Kecamatan Mamajang Gelar Musrembang Perdana di Kelurahan Sambung Jawa
Kitasulsel, Makassar-–Berbagai Usulan Unggulan yang menjadi Prioritas Rencana pembangunan warga Sambung Jawa di diskusikan dan disepakati untuk di Majukan dalam Musrembang Kecamatan.
Sekretaris Camat Mamajang A. Asdhar, SH didampingi Lurah Sambung Jawa Ince Kumala Chaeruddin membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kelurahan Sambung Jawa di Baruga Sambung Jawa Jalan Tanjung Alang (Senin,09/01/2023).
Pada kesempatan ini A. Asdhar menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan musyawarah pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati usulan-usulan skala prioritas. Kemudian di implementasikan dengan program – program kegiatan Pemerintah Kota Makassar pada tahun yang akan datang.
“Dalam kegiatan Musrenbang ini juga dihadiri oleh beberapa SKPD yakni Bappeda Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Kesra Kota Makassar,” katanya.
“Juga melibatkan Ketua LPM Sambung Jawa, Pengurus PKK Sambung jawa , Pj RT RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Pemuda Seklurahan Sambung Jawa,” ujar A. Asdhar.
Kelurahan Sambung Jawa pada tahun 2019 tercatat 13.169 jiwa. Memiliki luas sekitar ± 0,389 Km. (Maya)
Kitasulsel–JAKARTA – Pemerintah belum akan menerapkan kebijakan pembatasan komisi aplikasi transportasi online maksimal 8 persen untuk layanan taksi online. Saat ini, pemerintah memprioritaskan penyusunan regulasi tersebut bagi layanan ojek online (ojol) roda dua.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan langkah tersebut diambil karena jumlah mitra pengemudi dan pengguna layanan ojek online roda dua jauh lebih besar dibandingkan layanan angkutan online roda empat.
“Fokus sementara adalah memberikan regulasi terbaru mengenai komisi untuk roda dua terlebih dahulu,” kata Dudy di Jakarta, dikutip Minggu (28/6/2026).
Menurut Dudy, penerapan kebijakan serupa untuk layanan taksi online masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi. Saat ini, kewenangan pengaturan angkutan sewa khusus atau taksi online berbeda antara wilayah Jabodetabek dan daerah lainnya.
Di wilayah Jabodetabek, regulasi berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, pengaturan layanan di luar Jabodetabek menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Perbedaan kewenangan tersebut membuat pemerintah belum dapat memberlakukan batas maksimal komisi aplikasi sebesar 8 persen secara nasional bagi layanan taksi online.
Dudy mengungkapkan sejumlah operator transportasi online telah mengusulkan agar regulasi angkutan online roda empat dipusatkan di pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan kebijakan yang seragam di seluruh Indonesia.
Namun demikian, usulan tersebut masih akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
“Kami tidak hanya berbicara dengan operator, tetapi juga dengan pemerintah provinsi. Nantinya akan diputuskan apakah pengaturan kendaraan roda empat perlu disatukan di tingkat pusat,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan menegaskan akan lebih dahulu mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pembatasan komisi maksimal 8 persen pada layanan ojek online roda dua sebelum mempertimbangkan penerapan aturan serupa bagi layanan taksi online.
Pemerintah berharap regulasi yang tengah disiapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, perusahaan aplikasi, dan keberlanjutan ekosistem transportasi online di Indonesia.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login