Connect with us

Wali Kota Makassar Lakukan Mutasi Pejabat Eselon II Atau Kepala OPD Lingkup Pemkot, Ada Enam Nama Yang Digeser

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melakukan mutasi pejabat eselon II atau Kepala OPD lingkup Pemkot. Ada enam nama yang digeser.

Mutasi yang ditandai dengan pelantikan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (24/01/2023).

Lima di antaranya dipindahkan ke SKPD lain. Sedangkan satu nama tidak lagi menjabat sebagai Kepala SKPD, ialah Aryati Puspasari Abady yang dipindahkan ke Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Mereka yang dipindahkan ke SKPD lain, seperti Akhmad Namsum sebagai Kepala BKPSDMD yang dulunya di Dinas Pertanahan, Aulia Arsyad kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya Kepala Dinas Sosial.

Adapun Muhammad Rheza diamanatkan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Ia menggantikan Sri Sulsilawati.

Sri Sulsilawati bergeser menjadi Kepala Dinas Pertanahan. Sedangkan posisi Kepala Dinas Ketahanan Pangan diisi oleh Mahyuddin yang dulunya menjabat Kepala Diskominfo.

Sementara posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya dipegang oleh Aryati Puspasari saat ini lowong. Begitupula dengan Kepala Dinas Sosial dan Diskominfo yang dulu masing-masing dijabat oleh Aulia Arsyad dan Mahyuddin.

Ketiga jabatan lowong itu akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Lelang jabatan akan digelar untuk menentukan pejabat definitif. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Gus Yahya Siap Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU 2026

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyatakan siap kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang akan digelar pada Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

“Concern saya adalah bahwa ya, saya sudah menyatakan saya maju lagi sebagai calon, alasannya sudah saya jelaskan,” kata Gus Yahya.

Ia menegaskan bahwa mekanisme maupun tata cara pemilihan Ketua Umum PBNU sepenuhnya akan menjadi kewenangan forum muktamar. Menurutnya, para peserta muktamar memiliki hak untuk menentukan sistem pemilihan yang akan digunakan.

“Nanti kan akan diserahkan kepada muktamar. Muktamar ini mau pilih cara yang seperti apa, silakan saja,” ujarnya.

Gus Yahya menilai warga Nahdlatul Ulama telah memiliki kedewasaan dalam menentukan figur yang layak memimpin organisasi. Ia meyakini para pengurus cabang, kiai, dan masayikh memahami kriteria kepemimpinan yang dibutuhkan NU ke depan.

“NU ini sudah dewasa, masayikh-masayikh itu sudah ngerti ukurannya. Sudah ngerti speknya ketua umum seperti apa. Jadi itu cuma soal teknis saja, soal tata cara pemilihan, dan nanti kita serahkan kepada muktamar,” ucapnya.

Persiapan Muktamar Hampir Rampung

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya juga memaparkan perkembangan persiapan Muktamar NU ke-35, yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Ia mengungkapkan bahwa proses penyelesaian surat keputusan (SK) kepengurusan di berbagai tingkatan hampir selesai.

Menurutnya, PBNU membawahi sekitar 548 pengurus cabang dan 38 pengurus wilayah. Dari hampir 600 unit kepengurusan yang diproses, sekitar 490 unit telah memasuki tahap penyelesaian, sementara lebih dari 430 unit telah menerima surat keputusan.

“Sebentar lagi insyaallah selesai, tinggal menunggu satu-dua minggu ini,” katanya.

Gus Yahya turut mengapresiasi seluruh jajaran pengurus PBNU yang berhasil mempercepat penyelesaian administrasi kepengurusan. Ia mengakui proses tersebut sempat mengalami hambatan sejak akhir 2024 hingga awal 2026 sebelum akhirnya kembali berjalan.

“Alhamdulillah akhirnya bisa kita proses lebih lanjut,” tuturnya.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dipandang sebagai momentum penting bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut untuk menentukan arah kepemimpinan dan program strategis lima tahun ke depan. Selain memilih Ketua Umum PBNU, forum muktamar juga akan membahas berbagai agenda organisasi, penguatan peran keumatan, serta kontribusi NU dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan perkembangan global.

Continue Reading

Trending