Gubernur Sulsel Andi Sudirman Hadiri Rakornas Kepala Daerah FKPD Se-Indonesia Tahun 2023
KITASULSEL —- BOGOR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Se-Indonesia Tahun 2023 yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di SICC Sentul Bogor, Selasa (17/01/2023).
Presiden dalam pengarahannya, mengawali dengan menyampaikan terima kasih kepada jajarannya dalam penanganan pandemi covid-19 serta upaya yang relatif berhasil dalam menjaga stabilitas ekonomi dan di posisi positif.
Ekonomi Indonesia termasuk yang baik dalam melewati masa-masa tersebut. Kemudian instruksi dan langkah aplikatif yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan situasi sehingga tidak termasuk dalam isu seperti negara dunia dalam resesi.
Jokowi mengajak Pemda untuk bekerja keras dan jangan sampai keliru membuat kebijakan. Kebijakan harus berbasis data dan fakta di lapangan.
“Di Sulsel pengambilan kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Harapan kita dengan data yang akurat dan lebih terupdate, bisa menjadi acuan kami untuk mengambil kebijakan yang hasilnya tepat dan efektif,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Presiden menegaskan, bahwa kebijakan yang tepat tersebut perlu dijaga. dijaga agar Indonesia bisa bersama-sama melanjutkan tren positif dalam mengawal pertumbuhan.
“Apa yang menjadi instruksi dari Presiden tentunya menjadi perhatian dan dukungan dari pemerintah yang ada di Provinsi Sulsel sehingga 2023 jauh lebih baik,” sebut Andi Sudirman.
Indonesia untuk perekonomian pada posisi yang sangat baik dengan perkiraan year on year (Y-on-Y) di 2022 antara 5,2-5,3 persen, karena di kuartal III/2022 tumbuh 5,72 persen. Namun tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi Indoensia, baik terkait pengaruh ekonomi global, kesehatan, stunting, pangan, stabilitas politik, kemiskinan ekstrem dan lainnya.
“Meski kita dapat melewati tahun terbulensi ekonomi di 2022, hati-hati tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita dan juga ekonomi global. Semua harus hati-hati dan harus bekerja keras semuanya,” sebut Presiden Jokowi.
Sedangkan pada panel diskusi, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan, dukungan Pemprov Sulsel dalam konektivitas antara daerah dengan transportasi jalur udara.
Bersinergi menyiapkan pesawat udara dengan bundling rute penerbangan antara daerah dengan subsidi tiket pesawat, seperti di Bandara Udara Toraja untuk memastikan sustainablitas (keberlanjutan) layanan penerbangan.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login