Connect with us

Jokowi Minta Perhatikan Stok dan Harga Pangan, Danny : Stok Aman Berkat Kemandirian Masyarakat Lorong Wisata

Published

on

Kitasulsel, Bogor — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menghadiri langsung Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo ini dihadiri 4.545 peserta dengan mengangkat tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”.

Dalam arahannya, Jokowi mengatakan ada empat hal yang sangat penting untuk dijadikan perhatian bagi seluruh kepala daerah dan instansi terkait.

Pertama, pengendalian inflasi ditengah prediksi sepertiga negara di dunia bakal mengalami resesi atau sekitar 70 negara terdampak.

Meskipun inflasi nasional masih berada pada posisi stabil yakni 5,5 persen namun, ia menyebutkan di tahun 2023 Indonesia masih bisa mengalami ujian ekonomi. Hal itu membuat Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah agar turun untuk mengecek langsung kestabilan harga barang dan jasa di lapangan.

Ke dua, kemiskinan ekstrem yang angkanya masih berada di 2 persen. Bahkan, Jokowi menyebutkan ada 14 provinsi di Indonesia memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas angka nasional.

Karenanya, Jokowi dengan tegas meminta kerjasama seluruh kepala daerah untuk menekan angka tersebut. Ia menargetkan angka kemiskinan ekstrem berada pada zero persen di tahun 2024 mendatang.

Ke tiga, Jokowi juga konsen terhadap kasus stunting. Ia berharap pada bonus demografi di tahun 2025, Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia memiliki kesiapan baik dari segi produktivitas dan kreativitas. Ia meminta seluruh instansi terkait, seperti Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan untuk serius dan jangan bosan memberikan edukasi utamanya pada ibu hamil. Karena, 23 persen penyumbang angka stunting ada pada ibu hamil yang tidak terpenuhi gizinya selama mengandung.

Ke empat, Jokowi juga mengingatkan masalah investasi yang masih jadi rebutan di setiap negara. Olehnya itu, ia menegaskan untuk memperhatikan masalah administrasi tata ruang yang masih menjadi pokok permasalahan.

“Semua kepala daerah harus punya strategi dan kebijakan yang dibuat setelah benar-benar meninjau kondisi di lapangan. Di tahun 2023 ini kita harus hati-hati. Meskipun begitu, saya berterima kasih atas kerjasamanya dan kerja keras kita mulai dari pandemi Covid-19 yang berhasil kita lalui,” ucapnya.

Menanggapi arahan Presiden tersebut, Danny sapaan Ramdhan Pomanto mengungkapkan memiliki sejumlah strategi untuk tetap menstabilkan inflasi dan masalah lainnya.

Salah satunya dengan membuka pasar murah dengan memanfaatkan kontainer-kontainer yang dibangunnya sejak Covid- 19 lalu sebagai tempat gelaran pasar murah.

“Semua posko kontainer akan kami gelar jadikan tempat pasar murah. Kita juga diminta presiden untuk selalu mengecek stok pangan dan harga cabai, beras, tomat. Alhamdulillah stok kita sangat aman berkat kemandirian masyarakat kita lewat Lorong Wisata,” ungkapnya.

Kata Danny, ini salah satu langkah yang diinisiasi dan direalisasikan sejak periode pertamanya dan terus disempurnakan hingga saat ini.

Memandirikan masyarakat lewat Lorong Wisata dengan menanam berbagai macam komoditi seperti cabai, padi, tomat, bawang-bawangan menjadi salah satu hal yang menunjang perputaran dan kestabilan ekonomi di Kota Makassar.

Sementara untuk persoalan stunting sendiri, Danny mengatakan angka stunting di Kota Makassar berangsur-angsur menurun.

Data yang diterima dari Dinas Kesehatan Makassar menunjukkan pada tahun 2020 sebesar 10 persen turun 1 persen menjadi 9 persen pada 2021, dan pada 2022 tinggal 5 persen.

