Gubernur Sulsel Andi Sudirman Hadiri Rakornas Kepala Daerah FKPD Se-Indonesia Tahun 2023
KITASULSEL —- BOGOR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Se-Indonesia Tahun 2023 yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di SICC Sentul Bogor, Selasa (17/01/2023).
Presiden dalam pengarahannya, mengawali dengan menyampaikan terima kasih kepada jajarannya dalam penanganan pandemi covid-19 serta upaya yang relatif berhasil dalam menjaga stabilitas ekonomi dan di posisi positif.
Ekonomi Indonesia termasuk yang baik dalam melewati masa-masa tersebut. Kemudian instruksi dan langkah aplikatif yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan situasi sehingga tidak termasuk dalam isu seperti negara dunia dalam resesi.
Jokowi mengajak Pemda untuk bekerja keras dan jangan sampai keliru membuat kebijakan. Kebijakan harus berbasis data dan fakta di lapangan.
“Di Sulsel pengambilan kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Harapan kita dengan data yang akurat dan lebih terupdate, bisa menjadi acuan kami untuk mengambil kebijakan yang hasilnya tepat dan efektif,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Presiden menegaskan, bahwa kebijakan yang tepat tersebut perlu dijaga. dijaga agar Indonesia bisa bersama-sama melanjutkan tren positif dalam mengawal pertumbuhan.
“Apa yang menjadi instruksi dari Presiden tentunya menjadi perhatian dan dukungan dari pemerintah yang ada di Provinsi Sulsel sehingga 2023 jauh lebih baik,” sebut Andi Sudirman.
Indonesia untuk perekonomian pada posisi yang sangat baik dengan perkiraan year on year (Y-on-Y) di 2022 antara 5,2-5,3 persen, karena di kuartal III/2022 tumbuh 5,72 persen. Namun tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi Indoensia, baik terkait pengaruh ekonomi global, kesehatan, stunting, pangan, stabilitas politik, kemiskinan ekstrem dan lainnya.
“Meski kita dapat melewati tahun terbulensi ekonomi di 2022, hati-hati tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita dan juga ekonomi global. Semua harus hati-hati dan harus bekerja keras semuanya,” sebut Presiden Jokowi.
Sedangkan pada panel diskusi, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan, dukungan Pemprov Sulsel dalam konektivitas antara daerah dengan transportasi jalur udara.
Bersinergi menyiapkan pesawat udara dengan bundling rute penerbangan antara daerah dengan subsidi tiket pesawat, seperti di Bandara Udara Toraja untuk memastikan sustainablitas (keberlanjutan) layanan penerbangan.
Pemkot Makassar
Kota Makassar Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Pratama dari Pemerintah Pusat
Kitasulsel–Jakarta — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan capaian positif di sektor kesehatan dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari Pemerintah Pusat. Prestasi ini menjadi bukti komitmen kuat Pemkot Makassar dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional pada awal tahun 2026. Menjelang satu tahun masa kepemimpinan pasangan Munafri–Aliyah yang dikenal dengan akronim MULIA, Kota Makassar berhasil meraih Penghargaan Sistem Universal Health Coverage (UHC) Prioritas kategori Pratama.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian atas tingginya capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Makassar.
Penghargaan UHC Prioritas diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Pusat, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin. Penyerahan berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Muhammad Hatim Salam.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa penghargaan UHC kategori Pratama diberikan kepada daerah yang memenuhi sejumlah indikator utama, di antaranya tingkat kepesertaan dan keaktifan peserta JKN.
“Penghargaan ini sejalan dengan visi kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dalam membangun Makassar sebagai kota yang sehat, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui program JKN,” jelasnya.
Ia menyebutkan, capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut dijelaskan, program UHC Prioritas merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang menitikberatkan pada pemenuhan jaminan kesehatan bagi warga Kota Makassar tanpa terkendala biaya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.
Salah satu indikator penilaian adalah capaian kepesertaan JKN yang telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk, serta tingkat keaktifan peserta JKN yang berada di atas 80 persen.
Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga dinilai telah menyiapkan komitmen anggaran untuk mendukung keberlanjutan program JKN hingga tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
“Untuk tahun 2026, khususnya sampai dengan bulan September, anggaran telah disiapkan sehingga keberlanjutan program jaminan kesehatan tetap terjamin,” tutur dr. Nursaidah.
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen kuat Pemkot Makassar dalam menjalankan program Universal Health Coverage sebagai salah satu program prioritas daerah.
Melalui program UHC, masyarakat Kota Makassar dapat mengakses layanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas hingga layanan rujukan lanjutan di rumah sakit, dengan memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan.
Ke depan, dr. Nursaidah berharap Kota Makassar dapat meningkatkan capaian tersebut dan meraih predikat UHC kategori Utama, yang mensyaratkan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 90 persen.
“Harapan kami, Kota Makassar bisa naik ke kategori Utama. Untuk itu, komitmen dan kolaborasi antar perangkat daerah akan terus kami perkuat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi kunci utama dalam menjaga validitas data kependudukan, memastikan kepesertaan JKN tetap aktif, serta menjamin masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
“Kolaborasi lintas SKPD ini akan terus kami optimalkan agar target dapat tercapai bersama, demi mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar,” pungkasnya.
-
Nasional7 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login