Connect with us

Demokrat Ajak Nasdem & PKS Segera Bentuk Sekretariat Perubahan untuk Usung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024

Published

on

Kitasulsel, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan, sebagai bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan.

AHY menegaskan, koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme. “Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,”kata AHY.

Sebenarnya, lanjut AHY, kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental. Adapun terkait Bakal Calon Presiden (Bacapres), tambahnya, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024. “Bagi Demokrat, Mas Anies adalah Tokoh Perubahan dan Perbaikan,” ujarnya.

Bacawapres Diserahkan Pada Bacapres
Terkait Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres), sebagaimana telah diketahui, Partai Nasdem menyerahkan penuh kepada Bacapres Anies Baswedan. Sementara itu, AHY mengakui, Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai Bacawapres. “Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” jelas AHY.

Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi. “Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada Bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” AHY menerangkan.

Selain itu, menurutnya, Bacapres akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun. “Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” tegas AHY.

Mengenai kriteria Bacawapres, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala. “Terkait kriteria Bacawapres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya Bacapres,” kata AHY. Sebagaimana diketahui, saat berkunjung ke Bandung (22/1/2023), Anies menyatakan bahwa dirinya akan memilih Bacawapres yang paling berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada stabilitas koalisi, mendukung efektivitas pemerintahan, dan memiliki chemistry atau Dwi-Tunggal.

Yang jelas, AHY menegaskan pentingnya finalisasi koalisi untuk menjawab pertanyaan masyarakat. “Hasil keliling saya ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan Koalisi Perubahan ini terbentuk?” ujarnya.

Untuk itu, menurut AHY, tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya adalah menyegerakan pertemuan ketiga Ketum Parpol untuk membentuk Sekretariat Perubahan. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para pimpinan Parpol, agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20%. “MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga Parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” AHY menjelaskan.

Percepatan ‘Paket Komplet’ Jadi Game Changer
Selanjutnya, AHY menegaskan, untuk waktu yang tidak terlalu lama, baru kemudian dilakukan deklarasi resmi ketiga Parpol Koalisi Perubahan beserta pasangan Bakal Capres-Cawapres yang akan diusung. Inilah yang ia sebut dengan ‘Paket Komplet’. “Paket komplet ini adalah satu keharusan agar pasukan Koalisi Perubahan yang dibentuk betul-betul siap tempur, untuk memenangkan Pemilu 2024. Insya Allah tidak akan ‘masuk angin’ oleh infiltrasi pasukan lawan yang menjanjikan berbagai hal, padahal sebenarnya bertujuan untuk memecah belah dan mengadu domba Koalisi Perubahan,” tambah AHY.

Selain itu, lanjut AHY, jika ada partai lain yang juga ingin ikut serta dalam Koalisi Perubahan ini, Demokrat akan menyambut baik. “Prinsipnya, bagi Demokrat, Koalisi Perubahan adalah koalisi yang terbuka. Yang terpenting, kita memiliki cara pandang dan komitmen yang sama, agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan,” katanya.

AHY menegaskan, faktor momentum percepatan deklarasi ini juga menjadi penting agar koalisi dan pasangan yang diusung bisa mendapatkan keuntungan waktu untuk menyiapkan infrastruktur pemenangan, dari tingkat pusat hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Lawan yang akan dihadapi Koalisi Perubahan anggap saja yang terberat, yang memiliki sumber daya dan logistik melimpah. Maka dengan deklarasi ‘Paket Komplet’ sesegera mungkin, faktor waktu akan menjadi modal terbesar bagi Koalisi Perubahan,” terang AHY.

Kemudian, lanjutnya, setelah koalisi ini terbentuk, ketiga Parpol bisa saling bergandengan tangan, untuk saling menjaga, melindungi, menguatkan, dan menghadapi segala tantangan bersama-sama.

Dengan demikian, AHY berharap, jika langkah finalisasi koalisi ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan menghadirkan energi perjuangan yang lebih besar. “Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk menjemput takdir. Insya Allah ini akan menjadi game changer. Sehingga koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem, serta Bacapres dan Bacawapres yang diusungnya, bisa mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” pungkas AHY.

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Implementasi Program Nyata, Sidrap Era Syaharuddin Alrif Tunjukkan Penurunan Kemiskinan Signifikan

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP – Implementasi program pro rakyat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di bawah kepemimpinan Bupati H. Syaharuddin Alrif menunjukkan hasil nyata. Kabupaten penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan itu berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulsel.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan pada September 2025, Kabupaten Sidrap menempati posisi ketiga terendah tingkat kemiskinan dari 23 kabupaten/kota se-Sulsel. Persentase penduduk miskin di Sidrap tercatat sebesar 4,91 persen, hanya berada di bawah Kota Makassar (4,43 persen) dan Kota Parepare (4,44 persen).

Capaian ini diraih pada masa kepemimpinan pasangan Syaharuddin Alrif–Nurkanaah yang resmi memimpin Kabupaten Sidrap sejak 20 Februari 2025 lalu.

Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan menegaskan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen daerah.

“Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi Kabupaten Sidrap. Capaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah, stakeholder, hingga partisipasi aktif masyarakat,” ujar Syaharuddin Alrif.

Ia menambahkan, sejak awal pemerintahannya berkomitmen menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, petani, dan pelaku usaha kecil.

Pengamat pemerintahan, Dr. Andi Fadli, menilai keberhasilan Sidrap menekan angka kemiskinan tidak terlepas dari kemampuan kepala daerah dalam mengimplementasikan program secara konsisten dan terukur.

“Capaian yang diraih Sidrap saat ini di bawah nahkoda H. Syaharuddin Alrif tidak datang secara instan. Program-program yang dijanjikan kepada masyarakat mampu dijabarkan dengan baik dalam kebijakan nyata. Hasilnya terlihat jelas, kemiskinan menurun dan Sidrap tumbuh menjadi kabupaten dengan pencapaian yang signifikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Andi Fadli menyoroti kemajuan Sidrap di berbagai sektor pembangunan, dengan sektor pertanian sebagai penopang utama. Sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, Sidrap dinilai berhasil menjaga produktivitas pertanian melalui penguatan irigasi, bantuan sarana produksi, pendampingan petani, serta kepastian distribusi hasil panen.

Selain pertanian, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan perbaikan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian ini, Kabupaten Sidrap kian mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pembangunan yang efektif di Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi contoh bahwa program pro rakyat yang terimplementasi dengan baik mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Continue Reading

Trending