Pemkot Makassar Bakal Siapkan Sistem Pemadaman Api di Pasar Tradisional

Published

3 tahun ago

14 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta PD Pasar Makassar Raya untuk menyiapkan sistem pemadam api di pasar.

Danny mengatakan, kebakaran pasar menjadi kejadian yang berulang. Makanya, PD Pasar perlu melakukan evaluasi dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa kebakaran pasar.

“Sistem keamanan ini perlu ditingkatkan. Pasar itu harus jadi bagian yang dibenahi, Apar (Alat Pemadam Kebakaran), sistem buka tutup harus,” kata Danny.

Danny juga mengatakan, bahwa akses darurat kebakaran ini tak tertata dengan baik.

“Semestinya diperlukan denah yang bisa diakses masyarakat,” katanya.

Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya Ichsan Abduh Husein mengakui, sistem pemadam di pasar-pasar tradisional belum begitu memadai.

Kondisi ini kata Hesein, jadi PR besar yang akan dibenahi dan akan menjadi fokus tahun ini.

“Jadi memang kami masukkan dalam program 2023 (sistem pemadaman api),” katanya.

Ini juga akan masuk dalam rencana revitalisasi pada sejumlah pasar di Makassar, pembenahan ini memang diperlukan agar tak lagi menimbulkan kerugian bagi pedagang.

Sebelumnya, kebakaran hebat melulantakkan 931 kios pedagang di Blok B Pasar Sentral Makassar.

Kerugian akibat kebakaran yang terjadi pada Selasa malam itu dilaporkan mencapai Rp60 milliar.(*)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

1 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.