Connect with us

Mandiri Benih Dongkrak Produktivitas, Gubernur Sulsel: Tahun Ini Kembali Disalurkan 2,5 juta Kg untuk 100 Ribu

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendongkrak produksi hasil pertanian melalui program Mandiri Benih padi membuahkan bagi para petani.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi padi di Sulsel akan mengalami kenaikan menjadi 5.341.021 ton untuk akhir 2022 ini Jumlah tersebut naik 250.384 ton jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2021 sebesar 5.090.637 ton.

Peningkatan produksi padi itu, tidak lepas dari upaya Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dengan menginisiasi program Mandiri Benih.

Selama tahun 2022, Pemprov Sulsel melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan telah menyalurkan bantuan benih padi gratis kepada petani sebanyak 2.511.350 kg atau 2.511 ton untuk lahan pertanian seluas 100.454 hektar.

Program prioritas ini pun akan kembali dilanjutkan di Tahun 2023 ini. Rencananya, tahun ini akan disalurkan sebanyak 2,5 juta kg atau 2,5 ribu ton untuk lahan pertanian seluas 100 ribu hektar.

Bantuan benih padi yang unggul ini rencananya akan disalurkan pada bulan April dan Mei tahun 2023 kepada 24 Kabupaten/Kota di Sulsel.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, bahwa pertanian sebagai salah satu sektor prioritas andalan. Sebab, kontribusi sektor tersebut sangat besar terhadap PDRB Sulawesi Selatan.
“Untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas, kita menghadirkan program Mandiri Benih. Dengan memberikan benih padi yang unggul kepada para petani. Alhamdulillah, tahun 2022 telah disalurkan 2.511 ton untuk lahan pertanian seluas 100.454 hektar,” ungkapnya, Kamis (26/1/2023).

Para petani pun sangat merasakan manfaat dari benih padi yang ditangkar di Sulsel sendiri. “Alhamdulillah, masyarakat merasakan manfaatnya, hasil pertanian meningkat. Dan tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Lanjutnya, “Insya Allah, tahun ini kembali kita salurkan sebanyak 2,5 ribu ton untuk 100 ribu hektar di 24 kabupaten/Kota di Sulsel,” pungkasnya.

Diketahui, Mandiri Benih merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang diinisiasi oleh Gubernur Sulsel untuk memberikan bantuan benih gratis yang unggul.

Benih yang dibagikan ke masyarakat minim penggunaan bahan kimia dan penangkaran dilakukan di Sulsel oleh Instalasi kebun benih milik Pemprov Sulsel bekerja sama dengan para petani penangkar. (*)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTAMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.

Continue Reading

Trending