Connect with us

Wali Kota Makassar Lakukan Mutasi Pejabat Eselon II Atau Kepala OPD Lingkup Pemkot, Ada Enam Nama Yang Digeser

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melakukan mutasi pejabat eselon II atau Kepala OPD lingkup Pemkot. Ada enam nama yang digeser.

Mutasi yang ditandai dengan pelantikan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (24/01/2023).

Lima di antaranya dipindahkan ke SKPD lain. Sedangkan satu nama tidak lagi menjabat sebagai Kepala SKPD, ialah Aryati Puspasari Abady yang dipindahkan ke Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Mereka yang dipindahkan ke SKPD lain, seperti Akhmad Namsum sebagai Kepala BKPSDMD yang dulunya di Dinas Pertanahan, Aulia Arsyad kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya Kepala Dinas Sosial.

Adapun Muhammad Rheza diamanatkan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Ia menggantikan Sri Sulsilawati.

Sri Sulsilawati bergeser menjadi Kepala Dinas Pertanahan. Sedangkan posisi Kepala Dinas Ketahanan Pangan diisi oleh Mahyuddin yang dulunya menjabat Kepala Diskominfo.

Sementara posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya dipegang oleh Aryati Puspasari saat ini lowong. Begitupula dengan Kepala Dinas Sosial dan Diskominfo yang dulu masing-masing dijabat oleh Aulia Arsyad dan Mahyuddin.

Ketiga jabatan lowong itu akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Lelang jabatan akan digelar untuk menentukan pejabat definitif. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Parah! BBM Subsidi Tanete Diduga Dikorupsi Modus Pelangsiran, Warga Antre Tanpa Hasil

Published

on

KITASULSEL —SIDRAP — Dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di wilayah Tanete. Seorang pelaku berinisial IL disebut-sebut mengalirkan solar dan pertalite dalam jumlah besar ke Morowali, memicu kelangkaan di tingkat lokal dan keresahan warga.

Keluhan masyarakat kian menguat dalam beberapa pekan terakhir. Antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan rutin, bahkan tidak sedikit warga yang pulang tanpa mendapatkan jatah BBM subsidi.

“Sekarang bukan lagi soal antre lama, tapi sering sudah habis sebelum kami dapat. Ini sangat menyulitkan,” ungkap salah seorang warga dengan nada kesal.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas pelangsiran tersebut diduga berlangsung sistematis dan berulang. BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat setempat justru diduga dialihkan ke luar daerah dengan volume signifikan.

Situasi ini berdampak langsung pada sektor ekonomi kecil. Pengguna kendaraan roda dua hingga pelaku usaha mikro menjadi pihak paling terdampak akibat terbatasnya akses terhadap pertalite.

“Kalau begini terus, usaha kecil bisa lumpuh. Kami bergantung pada BBM subsidi untuk operasional harian,” keluh warga lainnya.

Tak hanya merugikan secara ekonomi, dugaan pengiriman BBM subsidi lintas daerah ini juga dinilai berpotensi melanggar aturan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah. Masyarakat pun mempertanyakan lemahnya pengawasan di lapangan.

Warga mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk segera turun tangan. Mereka meminta adanya penelusuran menyeluruh terhadap dugaan praktik ilegal tersebut, termasuk jaringan distribusi yang terlibat.

“Jangan sampai ada pembiaran. Ini menyangkut hak masyarakat kecil,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan pelangsiran oleh IL. Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah dan aparat terkait segera memperketat pengawasan distribusi BBM agar kelangkaan tidak terus berulang dan keadilan distribusi bisa dirasakan oleh warga Tanete.

Continue Reading

Trending