Pastikan Layanan Prima Untuk Warga, Camat Mariso Sidak di Kelurahan Bontorannu

Published

3 tahun ago

17 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar-–Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Mariso, Camat Mariso, Juliaman, S Sos melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Kelurahan Bontorannu, Senin (16/1/2023).

Dalam sidak itu Juliaman menyebutkan, sesama pegawai harus saling bersinergi untuk melayani masyarakat, dan lurah adalah ujung tombak pelayanan warga, seperti dalam pengurusan administrasi kependudukan, hingga surat rekomendasi untuk pengurusan ke kecamatan.

“Kami ingin memastikan pelayanan dijalankan dengan sebaik-baiknya, mulai dari yang paling sederhana, tepat waktu ketika melayani, kemudian ketika menerima keluhan direspons baik dan selesai dengan tuntas,” ujarnya.

Menurut Juliaman, lurah bukan sekedar administrator atau bawahan camat, tetapi pemimpin di wilayahnya. Sebagai pemimpin, lurah dituntut menguasai situasi di tempatnya.

Selain itu kedisiplinan dalam bekerja dan kehadiran merupakan peran penting dalam melakukan pelayanan masyarakat serta seorang lurah harus mampu memimpin kepala seksi dan staf di kelurahannya untuk dapat disiplin dalam bekerja dan disiplin dalam kehadiran sebagai seorang pemimpin kantor.

“Sidak ini kami lakukan untuk memastikan pelayanan berjalan maksimal. Sebagai aparatur sipil negara, sudah menjadi kewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

1 jam ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.