Posko Angkutan Nataru Ditutup, Pelindo Regional 4 Makassar Catat Peningkatan Penumpang Sebesar 209,87%
KITASULSEL—-MAKASSAR—-Kementerian Perhubungan resmi menutup Posko Penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Pelabuhan Makassar, Senin (9/1/2023).
Penutupan posko untuk mengantisipasi lonjakan arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 tersebut ditandai dengan apel bersama seluruh stakeholder, bertempat di Car Terminal Pelabuhan Makassar dan dipimpin Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar Hernadi Tri Cahyanto.
Dalam sambutannya Kepala Kantor OP Utama Makassar Hernadi Tri Cahyanto mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua stakeholder, unsur terkait, atas kerja sama dan kolaborasi yang sangat baik dalam pelaksanaan Angkatan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, sehat, dan nyaman.

“Ucapan terima kasih juga saya tujukkan kepada teman-teman pers, baik dari media cetak, online, radio, maupun televisi yang telah menyebarluaskan informasi terkait Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini,” ujarnya.
Dia berharap ke depan agar penyelenggaraan angkutan laut pada masa Natal dan Tahun Baru lebih baik lagi. Oleh sebab itu diperlukan sinkronisasi yang lebih baik dan lebih bisa dikendalikan antara pelaksana, baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam pelaksanaan di lapangan.
“Penyelenggaraan angkutan laut Natal dan Tahun Baru kali ini juga bisa menjadi persiapan untuk menghadapi angkutan Lebaran yang kurang dari 4 bulan lagi akan kita laksanakan. Apalagi minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi laut tentu akan lebih tinggi lagi,” kata Hernadi.
“Berbagai pembenahan harus segera kita lakukan agar Angkatan Laut 2023 bisa berjalan lebih baik lagi. Dengan hadirnya Posko Natal Angkatan Laut 2022 dan Tahun Baru 2023 ini, saya minta masing-masing kepala kantor unit pelaksana teknis untuk segera melakukan penyempurnaan analisis dan evaluasi sekaligus mencari upaya dan terobosan baru guna meningkatkan pelayanan angkutan laut Lebaran maupun Nataru tahun ini,” pintanya.
Regional Head 4 Pelindo Enriany Muis mengatakan, total penumpang yang naik dan turun di Pelabuhan Makassar selama periode libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 mencapai 79.256 orang.
“Jumlah itu mencapai peningkatan sebesar 209,87% dibandingkan momen libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang sebanyak 37.763 penumpang,” ujarnya.
General Manager (GM) Pelindo Regional 4 Makassar, Suhadi Hamid menambahkan bahwa pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dan persiapan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di Pelabuhan Makassar.
“Di antaranya kami telah membangun Ruang Tunggu Sementara yang sifatnya non permanen bagi calon penumpang dan penumpang lanjutan agar dapat beristirahat dengan nyaman, dengan luas sekitar 270 meter persegi serta memiliki kapasitas daya tampung kurang lebih sebanyak 200 orang,” beber GM Pelindo Regional 4 Makassar.
Selain itu, pihaknya juga senantiasa mengantisipasi barang bagasi penumpang, bekerja sama dengan PT Pelni untuk menyiapkan area konsolidasi agar pengelolaan barang menjadi lebih tertib.
Tentang Pelindo
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi Negara dan Masyarakat.
Provinsi Sulawesi Selatan
Fatmawati Rusdi Bahas Perluasan Program RISE Bersama Pemerintah Australia dan Monash University
Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membahas rencana perluasan Program Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE) bersama Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, dan tim Monash University di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Australia, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi sanitasi berbasis alam (nature-based solutions) yang berkelanjutan.
Program RISE sendiri telah berjalan selama sembilan tahun di Kota Makassar sebagai kolaborasi riset dan implementasi infrastruktur berbasis alam yang bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, pengelolaan air, serta kesehatan masyarakat, khususnya di kawasan permukiman informal dan wilayah rawan banjir.
Program Co-Director RISE, Diego Ramirez, menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam Program RISE tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur sanitasi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Menurutnya, setiap intervensi dirancang berdasarkan karakteristik wilayah sehingga mampu menghasilkan sistem sanitasi dan pengelolaan air yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Pendekatan infrastruktur berbasis solusi alam ini mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat,” ujar Diego.
Ia menambahkan, penggunaan infrastruktur hijau seperti constructed wetlands atau lahan basah buatan telah menunjukkan dampak positif terhadap kualitas lingkungan sekaligus kesehatan warga di berbagai lokasi pelaksanaan program.
