Connect with us

Demokrat Ajak Nasdem & PKS Segera Bentuk Sekretariat Perubahan untuk Usung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024

Published

on

Kitasulsel, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan, sebagai bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan.

AHY menegaskan, koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme. “Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,”kata AHY.

Sebenarnya, lanjut AHY, kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental. Adapun terkait Bakal Calon Presiden (Bacapres), tambahnya, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024. “Bagi Demokrat, Mas Anies adalah Tokoh Perubahan dan Perbaikan,” ujarnya.

Bacawapres Diserahkan Pada Bacapres
Terkait Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres), sebagaimana telah diketahui, Partai Nasdem menyerahkan penuh kepada Bacapres Anies Baswedan. Sementara itu, AHY mengakui, Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai Bacawapres. “Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” jelas AHY.

Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi. “Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada Bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” AHY menerangkan.

Selain itu, menurutnya, Bacapres akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun. “Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” tegas AHY.

Mengenai kriteria Bacawapres, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala. “Terkait kriteria Bacawapres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya Bacapres,” kata AHY. Sebagaimana diketahui, saat berkunjung ke Bandung (22/1/2023), Anies menyatakan bahwa dirinya akan memilih Bacawapres yang paling berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada stabilitas koalisi, mendukung efektivitas pemerintahan, dan memiliki chemistry atau Dwi-Tunggal.

Yang jelas, AHY menegaskan pentingnya finalisasi koalisi untuk menjawab pertanyaan masyarakat. “Hasil keliling saya ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan Koalisi Perubahan ini terbentuk?” ujarnya.

Untuk itu, menurut AHY, tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya adalah menyegerakan pertemuan ketiga Ketum Parpol untuk membentuk Sekretariat Perubahan. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para pimpinan Parpol, agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20%. “MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga Parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” AHY menjelaskan.

Percepatan ‘Paket Komplet’ Jadi Game Changer
Selanjutnya, AHY menegaskan, untuk waktu yang tidak terlalu lama, baru kemudian dilakukan deklarasi resmi ketiga Parpol Koalisi Perubahan beserta pasangan Bakal Capres-Cawapres yang akan diusung. Inilah yang ia sebut dengan ‘Paket Komplet’. “Paket komplet ini adalah satu keharusan agar pasukan Koalisi Perubahan yang dibentuk betul-betul siap tempur, untuk memenangkan Pemilu 2024. Insya Allah tidak akan ‘masuk angin’ oleh infiltrasi pasukan lawan yang menjanjikan berbagai hal, padahal sebenarnya bertujuan untuk memecah belah dan mengadu domba Koalisi Perubahan,” tambah AHY.

Selain itu, lanjut AHY, jika ada partai lain yang juga ingin ikut serta dalam Koalisi Perubahan ini, Demokrat akan menyambut baik. “Prinsipnya, bagi Demokrat, Koalisi Perubahan adalah koalisi yang terbuka. Yang terpenting, kita memiliki cara pandang dan komitmen yang sama, agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan,” katanya.

AHY menegaskan, faktor momentum percepatan deklarasi ini juga menjadi penting agar koalisi dan pasangan yang diusung bisa mendapatkan keuntungan waktu untuk menyiapkan infrastruktur pemenangan, dari tingkat pusat hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Lawan yang akan dihadapi Koalisi Perubahan anggap saja yang terberat, yang memiliki sumber daya dan logistik melimpah. Maka dengan deklarasi ‘Paket Komplet’ sesegera mungkin, faktor waktu akan menjadi modal terbesar bagi Koalisi Perubahan,” terang AHY.

Kemudian, lanjutnya, setelah koalisi ini terbentuk, ketiga Parpol bisa saling bergandengan tangan, untuk saling menjaga, melindungi, menguatkan, dan menghadapi segala tantangan bersama-sama.

Dengan demikian, AHY berharap, jika langkah finalisasi koalisi ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan menghadirkan energi perjuangan yang lebih besar. “Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk menjemput takdir. Insya Allah ini akan menjadi game changer. Sehingga koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem, serta Bacapres dan Bacawapres yang diusungnya, bisa mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” pungkas AHY.

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Dinsos P3A Luwu Timur dan BPS Sosialisasikan Groundcheck PBI kepada Pendamping PKH

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur bersama Badan Pusat Statistik menggelar sosialisasi kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait groundcheck Penerima Bantuan Iuran (PBI), Senin (30/03/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Media Center Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo-SP) Luwu Timur dan dihadiri Kepala Dinsos P3A, Masdin, serta Kepala BPS Kabupaten Luwu Timur, Abdullah Pannu.

Dalam sambutannya, Masdin menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak sekadar mengumpulkan para pendamping PKH, tetapi juga untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan serta pemahaman terkait sistem groundcheck di lapangan.

“Pendampingan ini menjadi ujung tombak dalam memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Sebanyak 34 pendamping PKH yang mewakili seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara Dinsos P3A, BPS, dan para pendamping di lapangan.

Sementara itu, Abdullah Pannu menjelaskan bahwa groundcheck PBI merupakan langkah penting untuk menjamin validitas data penerima bantuan sosial.

Ia memaparkan bahwa melalui groundcheck, BPS bersama pendamping PKH akan melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga sasaran guna memastikan keberadaan, kondisi sosial ekonomi, serta keabsahan administrasi penerima bantuan.

Dengan adanya sosialisasi ini, para pendamping PKH diharapkan semakin memahami mekanisme dan urgensi groundcheck PBI, sehingga penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Continue Reading

Trending