Bulan K3 Nasional, SPJM Gelar “Pengukuran Faktor Psikologi Lingkungan Kerja”

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar— PT Pelindo Jasa Maritim, Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Group menggelar kegiatan Pengukuran Faktor Psikologi Lingkungan Kerja dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Jl. Soekarno No.1 Makassar pada Selasa, 24 Januari 2023.

Sekretaris Perusahaan SPJM, Tubagus Patrick mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan peringatan Bulan K3 Nasional yang dimulai pada tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2023.

“Dan juga merupakan pemenuhan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja,” sebut Patrick.

Dalam Permenaker No 5 Tahun 2018 lanjut dia, diatur secara rinci mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja, di mana untuk pemenuhannya selain penerapan higiene dan sanitasi, juga diperlukan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja.

“Setidaknya terdapat 5 (lima) jenis pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja yang disyaratkan, meliputi faktor fisika, biologi, kimia, ergonomi dan psikologi,” ujarnya.

Faktor psikologi merupakan aspek penting dalam lingkungan kerja, namun karena tidak nampak secara fisik sehingga seringkali terlupakan. Setidaknya terdapat 6 (enam) potensi bahaya faktor psikologi di lingkungan kerja, antara lain ketidakjelasan peran, konflik peran, beban kerja berlebih secara kualitatif, beban kerja berlebih secara kuantitatif, pengembangan karier dan tanggung jawab terhadap orang lain.

Kegiatan pengukuran faktor psikologi di lingkungan kerja Kantor Pusat SPJM kali ini melibatkan Tim Pemeriksa dari Balai Besar Pengembangan K3 Makassar yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya menyasar sejumlah pegawai sesuai persyaratan yang berlaku.

“Dari hasil pengukuran faktor psikologi dimaksud, selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut untuk menentukan upaya-upaya pengendalian yang diperlukan. Pelaksanaan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja merupakan wujud komitmen Manajemen SPJM dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),” tuturnya.

Tentang Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Jasa Maritim atau yang disingkat dengan SPJM merupakan subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang dibentuk pada 1 Oktober 2021 pasca integrasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). PT Pelindo Jasa Maritim memiliki bisnis dan pengalaman di bidang jasa layanan marine (Marine), peralatan pelabuhan (Equipments), dan jasa kepelabuhanan (port utilites), disingkat MEPS. Layanan marine berupa pemanduan dan penundaan kapal, penyediaan air, pengelolaan sampah. Layanan peralatan berupa penyediaan peralatan pelabuhan, pemeliharaan (maintenance), dan kerja sama peralatan. Layanan utilitas berupa pemeliharaan alur pelayaran, pengerukan, dan penyediaan sumber energi listrik bagi kapal yang bersandar dan fasilitas di pelabuhan.

Wilayah operasional PJM mencakup seluruh Nusantara yang terbentang dari Malahayati hingga Merauke. SPJM juga terbuka untuk kerja sama dan dukungan layanan baik untuk domestik maupun luar negeri.

SPJM mengelola 6 anak perusahaan yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk., PT Pelindo Marine Service, PT Equiport Inti Indonesia, PT Jasa Peralatan Pelabuhan, PT Energi Pelabuhan Indonesia, dan PT Pengerukan Indonesia.

Selain itu juga mengoperasikan 2 cabang, yaitu Cabang Batam, dan Sentral Business Unit Pelayanan Kapal (SBU Pelkap), serta 3 cucu perusahaan yaitu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, PT Berkah Multi Cargo, dan PT Pelindo Energi Logistik. Laporan: My

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Dinsos P3A Luwu Timur dan BPS Sosialisasikan Groundcheck PBI kepada Pendamping PKH

Published

9 jam ago

30 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur bersama Badan Pusat Statistik menggelar sosialisasi kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait groundcheck Penerima Bantuan Iuran (PBI), Senin (30/03/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Media Center Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo-SP) Luwu Timur dan dihadiri Kepala Dinsos P3A, Masdin, serta Kepala BPS Kabupaten Luwu Timur, Abdullah Pannu.

Dalam sambutannya, Masdin menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak sekadar mengumpulkan para pendamping PKH, tetapi juga untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan serta pemahaman terkait sistem groundcheck di lapangan.

“Pendampingan ini menjadi ujung tombak dalam memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Sebanyak 34 pendamping PKH yang mewakili seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara Dinsos P3A, BPS, dan para pendamping di lapangan.

Sementara itu, Abdullah Pannu menjelaskan bahwa groundcheck PBI merupakan langkah penting untuk menjamin validitas data penerima bantuan sosial.

Ia memaparkan bahwa melalui groundcheck, BPS bersama pendamping PKH akan melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga sasaran guna memastikan keberadaan, kondisi sosial ekonomi, serta keabsahan administrasi penerima bantuan.

Dengan adanya sosialisasi ini, para pendamping PKH diharapkan semakin memahami mekanisme dan urgensi groundcheck PBI, sehingga penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.