Keberhasilan Program RISE di Makassar mendapat perhatian luas dalam berbagai forum internasional yang membahas pembangunan berkelanjutan dan kesehatan lingkungan. Selama sembilan tahun implementasi, program tersebut berhasil menunjukkan keterkaitan erat antara perbaikan sanitasi dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan risiko penyakit saluran pencernaan pada anak-anak.
Selain itu, Program RISE juga melibatkan berbagai lembaga penelitian dan mitra akademik untuk memantau dampak intervensi sanitasi secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis riset tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat setiap program dapat diukur manfaat dan efektivitasnya secara ilmiah.
Capaian tersebut mengantarkan Kota Makassar masuk dalam lima besar dunia pada ajang penghargaan internasional WRI Ross Center Prize for Cities yang diumumkan di New York pada April 2026. Makassar terpilih bersama sejumlah kota dari berbagai negara setelah melalui proses seleksi yang melibatkan sekitar 300 kota di seluruh dunia.
Prestasi tersebut semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu contoh praktik pembangunan perkotaan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, dan partisipasi warga.
Hingga saat ini, enam lokasi percontohan Program RISE telah selesai dibangun di Makassar, yakni Batua, Bonolengga, Barombong, Untia, Tallo, dan Kaluku Bodoa dengan dukungan Pemerintah Australia. Sementara enam lokasi tambahan lainnya tengah dipersiapkan untuk pengembangan berikutnya.
Melihat keberhasilan tersebut, Pemerintah Australia mengusulkan Makassar menjadi pusat pelatihan nasional (training center) Program RISE. Pusat pelatihan itu direncanakan berlokasi di Universitas Hasanuddin dan diharapkan menjadi tempat belajar bagi pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia sebelum mengembangkan program serupa di daerah masing-masing.
Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, menilai pengalaman yang dimiliki Makassar menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan Program RISE ke berbagai daerah lain.
Menurutnya, dibandingkan memulai program dari awal di wilayah baru yang memerlukan waktu panjang untuk membangun kepercayaan masyarakat, pengalaman Makassar dapat menjadi referensi yang sangat berharga.
“Pengalaman Makassar memberikan pembelajaran yang sangat penting untuk mempercepat replikasi program ke daerah lain. Banyak proses yang sudah teruji dan dapat menjadi contoh,” kata Todd Dias.
Selain perluasan wilayah pelaksanaan, pertemuan juga membahas pentingnya skema pendanaan bersama (co-funding) antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah guna menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pengembangan dan perluasan Program RISE.
Menurut Fatmawati, tantangan sanitasi di kawasan perkotaan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.
Ia menilai program tersebut sangat relevan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada aspek kesehatan, sanitasi, dan pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif serta berkelanjutan.
Selain mendukung penyediaan sanitasi yang layak, pendekatan yang dikembangkan melalui Program RISE juga dinilai mampu memperkuat ketahanan kawasan perkotaan terhadap banjir dan dampak perubahan iklim.
“Yang dibangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, program seperti ini memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan,” ujar Fatmawati.
Ia mengungkapkan, masih banyak kawasan permukiman padat dan kumuh di Kota Makassar yang membutuhkan peningkatan akses terhadap layanan sanitasi yang layak. Berbagai tantangan seperti karakteristik wilayah dan partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam proses penanganannya.
Karena itu, Fatmawati menilai pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam proses perubahan menjadi salah satu keunggulan Program RISE.
Selain persoalan sanitasi, Fatmawati juga mendorong agar pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dalam pengembangan program ke depan. Menurutnya, persoalan sampah menjadi tantangan bersama yang dihadapi hampir seluruh kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Parepare, dan Palopo.
“Masalah sampah harus dimulai dari rumah tangga. Karena itu, edukasi masyarakat menjadi bagian yang sangat penting agar pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan perubahan perilaku,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Deputi Infrastruktur Bappenas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Program RISE agar implementasinya dapat diperluas secara nasional.
Fatmawati juga berencana memperkenalkan peta jalan (roadmap) Program RISE kepada seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan agar pemerintah daerah memahami manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta pentingnya komitmen daerah dalam mendukung keberhasilan program.
Dengan sinergi antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Program RISE diharapkan mampu memperluas akses sanitasi yang layak, meningkatkan kualitas kesehatan warga, serta menghadirkan lingkungan perkotaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login