“Kita targetkan 0 persen di tahun 2024. Saya imbau untuk memperhatikan gizi dan kesehatan anak 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Apalagi kita sudah bentuk Tim Pokja Percepatan Penurunan AKI dan AKB yang berkaitan langsung dengan stunting. Ini komitmen pemerintah dan tugas kita bersama,” tuturnya.

Ia berharap langkah-langkah strategis ini bisa menjadi suatu solusi untuk tetap memajukan perekonomian di Kota Makassar dan memandirikan masyarakat dengan melahirkan pelaku usaha atau start up baru yang memiliki produkitivitas serta kreativitas berdaya saing. (*)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Kinerja Awal Pemerintahan MULIA di Makassar Tuai Apresiasi, Dinilai Efektif dan Berdampak Nyata

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Kinerja Pemerintah Kota Makassar pada periode awal kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) menuai perhatian positif dari berbagai kalangan.

Pengamat kebijakan publik dari Parameter Publik Indonesia, Ras MD, menilai pemerintahan MULIA menunjukkan kinerja yang efektif, terukur, serta berdampak langsung bagi masyarakat dalam waktu relatif singkat.

“Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, tren kinerja pemerintahan Kota Makassar terus menunjukkan arah positif. Program-program yang dijalankan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga memberikan dampak nyata,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Menurut Ras, arah kebijakan dan implementasi program yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar berada di jalur yang tepat. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga tingginya tingkat kepuasan masyarakat.

Dari sisi pelayanan publik, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat mencapai 8,76 dengan kategori mutu pelayanan “sangat baik”. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan perbaikan signifikan dalam kinerja berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, survei kebijakan pada Februari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80,01 persen atau masuk kategori tinggi. Capaian ini dinilai sebagai bukti bahwa kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan warga secara langsung.

“Tingginya kepuasan publik ini tidak lepas dari konsistensi realisasi program prioritas,” jelas Ras.

Sejumlah program yang dinilai berkontribusi antara lain penataan kota melalui penertiban parkir liar, pembenahan kawasan publik, serta penataan pedagang kaki lima (PKL) yang kini lebih tertib dan terarah.

Tak hanya dari sisi persepsi publik, kinerja Pemerintah Kota Makassar juga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Pada April 2026, melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Makassar ditetapkan sebagai daerah dengan status kinerja tinggi dengan skor 3,6171.

Penilaian tersebut mencakup berbagai indikator, seperti capaian pembangunan daerah, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan, hingga inovasi program unggulan.

“Dari seluruh indikator tersebut, Makassar menunjukkan performa yang unggul, bahkan menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang meraih predikat kinerja tinggi,” ungkapnya.

Ras menambahkan, keberhasilan ini tidak terlepas dari pendekatan kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan unsur Forkopimda, perangkat daerah, stakeholder, hingga partisipasi aktif masyarakat.

“Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama,” katanya.

Selain itu, capaian di bidang sosial juga menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan data SETARA Institute tahun 2026, Makassar masuk dalam 10 besar kota paling toleran di Indonesia dengan menempati peringkat ke-9 nasional.

Peringkat tersebut melonjak drastis dibandingkan posisi ke-52 pada Indeks Kota Toleran tahun 2024, menunjukkan peningkatan kuat dalam menjaga kerukunan sosial di tengah keberagaman.

Di tingkat internasional, Makassar juga mencatat prestasi melalui program Revitalizing Informal Settlements and Their Environment (RISE) yang masuk lima besar proyek terbaik dunia pada ajang WRI Ross Center Prize for Cities di New York, April 2026.

Ajang tersebut diikuti sekitar 300 kota dari berbagai negara, sebelum akhirnya menetapkan lima finalis dengan inovasi terbaik di bidang lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan.

Dengan berbagai capaian tersebut, kinerja awal pemerintahan MULIA dinilai berhasil membangun fondasi kuat dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan berkelanjutan.

“Makassar tidak hanya menunjukkan kemajuan, tetapi juga percepatan pembangunan dengan arah yang jelas, terukur, dan memberikan bukti nyata bagi masyarakat,” tutup Ras.

Continue Reading

Trending