Connect with us

Di Tengah Tekanan Inflasi Global, Tren Pemulihan Ekonomi Sulsel Secara Konsisten Tumbuh Positif

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Optimis, Pertumbuhan Ekonomi di Sul-Sel Tumbuh Positif. Di tengah tekanan Inflasi global, ekonomi Sulawesi selatan secara konsisten tumbuh positif menuju target pemerintah.

Kinerja positif hampir seluruh sector usaha dan komponen pngeluaran menguatkan optimism ekonomi Sulawesi Selatantetap tanggguh menghadapi tren pelemahanekonomi global. Pada triwulan ke III 2022, pertumbuhan ekonomi Sul Sel mencapai 5,67% (yoy).

Meskipun tingkatet pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,72%(yoy), namun tren pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan secara konsisten berlanjut menuju target RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 yang diharapkan beradaelatan tahun 2022 yang diharapkan berada pada kisaran 5,98- 7,6%

Hal ini disampaikan dalam pertemuan Kinerja APBN Angina Mammiri triwulan ke IV 2022 oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi di hadapan awak media di Makasar.

Lebih lanjut supendi mengatakan tantangan di 2023 ini ,secara global berdampak dari kebnagkitan usia pandemi menghantam dunia , inflasi melonjak akibat gangguan suplay, ditambah lagi situasi dunia yang masih bergejolak perang, ditambah lagi excessive stimulus fiscal dan moneter sebelum dan sesudah pandemic di Negara maju. Tren inflasi bulanan Sulawesi Selatan selama tahun 2022 lebih fluktuatif dibandingkan tren tahun 2021.

Sepanjang tahun 2022, tekanan inflasi Sulawesi Selatan terjadi beberapa kali, yakni di bulan April yang didorong oleh imbas naiknya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, di bulan Juli yang dipicu oleh kelangkaan minyak goreng, serta di bulan September yang disebabkan oleh penyesuaian harga BBM.

Tekanan inflasi Sulawesi Selatan yang terjadi pada beberapa bulan mendorong tren inflasi tahunan melaju hingga keluar jalur target inflasi yang diharapkan terjaga pada rentang 1±3%.Akibat tekanan di tahun 2022, banyak Negara was-was, akan ramalan resesi ditahun 2023.

Secara Nasional Indonesia terbilang aman , dan terkhusus Sulawesi selatan akan tetap stabil.Surplus Neraca Perdagangan terus berlanjut mulai awal 2020 hingga akhir tahun 2022 ini. Per Desember 2022, ekspor tercatat sebesar USD257,69 Juta, sehingga Neraca Perdagangan mencapat USD173,69 Juta.

Dengan demikian, surplus neraca perdagangan Sulawesi Selatan ini terus berlanjut hingga memasuki bulan ke-35, melebihi rekor surplus nasional pada angka bulan ke-31. Secara kumulatif hingga Jan-Des 2022, ekspor tercatat sebesar USD2,71 Miliar (tumbuh 48,97% yoy),

Apresiasi atas kerja keras semua pihak, Kanwil DJP Sulselbartra berhasil menghimpun penerimaan sebesar Rp18,26 Triliun atau 124.67% dari target, pertama kali mencapai target penerimaan sejak tahun 2014. Khusus di Sulawesi Selatan, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu 27,4% (yoy) dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2022 mencapai Rp12,7 Triliun atau 120,28% dari target.

PPN Dalam Negeri tumbuh seiring dengan peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, penyesuaian tarif dan perluasan basis pajak. PPh Pasal 21 meningkat sejalan dengan perbaikan utilisasi dan upah tenaga kerja.

PPh Pasal 22 dan PPN Impor tumbuh seiring dengan meningkatnya aktivitas impor. PPh Badan tumbuh dipengaruhi peningkatan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif. PPh Final tumbuh tinggi dikarenakan penerimaan yang bersumber dari implementasi Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS).

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dapat melebihi target yaitu sebesar 124.32% atau Rp356,68 Miliar diantaranya dipengaruhi oleh:

Kebijakan penyesuaian tarif CHT dan munculnya beberapa pabrik rokok baru; • Kenaikan harga dan volume komoditas ekspor berupa Palm Kernel Shell; dan • Realisasi impor gula dan barang instalasi jaringan komunikasi, dengan rincian realisasi penerimaan sebagai berikut:

• Cukai Rp82,56 Miliar
• Bea Masuk Rp238,80 Miliar
• Bea Keluar Rp35,32 Miliar
Selain berperan sebagai community protector, Cukai juga berperan sebagai penerimaan dan meningkat melalui pemberantasan rokok illegal (Operasi Gempur). Kegiatan penindakan yang terkait dengan ketentuan cukai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

• Penindakan meningkat 7,37% atau mencapai 630 penindakan;
• Penindakan terbesar (60,74%) dilakukan terhadap Hasil Tembakau (rokok); • Penindakan HT tumbuh 17,10% atau mencapai 12,44 Juta batang.

Hadir dalam pertemuan triwulan tersebut Bapak Suyuti, Kepala Balai Diklat Keuangan Makassar. Supendi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Nugroho Wahyu Widodo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian Selatan.. Bondan Kusuma, DeputiDirektur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah mewakili Nugroho Wahyu Widodo. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Suntono.(My)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.

Continue Reading

Trending