Legislator Muchlis Misbah Nilai Pendidikan BTQ Bertujuan Sebagai Pedoman Hidup

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar–-Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah menilai pentingnya pendidikan baca tulis Al-Qur’an (BTQ) bagi kehidupan, khususnya pada anak-anak yang diajarkan sejak dini untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Sebab, menurut Muchlis Misbah, pendidikan baca tulis Al-Qur’an sangat bertujuan sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

“Tapi tidak kalah penting bagaimana mengamalkan seluruh isi Al-Qur’an itu sendiri,” ujar Muchlis saat menggelar Sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an, di Hotel Grand Town Makassar, Kamis (26/1/2023).

Legislator Hanura Makassar ini mengatakan pendidikan nilai agama dan moral pada anak akan menjadi pondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaanya utamanya pendidikan baca tulis Al-Qur’an.

Terlebih lagi, kata Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Makassar ini, Al-Qur’an merupakan dasar dalam membentuk pola perilaku dan karakter anak.

Meskipun banyak yang rajin beribadah seperti salat tapi tidak pernah baca Al-Qur’an, itu sama saja tidak berkesinambungan. Makanya paling penting merealisasikan isi dalam Al-Qur’an,” kata Anggota Komisi B DPRD Makassar ini.

Sebagai landasan dasar dalam umat Islam, Al-Qur’an menurut Muchlis Misbah seyogyanya harus dipraktekkan serta bagaimana mempelajari dan memahami isi kandungannya agar bisa menjadi perisai setiap godaan dalam kehidupan.

“Kalau mau hidup kita bahagia dan rejeki kita baik yaitu rajin rajinlah baca Al-Qur’an. Karena itu saya berharap dengan adanya perda pendidikan baca tulis Al-Qur’an bisa lebih diamalkan lagi bagi umat muslim,” urainya. (*)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

14 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.