Mendagri: Kepemimpinan Kepala Daerah Penting dalam Mengatur Program dan Anggaran Pengendalian Inflasi
Kitasulsel, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kepemimpinan (leadership) kepala daerah dalam mengatur program dan anggaran penting dalam pengendalian inflasi. Mendagri menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (9/1/2023).
“Kemampuan leadership kepala daerah untuk mengatur program dan anggaran (penting), kalau jaraknya terlalu jauh antara pendapatan dengan belanja artinya kurang mampu untuk memanage dengan baik. Ini untuk bisa menjadi catatan kita,” katanya.
Dalam rakor tersebut Mendagri memaparkan realisasi pendapatan daerah sampai akhir tahun 2022 yang mencapai 96,06 persen. Mendagri mengapresiasi sepuluh daerah dengan realisasi pendapatan tinggi di atas 100 persen. Di tingkat provinsi ada Provinsi Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Kalimatan Utara, Bengkulu, dan Bali.
“Kemudian kalau untuk yang kabupaten, ini saya anggap ini pemimpin luar biasa karena targetnya ada yang 137 persen dari target awal tahun, seperti Bojonegoro, Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Tanah Laut, Muara Enim, Landak, Paser, Mimika, sampai dengan Tanah Bumbu,” ucapnya.
Kemudian Mendagri memaparkan realisasi belanja rata-rata pemerintah daerah (Pemda) mencapai 86,38 persen. Realisasi belanja tertinggi tingkat provinsi dicapai oleh Kepulauan Riau dengan persentase 96,68 persen dan Jawa Barat 96,44 persen. Keduanya di atas rata-rata realisasi belanja di tingkat nasional sebesar 90,66 persen. Namun ada pula provinsi dengan tingkat realisasi belanja yang rendah.
“Papua itu hanya 56 persen uang yang dibelanjakan. Nanti tolong Pak Sekda tolong dijadikan atensi. Ini uang banyak tersimpan, pendapatan 86 persen dibelanjakan 56 persen, berarti 30 persen ada di bank. Maluku Utara juga 79 persen, Kaltim ini kaya banget 131 persen pendapatannya dari target 100, tapi baru belanja 81 persen,” ucapnya.
Di sisi lain, dalam kesempatan itu Mendagri juga merinci ada 19 Pemda yang telah 100 persen memberikan laporan harian pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah. Kemudian ada 9 pemda yang tidak melakukan pelaporan sama sekali.
“Ini yang 100 persen laporan terus, 19 Pemda. Saya terima kasih banyak mulai dari Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Balangan, Kabupaten Batang, Demak, Kebumen, Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamongan, Lampung Utara, Pamekasan, Pangandaran, Pesisir Barat, Pidie, Semarang, Tasikmalaya, Tebo, Kota Surakarta, Kota Batam, Kota Dumai dan Kota Surabaya, ini laporannya bagus terus dan konsisten,” terangnya.
Sementara untuk sembilan Pemda yang sama sekali tak memberi laporan pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah di antaranya Kabupaten Merauke, Nabire, Pegunungan Bintang, Tolikara, Waropen, Mamberamo Raya, Yalimo, Intan Jaya, dan Deiyai.
Mendagri menekankan agar kepala daerah beserta stakeholder terkait tak bosan-bosan berupaya mengendalikan inflasi, karena menyangkut kehidupan rakyat.
“Di grassroot itu yang paling utama adalah harga pangan, barang jasa kebutuhan primer. Kita lihat berbagai survei kepuasan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah selalu yang di nomor satu adalah masalah kenaikan harga barang/jasa itu selalu nomor satu. Makanya ini kita harus betul-betul kerjakan dengan konsisten demi rakyat,” tandasnya.
#Puspen Kemendagri#
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengagendakan pelantikan hasil Job Fit Pemkot Makassar untuk eselon ll di lingkup Pemkot Makassar pada besok, Senin, 16 Juni 2025.
Kata Appi, pelantikan sudah bisa dilakukan karena telah mendapat izin dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri)
“Besok, yang sudah sda Izinnya insyallah besok akan dilantik, mungkin sore,” ujarnya di Monumen Mandala, Minggu, 15 Juni 2025.
