Kendalikan Inflasi, Ratusan Kontainer Makassar Recover Bakal Jadi Lokasi Pasar Murah

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyiapkan ratusan Kontainer Makassar Recover sebagai lokasi pasar murah.

Hal itu dilakukan untuk mengendalikan dan menekan angka inflasi yang terjadi di Kota Makassar.

Dirinya mencatat, ada sekira 140-an unit kontainer yang dapat dimanfaatkan masing-masing lurah. Kondisi itu sangat efektif untuk menekan inflasi Kota Makassar.

“Jelas sekali bahwa kita menjadikan kontainer sebagai pusat pasar murah 24 jam yang bertahap. Saya bikin dulu aturannya, SOP-nya, agar jelas bagaimana aturannya,” kata Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai menggelar Rapat Pengendalian Inflasi Daerah 2023 di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota, Kamis, (26/01/2023).

Ia katakan perlunya pengaturan lebih lanjut seperti barang yang jangan sampai melewati batas dan konsep pasar murahnya bagaimana.

“Seperti telur jangan sampai busuk di situ, daging misalnya, itu kan mesti diatur di mana cold storage-nya. Jadi mesti diatur termasuk siapa saja yang menerima. Yang jelas kita fight dulu bagaimana menurunkan inflasi kota Makassar dalam kisaran 3 persen,” ucapnya.

Paling tidak, pihaknya juga berkoordinasi perihal data kebutuhan masyarakat yang mengalami kenaikan harga yang bersumber dari BI dan BPS.

Sementara untuk suplai barang, jika ada dari Bulog maka lewat Bulog. Kalau tidak akan kerja sama antar daerah. Sebagaimana kerja sama dengan Sidrap untuk kebutuhan telur.

Sedangkan untuk pengangkutan pihaknya sudah punya sarana seperti mobil inflasi sekitar 10 unit yang akan menjemput dan mendistribusikan barang.

Untuk mekanisme teknisnya, tim dari kecamatan atau kelurahan dalam hal ini camat dan lurah yang mengaturnya lebih lanjut.

Pasalnya dirinya sangsi, jangan sampai sembarangan orang yang menerima. Sehingga orang yang mendapat subsidi dari pasar itu merupakan mereka yang berhak menerimanya.

Tercatat, saat ini inflasi Makassar mencapai 5,81 persen, sementara pertumbuhan ekonomi 4,47 persen. Olehnya ekonomi Makassar perlu recovery.

Apalagi kata Danny, sebelumnya Makassar pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8,7 persen dan inflasi 2,5 persen.

Ia berharap langkah paling nyata ini dapat mempengaruhi angka inflasi di Makassar.

Di sisi lain, orang nomor satu di Makassar ini sudah melaunching branding Makassar Kota Makan Enak.“Saya berharap ini menjadi sirkulasi ekonomi yang kuat dengan branding baru ini,” harapnya.

Kabupaten Sidrap

Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Pesan Bupati Sidrap Saat Pimpin Rakor APBDes

Published

2 hari ago

2 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, memimpin rapat koordinasi terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jumat (1/8/2025) malam.

Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Sutikno, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo Haryanjas Pasang Kamase, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Aminah Arsyad,

Tampak pula Kepala Dinas Pemdes PPA, Abbas Aras bersama jajarannya, Inspektur Mustari Kadir, Kabag Hukum Andi Kaimal, serta kepala desa se-Kabupaten Sidrap.

Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin menegaskan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah daerah dan para kepala desa dalam mengelola anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya saya. Maka kita harus satu persepsi, bahwa model pembangunan 2025–2029 ini lebih sosial dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan APBDes secara tepat guna dan terukur. Ia juga menjelaskan, proses perencanaan hingga pelaksanaan harus mengikuti alur input, output, dan outcome yang jelas.

“Input-nya dari musrenbangdes dan usulan masyarakat, lalu dibahas dalam APBDes, kemudian direalisasikan dalam kegiatan. Outcome-nya harus jelas: anggaran desa, sekitar Rp78 miliar untuk seluruh desa di Sidrap, harus terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Syaharuddin juga menyoroti pentingnya program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut program tersebut memberi manfaat nyata, seperti santunan kematian dan beasiswa untuk ahli waris.

“Program seperti ini harus dipikirkan dan disinergikan. APBD kabupaten akan mendukung kebutuhan dana desa, walaupun dana tersebut berasal dari APBD, APBD Provinsi, maupun APBN,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi program nasional seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Sidrap. Termasuk, program reforma agraria yang tengah diupayakan bersama Forkopimda.

Bupati berharap penyusunan perubahan APBDes dilakukan secara terbuka dan transparan, serta meminta gaji kepala desa dibayarkan tepat waktu.

“Saya ingin gaji kepala desa dibayarkan setiap tanggal 1, tidak boleh menunggu dua bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Sidrap Sutikno mengingatkan bahwa penyusunan APBDes harus mengacu pada regulasi, terutama terkait alokasi untuk program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Undang-undang mengamanatkan perlindungan kepada rakyat, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh, dan nelayan. Mereka harus dilindungi, apalagi jika penghasilannya di bawah standar,” jelas Sutikno.

Ia meminta para kepala desa didampingi dalam menyusun APBDes agar tidak salah langkah.

“Mereka adalah ujung tombak pembangunan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah karena kurang bimbingan. Saya titip ke Pak Sekda dan Kabag Hukum untuk membina para kades sebaik mungkin. Jika perlu bantuan, kami siap mendampingi,” pungkasnya. (*)