Connect with us

Posko Angkutan Nataru Ditutup, Pelindo Regional 4 Makassar Catat Peningkatan Penumpang Sebesar 209,87%

Published

on

KITASULSEL—-MAKASSAR—-Kementerian Perhubungan resmi menutup Posko Penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Pelabuhan Makassar, Senin (9/1/2023).

Penutupan posko untuk mengantisipasi lonjakan arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 tersebut ditandai dengan apel bersama seluruh stakeholder, bertempat di Car Terminal Pelabuhan Makassar dan dipimpin Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar Hernadi Tri Cahyanto.

Dalam sambutannya Kepala Kantor OP Utama Makassar Hernadi Tri Cahyanto mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua stakeholder, unsur terkait, atas kerja sama dan kolaborasi yang sangat baik dalam pelaksanaan Angkatan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, sehat, dan nyaman.

“Ucapan terima kasih juga saya tujukkan kepada teman-teman pers, baik dari media cetak, online, radio, maupun televisi yang telah menyebarluaskan informasi terkait Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini,” ujarnya.

Dia berharap ke depan agar penyelenggaraan angkutan laut pada masa Natal dan Tahun Baru lebih baik lagi. Oleh sebab itu diperlukan sinkronisasi yang lebih baik dan lebih bisa dikendalikan antara pelaksana, baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam pelaksanaan di lapangan.

“Penyelenggaraan angkutan laut Natal dan Tahun Baru kali ini juga bisa menjadi persiapan untuk menghadapi angkutan Lebaran yang kurang dari 4 bulan lagi akan kita laksanakan. Apalagi minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi laut tentu akan lebih tinggi lagi,” kata Hernadi.

“Berbagai pembenahan harus segera kita lakukan agar Angkatan Laut 2023 bisa berjalan lebih baik lagi. Dengan hadirnya Posko Natal Angkatan Laut 2022 dan Tahun Baru 2023 ini, saya minta masing-masing kepala kantor unit pelaksana teknis untuk segera melakukan penyempurnaan analisis dan evaluasi sekaligus mencari upaya dan terobosan baru guna meningkatkan pelayanan angkutan laut Lebaran maupun Nataru tahun ini,” pintanya.

Regional Head 4 Pelindo Enriany Muis mengatakan, total penumpang yang naik dan turun di Pelabuhan Makassar selama periode libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 mencapai 79.256 orang.

“Jumlah itu mencapai peningkatan sebesar 209,87% dibandingkan momen libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang sebanyak 37.763 penumpang,” ujarnya.

General Manager (GM) Pelindo Regional 4 Makassar, Suhadi Hamid menambahkan bahwa pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dan persiapan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di Pelabuhan Makassar.

“Di antaranya kami telah membangun Ruang Tunggu Sementara yang sifatnya non permanen bagi calon penumpang dan penumpang lanjutan agar dapat beristirahat dengan nyaman, dengan luas sekitar 270 meter persegi serta memiliki kapasitas daya tampung kurang lebih sebanyak 200 orang,” beber GM Pelindo Regional 4 Makassar.

Selain itu, pihaknya juga senantiasa mengantisipasi barang bagasi penumpang, bekerja sama dengan PT Pelni untuk menyiapkan area konsolidasi agar pengelolaan barang menjadi lebih tertib.

 

Tentang Pelindo
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi Negara dan Masyarakat.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Tenant Sempat Dikeluhkan Mahal, Pemkab Sidrap Ambil Alih dan Gratiskan Stand Ramadan Fair 2026

Published

on

KITASULSEL-SIDRAP – Keluhan pelaku UMKM terkait mahalnya biaya distribusi dan penyewaan tenant pada ajang Ramadan Fair 2026 akhirnya direspons cepat Pemerintah Kabupaten Sidrap. Melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Pemkab resmi mengambil alih pengelolaan kegiatan yang dipusatkan di Pelataran Panker dan menggratiskan seluruh tenant berukuran 3 x 3 meter selama sebulan penuh.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, Ahad (22/2/2026). Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil demi memberi ruang yang lebih luas dan adil bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang selama bulan suci Ramadan.

“Dinas Koperasi dan UMKM sudah kami minta mengambil alih kegiatan ini dan seluruh tenant UMKM kita gratiskan. Ramadan Fair harus menjadi ruang bersama, bukan beban bagi pelaku usaha,” ujar Bupati yang akrab disapa SAR itu.

Sebelumnya, kegiatan Ramadan Fair dikelola oleh pihak event organizer (EO). Namun, setelah muncul aspirasi dan keluhan dari sejumlah pelaku UMKM mengenai biaya tenant yang dinilai memberatkan, Pemkab memutuskan turun langsung agar pelaksanaan lebih maksimal, inklusif, dan berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Ramadan Fair 2026 tidak hanya menghadirkan aneka kuliner dan takjil Ramadan, tetapi juga pameran produk unggulan UMKM dari berbagai kecamatan di Sidrap. Beragam kegiatan seni dan religi turut memeriahkan agenda tersebut, mulai dari Lomba Patrol, Lagu Religi, Lomba Bedug, Da’i Cilik, Takbiran hingga live music bernuansa Islami.

“Ramadan Fair ini bisa menjadi tempat ngabuburit warga Sidrap menanti waktu berbuka puasa. Kita ingin suasananya lebih semarak, lebih tertata, dan tentu lebih berdampak bagi pelaku UMKM,” tambahnya.

Event religi sekaligus ekonomi ini dijadwalkan berlangsung hingga 19 Maret mendatang. Pemkab Sidrap menargetkan Ramadan Fair menjadi destinasi utama masyarakat selama bulan suci, sekaligus penggerak roda perekonomian lokal.

Bupati SAR juga menekankan pentingnya keberlanjutan event agar momentum antusiasme masyarakat tetap terjaga setiap tahun. Menurutnya, Ramadan Fair bukan sekadar agenda seremonial, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem UMKM yang kuat dan mandiri.

Dengan kebijakan penggratisan tenant, Pemerintah Kabupaten berharap lebih banyak pelaku usaha kecil dapat berpartisipasi tanpa terbebani biaya sewa. Langkah ini sekaligus menjadi bukti keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku ekonomi kecil, khususnya di bulan suci yang identik dengan semangat berbagi dan pemberdayaan.

Ramadan Fair 2026 pun diharapkan tidak hanya menjadi pusat kuliner dan hiburan religi, tetapi benar-benar tampil sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di Bumi Nene Mallomo.

Continue Reading

Trending