Connect with us

Wali Kota Makassar Lakukan Mutasi Pejabat Eselon II Atau Kepala OPD Lingkup Pemkot, Ada Enam Nama Yang Digeser

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melakukan mutasi pejabat eselon II atau Kepala OPD lingkup Pemkot. Ada enam nama yang digeser.

Mutasi yang ditandai dengan pelantikan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (24/01/2023).

Lima di antaranya dipindahkan ke SKPD lain. Sedangkan satu nama tidak lagi menjabat sebagai Kepala SKPD, ialah Aryati Puspasari Abady yang dipindahkan ke Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Mereka yang dipindahkan ke SKPD lain, seperti Akhmad Namsum sebagai Kepala BKPSDMD yang dulunya di Dinas Pertanahan, Aulia Arsyad kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya Kepala Dinas Sosial.

Adapun Muhammad Rheza diamanatkan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Ia menggantikan Sri Sulsilawati.

Sri Sulsilawati bergeser menjadi Kepala Dinas Pertanahan. Sedangkan posisi Kepala Dinas Ketahanan Pangan diisi oleh Mahyuddin yang dulunya menjabat Kepala Diskominfo.

Sementara posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya dipegang oleh Aryati Puspasari saat ini lowong. Begitupula dengan Kepala Dinas Sosial dan Diskominfo yang dulu masing-masing dijabat oleh Aulia Arsyad dan Mahyuddin.

Ketiga jabatan lowong itu akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Lelang jabatan akan digelar untuk menentukan pejabat definitif. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Kominfo Sidrap Perkuat Tata Kelola Digital dan Religiusitas ASN di Kecamatan Kulo

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) melakukan langkah strategis ganda dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kunjungan kerja ke Kecamatan Kulo, Senin (13/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kominfo Sidrap tidak hanya melakukan aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE), tetapi juga menyosialisasikan Surat Edaran Bupati terkait penguatan religiusitas aparatur sipil negara (ASN) melalui kewajiban salat berjamaah.

Kegiatan yang dipusatkan di UPT SDN 4 Rijang Panua ini dihadiri puluhan kepala sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Kulo bersama para operator sekolah. Tim Kominfo dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Mahluddin, didampingi Sekretaris Dinas Mursalim Halim serta Kepala Bidang Persandian Amsir Muan.

Mahluddin menjelaskan, integrasi teknologi digital dan penguatan karakter spiritual menjadi dua pilar utama dalam membangun budaya kerja yang modern sekaligus berintegritas.

“Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini memiliki keunggulan utama dari sisi efisiensi dan keamanan. Proses administrasi menjadi jauh lebih cepat karena penandatanganan dokumen bisa dilakukan di mana saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, aspek keamanan juga menjadi prioritas karena sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik memiliki tingkat proteksi tinggi, sehingga keabsahan dan autentikasi dokumen digital terjamin serta tidak mudah dipalsukan.

Pada kesempatan yang sama, Mahluddin menekankan pentingnya implementasi Surat Edaran Bupati Sidrap Nomor: 400.8.1/9/KESRA. Edaran tersebut menginstruksikan seluruh ASN untuk menghentikan aktivitas kerja lima menit sebelum azan guna melaksanakan salat berjamaah di masjid atau musala.

Ia pun mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk menjalankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari pembentukan budaya kerja yang religius.

“Kami mengajak seluruh pimpinan sekolah dan tenaga pendidik untuk mengimplementasikan amanah Bapak Bupati Syaharuddin Alrif ini. Mari kita hentikan aktivitas sejenak saat menjelang azan untuk mengejar keutamaan salat berjamaah serta membangun budaya religius,” tambahnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pendampingan teknis aktivasi akun pada aplikasi SRIKANDI yang dipandu oleh tim Bidang Persandian Kominfo Sidrap, guna mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pendidikan dan pemerintahan daerah.

Continue Reading

Trending