Wali Kota Makassar Jamu Artis Konser Semua Jadi Satu di Kediamannya

Published

4 tahun ago

25 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengadakan jamuan makan malam bersama artis dan panitia konser Semua Jadi Satu di Kediaman Pribadinya, Selasa, (24/01/2023).

Para musisi legendaris yang hadir yakni Fariz RM, Deddy Dhukun, Mus Mujiono juga sang diva Vina Panduwinata. Di sela-sela acara yang bertajuk Gala Dinner Semua Jadi Satu itu mereka ramaikan dengan suguhan lagu.

Wali Kota dua periode ini pun tampak asik menikmati lagu hits era 80-an itu. Begitu pun para tamu undangannya, semua bernyanyi bersama.

Dalam gala dinner, Danny dan keluarga menyajikan makanan khas tradisional Makassar seperti Pallubasa, Sop Saudara, Mie Kering dan aneka jajanan khas lainnya.

Sedangkan lagu yang dibawakan Deddy Dhukun dan Mus Mujiono dalam acara makan malam itu dengan judul Masih Ada yang tren pada zamannya. Termasuk Deddy juga membawakan lagu Padi, Kasih Tak Sampai.

Sementara Vina membawakan lagu Cinta dan Burung Camar. Legenda lainnya Fariz RM membawakan lagu Sakura. Tak mau ketinggalan, artis Bella Saphira juga menyumbang satu lagu dari Vina yakni Di Dadaku Ada Kamu.

Usai gala dinner para artis dan musisi melakukan foto bersama dengan Danny Pomanto.

Diketahui, konser yang diinisiasi Dehills Production ini akan membawakan lagu-lagu hits 80-an dalam tur nasional konsernya yang dimulai dari Kota Makassar ini.

Konser bakal digelar di Upperhills Convention Center, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Rabu, (25/01/2023), malam.

Ketua Panpel Konser Semua Jadi Satu Hasyim Arsal mengatakan konser ini rencananya bakal digelar di 20 kota dan diawali di Kota Makassar sebagai wilayah pertengahan Indonesia.

Ide Konser ini berangkat dari kesadaran bahwa musik adalah bahasa universal yang menjadi jembatan bagi jiwa yang satu, jiwa mencintai keindahan dan pada giliran menghadirkan harmoni antara jiwa dan raga menuju satu kebahagiaan.

Musik pula melepas semua perangkap primordial seperti suku, agama, rasa bahkan bahasa.

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

5 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.