Connect with us

FKKM Kordinasi Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan dengan Kecamatan Tallo

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Forum Kemanusiaan Kota Makassar (FKKM ) Akan mengadakan kegiatan sosial dan kemanusiaan di bulan Januari ini berupa sunatan massal 125 anak.

Hal ini di Paparkan Ketua FKKM dr.Udin Malik Saputra, saat pertemuan dengan Camat Tallo den seluruh lurah sekecamatan Tallo, Senin (15 /1/ 2023).

Bertempat di ruang rapat Kecamatan Tallo, Rombongan, yang diterima langsung oleh Camat Tallo, Alamsyah Syahbuddin dan menyambut baik niat dan kegiatan sosial di wilayahnya.

Dan menginstruksikan tiap Jumat di pimpin masing lurah untuk melakukan pembersih Siangnya bersama sama safari Jumat dengan Camat sekaligus Pembagian Alquran digital di mesjid mesjid.

“Selain itu, seluruh lurah hadir ! Utamanya yang laki laki kita jumatan bersama,” ujar Camat Tallo Alamsyah Syahbuddin.

Sementara itu Dalam Sambutanya dr. Udin Malik Saputra, memaparkan dan memperkenalkan kerja kerja sosial yang selama ini di lakukan FKKM.

Dimana FKMM membagi tugas ada di bidang, sosial kemasyarakatan, kesehatan, kemanusiaan, pendidikan, Perempuan dan Anak. Berbagai program dan telah menunjukkan progresnya seperti program massikola yang kini banyak menyasar anak anak putus sekolah. Baik mengupayakan untuk bisa belajar kembali, memberi pengajaran di luar jam sekolah serta mengupayakan ikut ujian bagi yang putus sekolah.

dr. Udin berharap agar semua lurah bisa bekerja sama dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi warga sekitar. (My)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Yusril: Pelimpahan Kasus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Dapat Percepat Proses Hukum, Transparansi Jadi Kunci

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai pelimpahan perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kepada Kejaksaan Agung secara normatif dapat mempercepat proses penegakan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril di Jakarta, Senin (13/7/2026), saat menanggapi mekanisme penanganan perkara yang kini menjadi perhatian publik.

Menurut Yusril, dalam sistem hukum pidana Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, sedangkan kewenangan penuntutan berada di tangan Kejaksaan.

Ia menjelaskan, apabila penyidikan dilakukan oleh Polri, berkas perkara harus melalui proses penelitian oleh jaksa penuntut umum hingga dinyatakan lengkap (P-21), sehingga berpotensi memerlukan waktu lebih panjang.

“Ada benarnya apa yang disampaikan Kejaksaan Agung. Dari aspek hukum acara, penyelesaian perkara memang dapat lebih cepat apabila penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan,” kata Yusril.

Yusril menilai proses hukum akan lebih efisien apabila penyidikan dan penuntutan berada dalam satu institusi, karena koordinasi antarpenegak hukum menjadi lebih sederhana dan waktu penanganan perkara dapat dipersingkat.

Independensi Jadi Sorotan

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam perkara tersebut bukan semata-mata kecepatan proses hukum, melainkan menjaga independensi, objektivitas, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Menurutnya, masyarakat wajar mempertanyakan independensi Kejaksaan Agung mengingat tersangka merupakan mantan pejabat tinggi di institusi tersebut.

“Publik tentu akan bertanya, jangan-jangan ini menjadi ‘jeruk makan jeruk’ karena penyidik dan jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut pernah menjadi anak buah tersangka,” ujarnya.

Karena itu, Yusril meminta keraguan publik dijawab melalui proses hukum yang profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.

Ia meyakini Kejaksaan Agung memiliki komitmen untuk menjaga integritas lembaga dengan memastikan seluruh penyidik maupun jaksa penuntut umum bekerja secara objektif, hati-hati, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ujian Integritas Kejaksaan

Yusril menilai penanganan perkara yang melibatkan mantan Jampidsus tersebut menjadi ujian penting bagi Kejaksaan Agung dalam mempertahankan kredibilitas dan kewibawaannya sebagai institusi penegak hukum.

Menurutnya, keberhasilan mengusut perkara secara terbuka dan profesional akan menjadi bukti bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum tetap dijunjung tinggi tanpa memandang latar belakang tersangka.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa sistem hukum Indonesia juga memiliki mekanisme pengawasan terhadap penanganan perkara, termasuk melalui kewenangan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pengawasan dari masyarakat.

Dengan adanya pengawasan berlapis tersebut, Yusril berharap proses penanganan kasus Febrie Adriansyah dapat berlangsung secara akuntabel, memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Continue Reading

Trending