Sebelumnya beredar, sekira 54 orang nama nama pejabat eselon ll dan lll yang akan dilantik, ada juga beredar 120 daftar nama-nama pejabat yang akan dimutasi.
“Kurang lebih, tapi kita nanti lihat saya mau lihat ada beberapa hal yang mau kita perhatikan. Teknisnya di Pak Sekda,” ucap Appi
Menanggapi daftar nama-nama yang telah beredar di publik, Sekda Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengungkapkan bahwa ada informasi yang benar namun juga terdapat kekeliruan dalam posisi dan penempatan jabatan.
“Saya kira tidak sampai 70, mungkin sekitar 40-50 orang yang dilantik. Daftar yang beredar sebagian benar, sebagian lagi tidak. Nanti kita lihat besok siapa yang resmi dilantik,” jelasnya.
Terkait proses mutasi pejabatat. Pemkot Makassar telah mengusulkan nama nama pejabat yang dimutasi, nama-nama telah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk proses verifikasi dan persetujuan. Proses mutasi juga memperhatikan hasil seleksi dan evaluasi jabatan.
“Izin mutasi sebenarnya sudah ada, baik untuk eselon II maupun III. Izinnya terpisah, khususnya untuk job fit. Eselon III sudah rampung, tinggal tunggu harinya. Tadi Pak Wali bilang, hari Senin nanti kita rapatkan lagi,” pungkasnya.
Adapun kemungkinan posisi jabatan eselon ll Pemkot Makassar yang akan dilantik besok sebagai berikut,
– Achi Soleman, Kapala Dinas Pendidikan
– Fahyuddin, Kepala Dinas Kearsipan
– Akhmad Namsum, Staf Ahli
– Irwan Adnan, Staf Ahli (tetap)
– Andi Herfida Atas, Staf Ahli
– Andi Muhammad Yasir, Asisten (tetap)
– Zainal Ibrahim, Asisten
– Firman Hamid Pagarra, Asisten
– Andi Asminullah, Plt Bapenda
– Kamelia Thamrin Tantu, Plt BKPSDMD
– Achmad Hendra Hakamuddin, Kepala Dinas Pariwisata
– Dahyal, Kepala Bappeda
– Helmy Budiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup
– Fathur Rahim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
– Muhammad Roem, Kepala Dinas Kominfo
– Muh Hatim, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (tetap)
– Dakhlan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (tetap)
– Andi Azma Ekayanti, Kepala Inspektorat (tetap)
– Fuad Azis, Plt Kepala Dinas Penataan Ruang
– Zuhaelsi Subir, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (tetap)
– Ita Isdiana Anwar, Kepala DP3A
– Mario Said, Kepala Dinas PM PTSP
– Andi Pattiware, Kepala Dinas Kebudayaan
– Irwan Bangsawan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
– Nursaidah Sirajuddin, Dinas Kesehatan (tetap)
– Rahmat Mappatobba (Plt Sekretaris Dewan)
– Aulia Arsyad, Kepal Dinas Perikanan dan Pertanian
– Ariaty Puspasari Abady, Kepala Dinas Perpustakaan
– Andi Husni, Camat Ujung Pandang
– Mahar, Camat Wajo
– Muhammad Fuad Arfandi, Plt Kabag Ekonomi
– Kepala Satpol PP, Hasanuddin
– Mohammad Rheza, Kepala Dinas Perhubungan
– Nielma Palamba, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (tetap)
– Arlin Ariesta, Dinas Koperasi
– Andi Bukti Djufrie, Dinas Sosial
– Nirman Niswan Mungkasa, Kepala Dinas Ketahanan Pangan
– Evy Aprialty, Kepala Dinas Perdagangan
– Syamsul Bahri, Plt Dinas Pemadam Kebakaran
– Fadli Wellang, Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
– Sri Sulsilawati, Dinas Pertanahan (tetap)
– Mahyudin, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (tetap)
– Fadli, Plt Kepala BPBD
– Aidil Adha, Plt Kepala Brida. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login