Connect with us

Hadiri Rakornas, Presiden Jokowi Santap Siang Bersama Kepala Daerah dan Jajaran Forkopimda

Published

on

Kitasulsel, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat menikmati kehadirannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Ada hal menarik dalam kehadiran orang nomor satu Indonesia ini di Rakornas yang dihadiri 4.545 peserta tersebut. Awalnya sesuai jadwal, Presiden akan meninggalkan acara Rakornas setelah menyampaikan arahan dan membuka acara. Meski sempat meninggalkan lokasi acara seusai membuka Rakornas, Presiden kembali menuju ruangan acara untuk menyimak jalannya Rakornas.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta tersebut tampak begitu enjoy dan betah berlama-lama duduk mengikuti diskusi panel, dengan pembicara sejumlah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju serta beberapa pejabat tinggi negara yang dipandu Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Bahtiar.

Saat jeda istirahat salat dan makan siang, Presiden berjalan mengelilingi lokasi acara untuk menyapa sejumlah peserta yang terdiri dari kepala daerah dan jajaran Forkopimda seluruh Indonesia. Bahkan, sesekali Presiden melayani permintaan foto bersama (wefie) dari beberapa peserta. Tak hanya itu, Presiden juga makan siang bersama dengan peserta dan undangan. Menu yang dimakan Presiden pun sama dengan peserta maupun undangan yang hadir, yakni berupa nasi kotak.

Sebagai informasi, Rakornas yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengusung tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Rakornas ini menghadirkan sejumlah narasumber termasuk seluruh menteri koordinator (menko) yang terbagi dalam empat diskusi panel. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi ini, di antaranya soal Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi; Penguatan Investasi, Hilirisasi, dan Kemudahan Perizinan Berusaha; Penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, dan Jaring Pengaman Sosial; serta Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Pengawasan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan mengenai ancaman resesi hingga stabilitas jelang Pemilu 2024. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah dan pemangku kebijakan di Indonesia berhati-hati pada ancaman resesi. Presiden mengungkapkan, International Monetary Fund (IMF) memprediksi sepertiga perekonomian dunia akan mengalami resesi.

“Meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik, hati-hati, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi, hati-hati!,” tandas Presiden Jokowi.

#Puspen Kemendagri#

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi  4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.

Continue Reading

Trending