Gubernur Sulsel Andi Sudirman Hadiri Rakornas Kepala Daerah FKPD Se-Indonesia Tahun 2023
KITASULSEL —- BOGOR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Se-Indonesia Tahun 2023 yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di SICC Sentul Bogor, Selasa (17/01/2023).
Presiden dalam pengarahannya, mengawali dengan menyampaikan terima kasih kepada jajarannya dalam penanganan pandemi covid-19 serta upaya yang relatif berhasil dalam menjaga stabilitas ekonomi dan di posisi positif.
Ekonomi Indonesia termasuk yang baik dalam melewati masa-masa tersebut. Kemudian instruksi dan langkah aplikatif yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan situasi sehingga tidak termasuk dalam isu seperti negara dunia dalam resesi.
Jokowi mengajak Pemda untuk bekerja keras dan jangan sampai keliru membuat kebijakan. Kebijakan harus berbasis data dan fakta di lapangan.
“Di Sulsel pengambilan kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Harapan kita dengan data yang akurat dan lebih terupdate, bisa menjadi acuan kami untuk mengambil kebijakan yang hasilnya tepat dan efektif,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Presiden menegaskan, bahwa kebijakan yang tepat tersebut perlu dijaga. dijaga agar Indonesia bisa bersama-sama melanjutkan tren positif dalam mengawal pertumbuhan.
“Apa yang menjadi instruksi dari Presiden tentunya menjadi perhatian dan dukungan dari pemerintah yang ada di Provinsi Sulsel sehingga 2023 jauh lebih baik,” sebut Andi Sudirman.
Indonesia untuk perekonomian pada posisi yang sangat baik dengan perkiraan year on year (Y-on-Y) di 2022 antara 5,2-5,3 persen, karena di kuartal III/2022 tumbuh 5,72 persen. Namun tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi Indoensia, baik terkait pengaruh ekonomi global, kesehatan, stunting, pangan, stabilitas politik, kemiskinan ekstrem dan lainnya.
“Meski kita dapat melewati tahun terbulensi ekonomi di 2022, hati-hati tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita dan juga ekonomi global. Semua harus hati-hati dan harus bekerja keras semuanya,” sebut Presiden Jokowi.
Sedangkan pada panel diskusi, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan, dukungan Pemprov Sulsel dalam konektivitas antara daerah dengan transportasi jalur udara.
Bersinergi menyiapkan pesawat udara dengan bundling rute penerbangan antara daerah dengan subsidi tiket pesawat, seperti di Bandara Udara Toraja untuk memastikan sustainablitas (keberlanjutan) layanan penerbangan.
KITASULSEL—JAKARTA – Tim kuasa hukum yang mewakili 69 orang yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan menyampaikan surat aspirasi dan pengaduan kepada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Surat tersebut berisi permohonan agar pimpinan partai memberikan perhatian terhadap dugaan permasalahan hukum yang menyeret nama kader Partai NasDem, Putri Hamda Dakka.
Surat pengaduan itu disampaikan oleh tim advokat dari Law Office Toddopuli yang terdiri atas Muh. Ardianto Palla, S.H., Akbar, S.H., Syahrul, S.H., Putri Rejeki, S.H., Abdul Rahman, S.H., dan Kurniawan. Mereka bertindak berdasarkan surat kuasa dari 69 klien yang mengaku menjadi korban.
Salah seorang kuasa hukum korban, Muh. Ardianto Palla, membenarkan pengiriman surat tersebut kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem.
“Mengenai surat tersebut memang benar. Mewakili kuasa hukum para korban, saya telah mengirimkan surat kepada Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum DPP Partai NasDem melalui email resmi DPP NasDem,” ujar Ardianto.
Menurut Ardianto, surat tersebut bertujuan meminta Surya Paloh memanggil Putri Dakka agar menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban program subsidi umrah dan subsidi iPhone.
“Harapan kami, Bapak Surya Paloh dapat memanggil Ibu Putri Dakka untuk menyelesaikan persoalan dengan para korban subsidi umrah dan iPhone. Saya tegaskan, surat ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik apa pun. Ini murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada Ketua Umum Partai NasDem agar persoalan yang berkaitan dengan kader partainya dapat memperoleh perhatian dan penyelesaian,” katanya.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pihak kuasa hukum telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui media elektronik ke Polda Sulawesi Selatan pada 10 April 2025. Laporan itu berkaitan dengan program yang menawarkan subsidi umrah sebesar 50 persen dan subsidi pembelian iPhone 15 sebesar 50 persen.
Menurut kuasa hukum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan kemudian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan pada 10 September 2025. Penyidikan dilakukan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.
Dalam suratnya, kuasa hukum menguraikan bahwa para korban mengetahui program tersebut melalui siaran langsung di akun Facebook atas nama Putri Dakka. Program itu menawarkan subsidi biaya umrah dan subsidi pembelian iPhone dengan syarat peserta terlebih dahulu mentransfer sejumlah dana ke rekening yang telah ditentukan.
Kuasa hukum menyebutkan, jadwal keberangkatan umrah yang telah dijanjikan beberapa kali mengalami penundaan hingga akhirnya tidak terlaksana. Sementara itu, peserta program subsidi iPhone disebut tidak pernah menerima telepon genggam yang dijanjikan. Saat para peserta meminta pengembalian dana, mereka mengaku hanya menerima janji pengembalian tanpa kepastian.
Dari total 69 korban yang didampingi, kuasa hukum menyebutkan sebanyak 10 orang telah menerima pengembalian dana secara bertahap. Namun hingga surat tersebut dibuat, masih terdapat 59 korban yang belum menerima pengembalian dana dengan total kerugian yang disebut mencapai sekitar Rp1.006.500.000.
Melalui surat itu, kuasa hukum juga meminta perhatian Ketua Umum Partai NasDem karena Putri Hamda Dakka disebut merupakan kader partai yang akan menjalani proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Meski demikian, kuasa hukum menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum serta lembaga peradilan yang berwenang.
Mereka juga menegaskan bahwa penyampaian surat tersebut murni merupakan bagian dari pelaksanaan tugas profesi sebagai kuasa hukum untuk memperjuangkan hak-hak para klien, tanpa dilandasi kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.
Ardianto juga mengaku hingga saat ini surat yang dikirimkan belum memperoleh tanggapan dari DPP Partai NasDem.
“Namun, sampai saat ini surat tersebut belum pernah ditanggapi ataupun dibalas oleh DPP Partai NasDem,”tutupnya
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login