Connect with us

Posko Angkutan Nataru Ditutup, Pelindo Regional 4 Makassar Catat Peningkatan Penumpang Sebesar 209,87%

Published

on

KITASULSEL—-MAKASSAR—-Kementerian Perhubungan resmi menutup Posko Penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Pelabuhan Makassar, Senin (9/1/2023).

Penutupan posko untuk mengantisipasi lonjakan arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 tersebut ditandai dengan apel bersama seluruh stakeholder, bertempat di Car Terminal Pelabuhan Makassar dan dipimpin Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar Hernadi Tri Cahyanto.

Dalam sambutannya Kepala Kantor OP Utama Makassar Hernadi Tri Cahyanto mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua stakeholder, unsur terkait, atas kerja sama dan kolaborasi yang sangat baik dalam pelaksanaan Angkatan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, sehat, dan nyaman.

“Ucapan terima kasih juga saya tujukkan kepada teman-teman pers, baik dari media cetak, online, radio, maupun televisi yang telah menyebarluaskan informasi terkait Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini,” ujarnya.

Dia berharap ke depan agar penyelenggaraan angkutan laut pada masa Natal dan Tahun Baru lebih baik lagi. Oleh sebab itu diperlukan sinkronisasi yang lebih baik dan lebih bisa dikendalikan antara pelaksana, baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam pelaksanaan di lapangan.

“Penyelenggaraan angkutan laut Natal dan Tahun Baru kali ini juga bisa menjadi persiapan untuk menghadapi angkutan Lebaran yang kurang dari 4 bulan lagi akan kita laksanakan. Apalagi minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi laut tentu akan lebih tinggi lagi,” kata Hernadi.

“Berbagai pembenahan harus segera kita lakukan agar Angkatan Laut 2023 bisa berjalan lebih baik lagi. Dengan hadirnya Posko Natal Angkatan Laut 2022 dan Tahun Baru 2023 ini, saya minta masing-masing kepala kantor unit pelaksana teknis untuk segera melakukan penyempurnaan analisis dan evaluasi sekaligus mencari upaya dan terobosan baru guna meningkatkan pelayanan angkutan laut Lebaran maupun Nataru tahun ini,” pintanya.

Regional Head 4 Pelindo Enriany Muis mengatakan, total penumpang yang naik dan turun di Pelabuhan Makassar selama periode libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 mencapai 79.256 orang.

“Jumlah itu mencapai peningkatan sebesar 209,87% dibandingkan momen libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang sebanyak 37.763 penumpang,” ujarnya.

General Manager (GM) Pelindo Regional 4 Makassar, Suhadi Hamid menambahkan bahwa pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dan persiapan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di Pelabuhan Makassar.

“Di antaranya kami telah membangun Ruang Tunggu Sementara yang sifatnya non permanen bagi calon penumpang dan penumpang lanjutan agar dapat beristirahat dengan nyaman, dengan luas sekitar 270 meter persegi serta memiliki kapasitas daya tampung kurang lebih sebanyak 200 orang,” beber GM Pelindo Regional 4 Makassar.

Selain itu, pihaknya juga senantiasa mengantisipasi barang bagasi penumpang, bekerja sama dengan PT Pelni untuk menyiapkan area konsolidasi agar pengelolaan barang menjadi lebih tertib.

 

Tentang Pelindo
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi Negara dan Masyarakat.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Kemensos dan Kementerian PKP Percepat Bedah Rumah bagi Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi untuk mempercepat pelaksanaan program perbaikan atau bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung pengentasan kemiskinan melalui program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut disepakati dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (20/7/2026) malam.

Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak dari keluarga miskin, tetapi juga diintegrasikan dengan berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

“Anaknya sekolah, orang tuanya diintervensi dengan berbagai program strategis Pak Presiden, seperti pemberdayaan, PBI, salah satunya juga adalah renovasi rumah,” ujar Gus Ipul.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan 10.000 unit rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat mendapat bantuan perbaikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 rumah telah melalui proses verifikasi, namun baru 911 rumah yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

Menurut Gus Ipul, terdapat dua kendala utama yang menyebabkan banyak rumah belum lolos verifikasi.

Kendala pertama adalah persoalan legalitas atau kepemilikan tanah. Sementara kendala kedua berkaitan dengan ketentuan penerima manfaat yang mengharuskan terdapat beberapa rumah dalam satu desa agar program dapat dijalankan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kemensos mengusulkan agar bukti kepemilikan tanah dapat menggunakan surat keterangan dari RT, RW, atau pemerintah kelurahan apabila dokumen kepemilikan resmi belum tersedia.

Selain itu, Gus Ipul juga mengusulkan agar persyaratan jumlah minimal penerima manfaat di setiap desa dapat lebih fleksibel sehingga rumah yang layak diperbaiki tetap dapat menerima bantuan meskipun jumlahnya sedikit.

“Di Sekolah Rakyat itu penjangkauan, tidak ada tes akademik. Yang dijangkau adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan berasal dari desil paling bawah,” jelasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program tersebut.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang harus mendapat dukungan lintas kementerian.

“Karena arahan Presiden itu Sekolah Rakyat adalah program unggulan dan strategis dari Bapak Presiden Prabowo, maka saya pasti mendukung,” tegas Maruarar.

Ia memastikan Kementerian PKP akan segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan Kemensos agar program renovasi rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap program Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga meningkatkan kualitas tempat tinggal dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan nasional.

Continue Reading

Trending