Ikuti Arahan Mendagri RI, Danny Pomanto Manfaatkan Kontainer Kendalikan Harga

Published

4 tahun ago

9 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto akan menggelar pasar murah dalam waktu dekat ini.

Hal ini dilakukan setelah adanya perintah langsung dari Mendagri RI, Tito Karnavian terkait pembentukan posko untuk mengendalikan harga pangan di pasaran.

Diketahui, inflasi sepanjang tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh komoditas impor pangan.
Atas perintah tersebut Danny akan memanfaatkan posko kontainer yang dibangunnya sejak Covid 19 lalu sebagai tempat gelaran pasar murah.

“Semua posko kontainer kita akan kami gelar pasar murah. Karena kita diperintahkan Mendagri untuk buat posko untung kami sudah punya dan inilah salah satu kegunaannya, gelar pasar murah buat masyarakat,” ujar Danny usai melakukan Rapar Kordinasi terkait pengendalian inflasi 2023, Senin (9/1/23).

Danny mengatakan meskipun inflasi Kota Makassar disumbang oleh transportasi yakni tranportasi udara (0,7 persen) dan bensin (hampir 1 persen) namun disisi komponen pangan terjadi deflasi. Artinya pangan kota Makassar sangat aman.
Apalagi dibantu dengan hadirnya Lorong Wisata membangun kemandirian masyarakat untuk menekan inflasi.

“Jadi perintahnya juga Mendagri untuk membangun kemandirian pangan, di Makassar sendiri sudah berjalan. Apalagi komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tinggi di beberapa kota itu adalah cabai. Namun, pangan kita sangat aman,” ungkapnya.

Kata Danny, untuk persoalan transportasi sendiri sebagai penyumbang inflasi tertinggi di Kota Makassar, ia mencoba mencari formula untuk bisa ditekan.

Data yang dilansir BPS Kota Makassar (Berita Resmi Statistik No. 01/01/7371/Th. IX, 2 Januari 2023 menunjukkan, Kota Makassar pada tahun 2022 mengalami kenaikan inflasi dari 2,26 persen menjadi 5,81 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,92 pada Desember 2021 menjadi 114,19 pada Desember 2022.

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

3 jam ago

23 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.