Jadi Pembicara Bersama KSP Moeldoko, Danny: Pemimpin Harus Berani dan Mendengar

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto didaulat menjadi salah satu pembicara dalam agenda Seminar Kepemimpinan Nasional, Leadership Talk with Chief of Staff of President dengan tema Move, Motivate, Make a Difference bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko.

Danny sapaan akrabnya mengatakan kata kunci menjadi pemimpin ialah harus berani dan mendengarkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Dia menuturkan, untuk menjadi pemimpin harus dimulai dari diri sendiri dahulu. Pasalnya dengan berhasil disiplin atas diri sendiri maka selanjutnya dapat memimpin orang lain.

“Semua tentang kepemimpinan ialah harus berani seperti yang Pak Jenderal (Moeldoko) katakan, dan mulai dari diri sendiri karena pemimpin yang berhasil, disiplin terhadap dirinya maka selanjutnya bisa memimpin,” kata Danny di sela-sela acara di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus, Kamis, (26/1/2023).

Selain itu, pemimpin juga harus pandai mendengarkan apa yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, dia dapat memberikan solusi.
Di samping itu, kata kunci lainnya ialah tanggung jawab, sebagaimana Pak Presiden yang menjawab tantangan ke depan dengan berbagai macam kebijakan.

“Seperti kata Pak Jokowi yakin optimis tetapi tetap waspada. Artinya menjawab kesulitan orang. Saya tinggal di lorong, orang biasa jadi biasanya belum bertanya masyarakat saya tahu apa yang dibutuhkan,” kata dia.

Danny bahkan memetakan di Indonesia ada pemimpin yang hanya mengurusi proyek, ada juga yang urus politik saja. Kedua hal itu jangan dicontoh.

Tetapi contohlah mereka yang menjadi pemimpin negarawan dan pemimpin peradaban karena dapat melihat dan memberikan kebijakan jauh ke depan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko mengatakan kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terjadi krisis pangan, energi, financial global (keuangan) dan banyak negara menghadapinya hingga persoalan makanan, dan energi.

Moeldoko menuturkan para mahasiswa khususnya harus bersyukur karena kondisi demikian tidak terjadi di Indonesia.

“Jadi kita optimis tetapi tetap harus waspada. Kita memiliki resource (sumber daya) luar biasa. Negara lain teknologi luar biasa tetapi tidak memiliki sumber daya manusia makanya kita harus manfaatkan itu,” kata Moeldoko di sela-sela seminar.

Ia mengungkapkan, bayangkan jika Indonesia memiliki keduanya maka Indonesia menjadi negara maju.

Olehnya pihaknya saat ini menggencarkan penanganan stunting, pembenahan arsitektur kesehatan, hingga pendidikan.
Pun pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan agar terjadi konektivitas, bukan saja fisik tetapi pembangunan peradaban manusianya jua.

Termasuk mereformasi birokrasi menjadi pelayanan digital, adanya MPP, transformasi ekonomi dengan membatasi ekspor dan memperkuat hilirisasi agar Indonesia menghasilkan lebih banyak nilai tambah dari produk.

“Kata kuncinya, Anda adalah penentu masa depan, kalian jangan mau jadi pewaris. Masa depan Indonesia ada di tangan kalian,” kata Moeldoko kepada para mahasiswa UKI Paulus.

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

1 jam ago

10 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.