Connect with us

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Hadiri Rakornas Kepala Daerah FKPD Se-Indonesia Tahun 2023

Published

on

KITASULSEL —- BOGOR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Se-Indonesia Tahun 2023 yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di SICC Sentul Bogor, Selasa (17/01/2023).

Presiden dalam pengarahannya, mengawali dengan menyampaikan terima kasih kepada jajarannya dalam penanganan pandemi covid-19 serta upaya yang relatif berhasil dalam menjaga stabilitas ekonomi dan di posisi positif.

Ekonomi Indonesia termasuk yang baik dalam melewati masa-masa tersebut. Kemudian instruksi dan langkah aplikatif yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan situasi sehingga tidak termasuk dalam isu seperti negara dunia dalam resesi.

Jokowi mengajak Pemda untuk bekerja keras dan jangan sampai keliru membuat kebijakan. Kebijakan harus berbasis data dan fakta di lapangan.

“Di Sulsel pengambilan kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Harapan kita dengan data yang akurat dan lebih terupdate, bisa menjadi acuan kami untuk mengambil kebijakan yang hasilnya tepat dan efektif,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Presiden menegaskan, bahwa kebijakan yang tepat tersebut perlu dijaga. dijaga agar Indonesia bisa bersama-sama melanjutkan tren positif dalam mengawal pertumbuhan.

“Apa yang menjadi instruksi dari Presiden tentunya menjadi perhatian dan dukungan dari pemerintah yang ada di Provinsi Sulsel sehingga 2023 jauh lebih baik,” sebut Andi Sudirman.

Indonesia untuk perekonomian pada posisi yang sangat baik dengan perkiraan year on year (Y-on-Y) di 2022 antara 5,2-5,3 persen, karena di kuartal III/2022 tumbuh 5,72 persen. Namun tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi Indoensia, baik terkait pengaruh ekonomi global, kesehatan, stunting, pangan, stabilitas politik, kemiskinan ekstrem dan lainnya.

“Meski kita dapat melewati tahun terbulensi ekonomi di 2022, hati-hati tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita dan juga ekonomi global. Semua harus hati-hati dan harus bekerja keras semuanya,” sebut Presiden Jokowi.

Sedangkan pada panel diskusi, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan, dukungan Pemprov Sulsel dalam konektivitas antara daerah dengan transportasi jalur udara.

Bersinergi menyiapkan pesawat udara dengan bundling rute penerbangan antara daerah dengan subsidi tiket pesawat, seperti di Bandara Udara Toraja untuk memastikan sustainablitas (keberlanjutan) layanan penerbangan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi  4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.

Continue Reading

Trending