Connect with us

Syamsuddin Saleng Lantik 318 PPS di Sidrap

Published

on

Kitasulsel, Sidrap – Sebanyak 318 Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilu 2024 dari 106 Desa dan Kelurahan se Kabupaten Sidrap dilantik di halaman Kampus Vocasi Unhas Sidrap, Selasa (24/1/2023).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidrap, Syamsuddin Saleng usai melantik PPS.

“Prosesi pelantikan 318 PPS, yang dilanjutkan dengan Apel Siaga berlangsung dengan khidmat, semuanya berlangsung sesuai agenda. Alhamdulillah,” jelas Syamsuddin.

Syamsuddin Saleng berharap, baik PPK dan PPS yang baru saja dilantik agar bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritas.

“Dalam kesempatan ini kami menyampaikan pesan bapak Ketua KPU RI Bapak Hasyim Asy’ari, bahwa bapak ibu yang dilantik hari ini agar bekerja secara profesional dan menjaga integritas,” tegasnya.

Sementara itu Sekertaris Daerah (Sekda) Sidrap Basrah memberikan apresiasi lantaran pelantikan digelar secara terbuka.

“Saya harus ikut merasakan panas yang dirasakan PPS pada pelantikan kali ini. Dan silahkan menghubungi saya jika teman teman PPS terkendala dengan kesehatan selama bertugas,” kata Basrah.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Sidrap, Akhwan Ali mengatakan, usai pelantikan para PPS tersebut akan mengikuti pembekalan dan orientasi tugas.

“Usai dilantik para PPS kita arahkan untuk mengikuti orientasi tugas atau pembekalan, agar mereka mengetahui tahapan dan tugas mereka,” tukasnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri para camat, dan 106 kepala desa dan lurah se Kabupaten Sidrap.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending