Syamsuddin Saleng Lantik 318 PPS di Sidrap

Published

3 tahun ago

24 Januari 2023

Kitasulsel, Sidrap – Sebanyak 318 Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilu 2024 dari 106 Desa dan Kelurahan se Kabupaten Sidrap dilantik di halaman Kampus Vocasi Unhas Sidrap, Selasa (24/1/2023).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidrap, Syamsuddin Saleng usai melantik PPS.

“Prosesi pelantikan 318 PPS, yang dilanjutkan dengan Apel Siaga berlangsung dengan khidmat, semuanya berlangsung sesuai agenda. Alhamdulillah,” jelas Syamsuddin.

Syamsuddin Saleng berharap, baik PPK dan PPS yang baru saja dilantik agar bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritas.

“Dalam kesempatan ini kami menyampaikan pesan bapak Ketua KPU RI Bapak Hasyim Asy’ari, bahwa bapak ibu yang dilantik hari ini agar bekerja secara profesional dan menjaga integritas,” tegasnya.

Sementara itu Sekertaris Daerah (Sekda) Sidrap Basrah memberikan apresiasi lantaran pelantikan digelar secara terbuka.

“Saya harus ikut merasakan panas yang dirasakan PPS pada pelantikan kali ini. Dan silahkan menghubungi saya jika teman teman PPS terkendala dengan kesehatan selama bertugas,” kata Basrah.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Sidrap, Akhwan Ali mengatakan, usai pelantikan para PPS tersebut akan mengikuti pembekalan dan orientasi tugas.

“Usai dilantik para PPS kita arahkan untuk mengikuti orientasi tugas atau pembekalan, agar mereka mengetahui tahapan dan tugas mereka,” tukasnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri para camat, dan 106 kepala desa dan lurah se Kabupaten Sidrap.(win)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif Hadiri Rakor Kepala Daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur

Published

2 menit ago

9 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASUlSEL—MAKASSAR — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, serta sekretaris daerah se-Sulsel. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Presiden Republik Indonesia bersama para kepala daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pentingnya keselarasan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program strategis nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Sejumlah program prioritas Presiden menjadi fokus pembahasan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, pemberantasan korupsi, penguatan stabilitas nasional, serta program lingkungan dan kebersihan melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

“Kami menyampaikan beberapa program prioritas Presiden Bapak Prabowo Subianto, mulai dari MBG, hilirisasi, pemberantasan korupsi, hingga penguatan lingkungan dan kebersihan melalui Gerakan Indonesia ASRI, serta menjaga stabilitas nasional,” ujar Andi Sudirman Sulaiman dalam arahannya.

Gubernur juga meminta seluruh kepala daerah se-Sulsel, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menggalakkan Gerakan ASRI secara rutin setiap hari Jumat, mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WITA, sebagai upaya membangun budaya bersih dan sehat di lingkungan masing-masing.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya dukungan daerah terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah rakyat yang saat ini telah berjalan di Sulawesi Selatan.

“Saya tegaskan kita harus sejalan dengan program Presiden Bapak Prabowo Subianto agar pembangunan hingga ke daerah bisa searah dan terlaksana dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk mendukung dan mengimplementasikan seluruh program prioritas nasional dan provinsi, guna memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan.