koridor ajaran Islam yang moderat, membawa kemaslahatan, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Hubungan antara Kementerian Agama dan MUI bukanlah hubungan hierarkis, melainkan kemitraan yang dibangun atas dasar tanggung jawab bersama dalam membina kehidupan beragama. Negara membutuhkan pandangan keagamaan yang otoritatif agar kebijakan publik memiliki sensitivitas terhadap nilai-nilai agama. Sebaliknya, pandangan keagamaan akan lebih efektif ketika didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan beragama, mulai dari penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga merespons dinamika sosial yang terus berkembang.

Kolaborasi yang erat juga diharapkan mampu memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman, sekaligus membangun kehidupan masyarakat yang saling menghormati, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Pada akhirnya, Kementerian Agama dan MUI memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan kehidupan beragama yang damai, mencerahkan, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketika negara menjalankan fungsi pelayanannya secara optimal dan otoritas keagamaan memberikan bimbingan yang arif, masyarakat akan memperoleh pelayanan publik yang baik sekaligus tuntunan keagamaan yang menyejukkan.

Dengan demikian, Kementerian Agama dan MUI bukanlah dua lembaga yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan dua pilar yang saling menguatkan dalam merawat harmoni kehidupan beragama serta menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Continue Reading

Trending