Wali Kota Makassar Lantik Pejabat Eselon II dan III, Ini Nama-namanya

Published

3 tahun ago

24 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar–-Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melantik dan mengambil sumpah jabatan () pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balaikota Makassar, Selasa (24/1/2023).

Melalui Surat Keputusan Wali Kota Makassar, dalam jabatan tinggi pratama dan adminstrator.

Menurut Wali Kota Makassar, Danny Pomanto bahwa sirkulasi penting, momen terberat bagian paling susah oleh para pemimpin karena setiap pergantian pergantian jabatan sesuai kinerja, bukan suka atau tidak suka dilatar belakangi perastasi dan meritokrasi.

“Semoga pejabat yang dilantik ini bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik,” jelasnya.

Berikut nama-nama pejabat Eselon II dan III yang dilantik.

1. Rusmayani Majid Asisten Perekonomian

2. Nilma Palamba Kepala Dinas Ketenagakerjaan

3.Andi Moh. Yasir Asisten Bidnag Pemerintahan

4. Dra. Sri Sulsilawati Kepala Dinas Pertanahan

5. Tenri Andi Palallo Kepala Dinas Perpustakaan

6. Evi Aptyalti Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian

7. A. Irwan bangsawan Staf Ahli Pemerintahan hukum dan Ham

8. Andi bukti Djufrie Kepala Balitbangda

9. Zainal Ibrahim Kepala Badan Kesbangpol

10. Faturahim kepala Dinas Kearsipan

11. Irwan Adnan Staf Ahli Perekonomian dan Sosial

12. Mario Said Asisten Bidang Administrasi Umum

13. A. Hendra Hakamuddin Kepala BPBD

14. Dr. Aryati Puspasari Abadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

15. Andi Herfidha Attas Kepala Disbud

16. Ahmad Namsun Kepala BKPSDMD

17. Muhyiddin Kepala Dinas Pendidikan

18. Nursaidah Sirajuddin Kepala Dinas Kesehatan

19. Nirman Mungkasa kepala Disperkim

20. Dahyal Sekretaris Dewan

21. Muhammad Dahlan Kepala BPKAD

22. Fahyuddin Kepala DTRB

23. Hasnauddin Kepala Damkar

24. Arlin Ariesta Kepala Dinas Perdagangan

25. Zuhaelsi Zubir Kepala DPU

26. Achi Soleman Kepala DPPPA

27.Aulia Arsyad Kepala Dishub

28. Mahyuddin Kepala Dinas Ketahanan Pangan

29. Muhammad Rheza Kepala Diskop UKM

30. Zulkifli Nanda DPMPTSP

31. Firman Pagarra Kepala Bapenda

32. Andi Pattiware Kepala Dispora

33. Roem Kepala Dispar

34. Helmy Budiman Kepala Bappeda

35. Edwar Supriawan Sekdishub

36. Andi Fadli Sek DPP

37. Ismawati Nur Sekretaris Diskominfo

38. Armin Paera Sekdinsos

39. Ferdi sekretaris DLH

40. Puspawati Hera Sek DKP

41. Ita Anwar Sek Dinkes

42. Syahruddin Sek DPPKB

43. Syibli Kepala Pengadaan Barang Jasa

44. Emil Yudianto Camat Tamalate

45. Andi Ansar Camat Manggala

46. Aminuddin Camat Rappocini

47. Hamna, Camat wajo

48. Andi Zulfitra Kepala Bagian Kerjasama

49. Daniati kepala Bagian Hukum

50. Andi Arfan Sekretaris Inspektorat

51. Multiati Sek Bappeda

52. Zulbahri Yusuf Kabag Administrasi Pembangunan Balaikota Makassar

53. Andi Eldi Kepala Bidang Pajak Bapenda.

POLITIK

PKB Tanggapi Safari Politik Jokowi: Rakyat Lebih Membutuhkan “Safari Kesejahteraan”

Published

49 menit ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid, menanggapi safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Provinsi Lampung.

Hasanuddin menegaskan bahwa setiap tokoh politik memiliki hak untuk melakukan kegiatan politik maupun kunjungan ke berbagai daerah. Menurutnya, termasuk jika Jokowi ingin memberikan dukungan kepada putranya, Kaesang Pangarep, maupun menantunya dalam aktivitas politik.

“Mau siapa pun mau keliling, mau safari, mau bantu anaknya ya boleh, mau safari bantu menantunya boleh,” kata Hasanuddin dalam Diskusi Publik Ruang Temu AI & Agama di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Meski demikian, Hasanuddin menilai hal yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah aktivitas safari politik, melainkan kerja nyata dari para elite dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Menurutnya, para pemimpin dan elite politik seharusnya lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang masing-masing demi menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tapi yang diperlukan oleh rakyat adalah bagaimana para elite ini bekerja seserius mungkin di bidangnya masing-masing,” ujarnya.

PKB, lanjut Hasanuddin, lebih memilih mengedepankan konsep yang disebut sebagai “Safari Kesejahteraan”, yakni upaya menghadirkan kebijakan dan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang dibutuhkan rakyat bukan safari politik, tetapi Safari Kesejahteraan buat PKB,” tegasnya.

Meski menyampaikan pandangan tersebut, Hasanuddin memastikan hubungan antara PKB dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tetap terjalin dengan baik.

“Kita baik-baik saja dengan semuanya,” katanya.

Sebelumnya, Joko Widodo melakukan safari politik selama tiga hari di Provinsi Lampung. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menghadiri kegiatan konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta memberikan motivasi kepada kader partai yang kini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.

Selain menghadiri agenda politik, Jokowi juga menerima gelar Pemuka Bangsa dari lima kerajaan adat Lampung dalam prosesi adat yang berlangsung di Rumah Adat Kedatun Keagungan, Kota Bandar Lampung.

Pernyataan PKB tersebut menambah dinamika wacana politik nasional menjelang berbagai agenda politik mendatang. Di satu sisi, kegiatan konsolidasi partai dinilai sebagai bagian dari aktivitas politik yang sah, sementara di sisi lain muncul pandangan bahwa fokus utama para pemimpin seharusnya tetap diarahkan pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui kerja nyata dan peningkatan kesejahteraan rakyat.