Connect with us

Jokowi Minta Perhatikan Stok dan Harga Pangan, Danny : Stok Aman Berkat Kemandirian Masyarakat Lorong Wisata

Published

on

Kitasulsel, Bogor — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menghadiri langsung Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo ini dihadiri 4.545 peserta dengan mengangkat tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”.

Dalam arahannya, Jokowi mengatakan ada empat hal yang sangat penting untuk dijadikan perhatian bagi seluruh kepala daerah dan instansi terkait.

Pertama, pengendalian inflasi ditengah prediksi sepertiga negara di dunia bakal mengalami resesi atau sekitar 70 negara terdampak.

Meskipun inflasi nasional masih berada pada posisi stabil yakni 5,5 persen namun, ia menyebutkan di tahun 2023 Indonesia masih bisa mengalami ujian ekonomi. Hal itu membuat Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah agar turun untuk mengecek langsung kestabilan harga barang dan jasa di lapangan.

Ke dua, kemiskinan ekstrem yang angkanya masih berada di 2 persen. Bahkan, Jokowi menyebutkan ada 14 provinsi di Indonesia memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas angka nasional.

Karenanya, Jokowi dengan tegas meminta kerjasama seluruh kepala daerah untuk menekan angka tersebut. Ia menargetkan angka kemiskinan ekstrem berada pada zero persen di tahun 2024 mendatang.

Ke tiga, Jokowi juga konsen terhadap kasus stunting. Ia berharap pada bonus demografi di tahun 2025, Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia memiliki kesiapan baik dari segi produktivitas dan kreativitas. Ia meminta seluruh instansi terkait, seperti Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan untuk serius dan jangan bosan memberikan edukasi utamanya pada ibu hamil. Karena, 23 persen penyumbang angka stunting ada pada ibu hamil yang tidak terpenuhi gizinya selama mengandung.

Ke empat, Jokowi juga mengingatkan masalah investasi yang masih jadi rebutan di setiap negara. Olehnya itu, ia menegaskan untuk memperhatikan masalah administrasi tata ruang yang masih menjadi pokok permasalahan.

“Semua kepala daerah harus punya strategi dan kebijakan yang dibuat setelah benar-benar meninjau kondisi di lapangan. Di tahun 2023 ini kita harus hati-hati. Meskipun begitu, saya berterima kasih atas kerjasamanya dan kerja keras kita mulai dari pandemi Covid-19 yang berhasil kita lalui,” ucapnya.

Menanggapi arahan Presiden tersebut, Danny sapaan Ramdhan Pomanto mengungkapkan memiliki sejumlah strategi untuk tetap menstabilkan inflasi dan masalah lainnya.

Salah satunya dengan membuka pasar murah dengan memanfaatkan kontainer-kontainer yang dibangunnya sejak Covid- 19 lalu sebagai tempat gelaran pasar murah.

“Semua posko kontainer akan kami gelar jadikan tempat pasar murah. Kita juga diminta presiden untuk selalu mengecek stok pangan dan harga cabai, beras, tomat. Alhamdulillah stok kita sangat aman berkat kemandirian masyarakat kita lewat Lorong Wisata,” ungkapnya.

Kata Danny, ini salah satu langkah yang diinisiasi dan direalisasikan sejak periode pertamanya dan terus disempurnakan hingga saat ini.

Memandirikan masyarakat lewat Lorong Wisata dengan menanam berbagai macam komoditi seperti cabai, padi, tomat, bawang-bawangan menjadi salah satu hal yang menunjang perputaran dan kestabilan ekonomi di Kota Makassar.

Sementara untuk persoalan stunting sendiri, Danny mengatakan angka stunting di Kota Makassar berangsur-angsur menurun.

Data yang diterima dari Dinas Kesehatan Makassar menunjukkan pada tahun 2020 sebesar 10 persen turun 1 persen menjadi 9 persen pada 2021, dan pada 2022 tinggal 5 persen.

“Kita targetkan 0 persen di tahun 2024. Saya imbau untuk memperhatikan gizi dan kesehatan anak 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Apalagi kita sudah bentuk Tim Pokja Percepatan Penurunan AKI dan AKB yang berkaitan langsung dengan stunting. Ini komitmen pemerintah dan tugas kita bersama,” tuturnya.

Ia berharap langkah-langkah strategis ini bisa menjadi suatu solusi untuk tetap memajukan perekonomian di Kota Makassar dan memandirikan masyarakat dengan melahirkan pelaku usaha atau start up baru yang memiliki produkitivitas serta kreativitas berdaya saing. (*)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Lutim Pastikan Kebutuhan BBM Nelayan Wotu Segera Terpenuhi

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (Disdagkop UKMP) Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat koordinasi di SPBU 74.929.01 Wotu, Senin (27/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala Disdagkop UKMP, Senfry Oktavianus, Kepala Dinas Perikanan, Alimuddin Nasir, Kepala Desa Bawalipu, Wahyuddin, Kanit Intelkam Polsek Wotu, Jemris Mpanesi, serta perwakilan SPBU 74.929.01 Wotu, Jamal.

Rakor ini merupakan upaya menindaklanjuti terhentinya pelayanan pengisian BBM bagi para nelayan di SPBU Wotu yang telah berlangsung selama sepekan.

Senfry mengungkapkan bahwa, kendala ini dikarenakan jumlah kuota BBM di SPBU Wotu yang tersedia belum memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.

“Hal ini menjadi masalah bahwa memang jumlah stok yang ada hanya 8.000 Liter per hari, sedangkan jumlah total kebutuhan nelayan dalam sehari mencapai 5.400 Liter, ditambah 1.000 liter untuk kebutuhan emergency layanan RSUD I Lagaligo Wotu, hal ini tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk angkutan umum dan angkutan barang, apalagi posisi strategis SPBU Wotu berada di areal segitiga alur menuju sulteng, sultra dan sulsel”, ungkap Senfry.

Lebih lanjut Senfry menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait agar kedepannya kebutuhan BBM masyarakat khususnya para nelayan dapat terpenuhi dan tidak menggangu kebutuhan angkutan umum dan barang.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak SBM Pertamina Makassar, pak Yoga, melalui panggilan telepon untuk menindaklanjuti kebutuhan BBM di SPBU Wotu,” tambah Senfry.

Melalui koordinasi tersebut, pihak SBM Pertamina mengaku untuk sementara akan mengirimkan stok BBM 16.000 Liter ke SPBU Wotu, sembari melakukan perhitungan kalkulasi kebutuhan BBM nelayan maupun angkutan umum dan barang.

Kadis Perikanan, Alimuddin Nasir akan turut memastikan semua surat rekomendasi untuk para nelayan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dgn hasil aplikasi Xstar.

“Hasil verifikasi kami yang bukan nelayan telah kami tarik semua surat-suratnya dan tentunya hanya akan diberikan kepada mereka yg benar-benar berprofesi sebagai nelayan,” tegas Alimuddin Nasir.

Sementara terkait adanya isu pungutan liar di SPBU, pihak pengelola, Jamal menegaskan bahwa tidak ada praktik pungli dalam pelayanan pengisian biosolar.

“Tidak benar itu, dan kami terus menghimbau agar masyarakat tidak memberi uang lebih ke operator atau pihak SPBU, liat harga di dispenser, bayar sesuai harga yang tertera, kalau ada yg meminta, laporkan langsung kepada saya,” jelas Jamal. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel