Connect with us

Legislator Yeni Rahman Desak Pemkot Melalui Disdik Makassar Segera Umumkan Hasil Asesmen, Jangan Digantung Calon Kepsek

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar belum juga mengumumkan hasil asesmen calon kepala sekolah. Padahal asesmen dilakukan sejak Oktober 2022 lalu.

Calon kepala sekolah telah mengikuti serangkaian asesmen mulai CAT, uji publik sampai wawancara.

Anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman mendesak Pemkot Makassar segera mengumumkan hasil asesmen.

Yeni mengatakan, pemkot harusnya tidak menggantung status para kepala sekolah. Usai asesmen sudah bisa diumumkan hasilnya.

“Kenapa lama sekali kah menilai? saya pikir sudah trend aplikasi yang begitu selesai asesmen ada nilai untuk satu penilaian,” kata Yeni, belum lama ini.

Yeni juga mempertanyakan terkait rekap penilaian kepala sekolah yang terbilang terlalu lama.

“Kalau ada indikator yang di-asesmen itu bisa gampang masuk nilainya. Paling lama itu 2 bulan, ini belum keluar pengumumannya,” bebernya.

“Secepatnya dibuka karena ini kepala sekolah juga was-was.Harusnya jelas kapan asesmen, kapan pengumumannya. Jangan digantung.”

Sebelumnya, 305 calon kepala sekolah jenjang SD dan 80 tingkat SMP mengikuti asesmen.

Tingkat SD, peserta yang mendaftar masih kurang dari kuota yang dibutuhkan yakni 314 posisi kepala sekolah. Sementara tingkat SMP sebanyak 55 posisi kepala sekolah dibutuhkan.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Wamenag Romo Syafi’i: Data Akurat Jadi Kunci Pemerataan Pendidikan, Bukan Sekadar Besarnya Anggaran

Published

on

Kitasulsel–MALANG – Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan di Indonesia sangat ditentukan oleh validitas data, kualitas tata kelola, serta integritas para penyelenggara pendidikan di lapangan, bukan semata-mata besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Romo Syafi’i saat menjadi pembicara dalam Halaqah Pendidikan Berkeadilan yang digelar di Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, akurasi data menjadi fondasi utama agar berbagai kebijakan pemerintah, termasuk efisiensi program dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Data Akurat Tentukan Keberhasilan Kebijakan

Romo Syafi’i mengatakan, peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola data secara profesional merupakan tantangan penting yang harus dihadapi Kementerian Agama saat ini.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk mengawal proses pengumpulan dan pengelolaan data dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas.

“Jabatan adalah amanah. Kita tidak boleh lengah dalam proses pembangunan pendidikan. Kebijakan yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari data yang akurat, dan itu membutuhkan profesionalisme serta integritas dari kita semua,” tegas Romo Syafi’i.

Ia menilai, kualitas tata kelola pendidikan harus berjalan beriringan dengan keakuratan data agar setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pendidikan Harus Berkeadilan dan Tanpa Diskriminasi

Lebih lanjut, Wamenag menekankan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sehingga seluruh kebijakan pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Menurutnya, seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, tanpa memandang bentuk maupun statusnya, harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik.

“Pendidikan adalah hak setiap orang. Karena itu, apa pun bentuk lembaganya, pendidikan di Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, agar setiap anak bangsa memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang,” ujarnya.

Dorong Tata Kelola Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045

Romo Syafi’i optimistis bahwa tata kelola pendidikan yang kuat, transparan, dan berbasis data akan menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang memiliki karakter Islami sekaligus nasionalis.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan tinggi dapat terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

Forum Halaqah Pendidikan Berkeadilan yang dihadiri jajaran sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut ditargetkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pendidikan nasional yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Continue Reading

Trending