Dihadiri Sekcam Tallo, Lurah Buka Musrenbang Tahun 2023 Tingkat Kelurahan Ujung Pandang Baru
Kitasulsel, Makassar-–Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 di buka Lurah Ujung Pandang Baru, Irma Sofyan Rony SE, MM, yang dihadiri Sekertaris Camat Tallo Nimrod Sembe, utusan Satgas dan SKPD Se-kota Makassar.
Genangan yang terjadi disaat curah hujan tinggi, menjadikan wilayah di kelurahan Ujung Pandang Baru selalu menjadi langganan banjir, keadaan ini menjadi prioritas utama yang di usulkan dalam Musrenbang kelurahan Ujungpandang baru Rabu (18 /01/2023) di Aula Kecamatan Tallo.
Sementara itu Sekretaris kecamatan Tallo Nimrod Sembe dalam sambutannya, mengingatkan kepada peserta Musrenbang agar yang diusulkan adalah kebutuhan yang sangat urgent bagi warga Ujungpandang baru, karena tidak semua usulan dari RT/RW dan tokoh masyarakat bisa terakomodir juga mengingatkan agar menyiapkan lagi 7 Lorong yang akan menjadi Lorong Wisata.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang di Pandu Ketua LPM Kelurahan Ujung pandang Baru menghasilkan beberapa usulan antara lain : Drainase dan penutup selokan, pemasangan lampu lorong, lampu jalan pelatihan Tata rias dua hari, Tata boga, rehab kantor lurah, pengerukan sedimen selokan, Paving blok, Rehab drainase, Normalisasi saluran, pengadaan alat alat.
Dari dinas Pekerjaan Umum kota Makassar menyebarkan no hotline: 08114440470 no pengaduan sehubungan dengan kerusakan drainase dan jika mendapatkan jalanan berlubang untuk menghubungi: 085314063503
Data terakhir kelurahan Ujung Pandang Baru dengan luas wilayah sekitar 11,4 Ha , dengan jumlah penduduk 6075 jiwa terdiri dari 3026 jiwa laki laki, dan 3049 perempuan.(My)
Luwu Timur
Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas
Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.
Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.
Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.
“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.
Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai
Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.
Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.
Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.
“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.
Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital
Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.
Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login