Connect with us

77 Tahun Hari HPRL, Gubernur Sulsel : Kita Telah Alokasikan Rp 818 Miliar di Luwu Raya

Published

on

Kitasulsel, Palopo—Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman terus mendorong pembangunan di Luwu Raya. Hal itu sebagai komitmen dalam mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan senilai Rp 818 Miliar lebih di Tana Luwu, yakni di Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara.

Hal itu disampikan Gubernur Andi Sudirman pada acara 755 tahun Kabupaten Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-77 yang dilaksanakan di Lapangan Pancasila, Senin 23 Januari 2022 mengangkat tema “Ekonomi Tumbuh Tanah Luwu Sejahtera”.

“Alhamdulillah Luwu Raya dalam proyeksi startegis Sulsel, terbukti bahwa kami telah melakukan beberapa pembangunan di beberapa wilayah Luwu Raya. Alhamdulillah, sekitar Rp 818 Miliar telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Luwu Raya,” ujarnya.

Tak hanya pembangunan melalui kewenangan Provinsi, Gubernur Sulsel juga telah mengucurkan sejumlah Bantuan Keuangan untuk sejumlah pembangunan di Luwu Raya.

Diantaranya tahun 2022 lalu Pemprov Sulsel mengalokasikan bantuan keuangan untuk peningkatan jalan ruas Bonglo-Pantilang di Luwu; pembangunan jembatan Poringan di Luwu; peningkatan jalan beton ruas Pekaloa – Tole; dan sebagainya.

“Tana Luwu terus menjadi prioritas kami sebagai wujud komitmen pembangunan yang berkeadilan, baik di Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu Utara,” tegasnya.

“Beberapa fokus kita tahun ini, diantaranya pembangunan jalan Ruas Bua – Batas Kabupaten Toraja Utara di Luwu; rekonstruksi jalan Ruas Rantepao – Sa’dan – Batusitanduk di Luwu; rekonstruksi jalan ruas Ussu – Nuha – Beteleme – Batas Prov. Sulteng di Kabupaten Luwu Timur; dan sebagainya,” sebutnya.

Dirinya berharap dengan sinergitas bersama, dapat mewujudkan Tana Luwu untuk lebih baik.(My)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.

Continue Reading

Trending