Jadi Pembicara Bersama KSP Moeldoko, Danny: Pemimpin Harus Berani dan Mendengar

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto didaulat menjadi salah satu pembicara dalam agenda Seminar Kepemimpinan Nasional, Leadership Talk with Chief of Staff of President dengan tema Move, Motivate, Make a Difference bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko.

Danny sapaan akrabnya mengatakan kata kunci menjadi pemimpin ialah harus berani dan mendengarkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Dia menuturkan, untuk menjadi pemimpin harus dimulai dari diri sendiri dahulu. Pasalnya dengan berhasil disiplin atas diri sendiri maka selanjutnya dapat memimpin orang lain.

“Semua tentang kepemimpinan ialah harus berani seperti yang Pak Jenderal (Moeldoko) katakan, dan mulai dari diri sendiri karena pemimpin yang berhasil, disiplin terhadap dirinya maka selanjutnya bisa memimpin,” kata Danny di sela-sela acara di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus, Kamis, (26/1/2023).

Selain itu, pemimpin juga harus pandai mendengarkan apa yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, dia dapat memberikan solusi.
Di samping itu, kata kunci lainnya ialah tanggung jawab, sebagaimana Pak Presiden yang menjawab tantangan ke depan dengan berbagai macam kebijakan.

“Seperti kata Pak Jokowi yakin optimis tetapi tetap waspada. Artinya menjawab kesulitan orang. Saya tinggal di lorong, orang biasa jadi biasanya belum bertanya masyarakat saya tahu apa yang dibutuhkan,” kata dia.

Danny bahkan memetakan di Indonesia ada pemimpin yang hanya mengurusi proyek, ada juga yang urus politik saja. Kedua hal itu jangan dicontoh.

Tetapi contohlah mereka yang menjadi pemimpin negarawan dan pemimpin peradaban karena dapat melihat dan memberikan kebijakan jauh ke depan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko mengatakan kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terjadi krisis pangan, energi, financial global (keuangan) dan banyak negara menghadapinya hingga persoalan makanan, dan energi.

Moeldoko menuturkan para mahasiswa khususnya harus bersyukur karena kondisi demikian tidak terjadi di Indonesia.

“Jadi kita optimis tetapi tetap harus waspada. Kita memiliki resource (sumber daya) luar biasa. Negara lain teknologi luar biasa tetapi tidak memiliki sumber daya manusia makanya kita harus manfaatkan itu,” kata Moeldoko di sela-sela seminar.

Ia mengungkapkan, bayangkan jika Indonesia memiliki keduanya maka Indonesia menjadi negara maju.

Olehnya pihaknya saat ini menggencarkan penanganan stunting, pembenahan arsitektur kesehatan, hingga pendidikan.
Pun pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan agar terjadi konektivitas, bukan saja fisik tetapi pembangunan peradaban manusianya jua.

Termasuk mereformasi birokrasi menjadi pelayanan digital, adanya MPP, transformasi ekonomi dengan membatasi ekspor dan memperkuat hilirisasi agar Indonesia menghasilkan lebih banyak nilai tambah dari produk.

“Kata kuncinya, Anda adalah penentu masa depan, kalian jangan mau jadi pewaris. Masa depan Indonesia ada di tangan kalian,” kata Moeldoko kepada para mahasiswa UKI Paulus.

Nasional

Menag Nasaruddin Umar Ingatkan Pejabat Waspadai Gratifikasi Berkedok Hadiah

Published

2 jam ago

4 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Yogyakarta— Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengajak para pejabat untuk mewaspadai praktik gratifikasi yang berkedok hadiah. Menurutnya, dalam perspektif Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional Antikorupsi Pendidikan Tinggi bertajuk “Gratifikasi dalam Perspektif Islam” yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring, Kamis (4/6/2026). Webinar tersebut diikuti pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

“Ketika hadiah tersebut berpotensi memengaruhi keputusan, kebijakan, atau objektivitas seorang pejabat, maka statusnya diharamkan. Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang jelas bahwa hadiah yang diterima karena jabatan tidak dapat dibenarkan,” ujar Nasaruddin Umar dari Yogyakarta.

Dalam paparannya, Menag mengutip kisah seorang petugas pengumpul zakat pada masa Rasulullah SAW yang menerima hadiah saat menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW kemudian menegur petugas tersebut dan mempertanyakan apakah hadiah itu tetap akan diterimanya jika tidak memiliki jabatan.

“Teguran ini menegaskan bahwa hadiah yang diterima karena jabatan atau kedudukan bukanlah hadiah biasa, melainkan memiliki potensi menjadi bentuk gratifikasi yang terlarang,” jelasnya.

Selain itu, Nasaruddin Umar juga mencontohkan keteladanan Khalifah Umar bin Khattab dalam menjaga integritas pemerintahan. Ia menyebut Umar pernah memerintahkan agar keuntungan usaha peternakan putranya diserahkan ke Baitul Mal karena khawatir adanya perlakuan istimewa akibat status sebagai anak khalifah.

Umar bin Khattab juga disebut pernah menolak hadiah berupa sajadah mewah dari Gubernur Kufah karena menilai dana tersebut lebih baik digunakan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Menag turut menjelaskan sejumlah bentuk korupsi yang dikenal dalam Islam, seperti al-ghulul atau penyalahgunaan amanah, riswah atau suap, komisi ilegal, mark up harga dan spesifikasi barang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga sponsorship yang memiliki maksud tersembunyi.

Menurutnya, seluruh praktik tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan agama.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Penyalahgunaan jabatan merupakan bentuk pengkhianatan yang sangat besar. Karena itu, seorang pemimpin harus berlaku adil, objektif, dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Menutup paparannya, Menag mengajak seluruh peserta webinar untuk menjadikan integritas, amanah, dan kejujuran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa keberkahan hidup jauh lebih penting daripada harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar.

“Korupsi bukan hanya merusak kehidupan pelakunya, tetapi juga membawa dampak buruk bagi keluarga dan masyarakat. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak benar tidak akan membawa kebaikan bagi kehidupan dunia maupun akhirat,” pungkasnya.