Dinas PU Makassar Ajukan Desain Perencanaan Jembatan Barombong

Published

2 tahun ago

9 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar--‘Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) bakal kembali mengajukan Detail Engineering Design (DED) untuk jembatan Barombong. Itu setelah sebelumnya gagal terealisasi pada tahun 2022.

DED sendiri merupakan dokumen desain perencanaan sebuah proyek. Di mana ini akan diajukan ke pusat lebih dulu sebelum pengajuan anggaran.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Makassar, Noorhaq Alamsyah. Meski menemui sejumlah kendala, namun pihaknya berupaya untuk mengajukan agar pembangunannya cepat direalisasikan.

“Itu anggarannya tidak sama, sekarang naik sampai Rp1,5 milliar, itu lagi belum logis, tapi kita coba,” ujarnya, Selasa (03/01/2023).

Jumlah ini disebut naik dari tahun 2022 lalu yang anggarannya mencapai Rp500 juta. Kenaikan ini disebut sedikit lebih rasional dengan nilai proyek yang disebut-sebut mencapai Rp400 milliar.

Noorhaq mengatakan soal pengerjaan jembatan ini, pihaknya telah merencanakan dua opsi. Adalah dengan sistem kembar (twin) dan sistem bertingkat.

Pihaknya kata dia cukup mengharapkan pengerjaan yang lebih ramah dengan kantong pemerintah kota. Sistem bertingkat pun dianggap lebih murah sebab tidak membutuhkan anggaran tambahan dari APBD dalam pembebasan lahan.

Apalagi pembebasan lahan ini cukup memakan waktu dan anggaran yang tidak sedikit. Ia khawatir pembangunan berpotensi molor.
“Karena pasti lama lagi pembebasan lahan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Makassar, Suhaelsi Zubir mengatakan, setidaknya ada sebanyak 22 peserta yang mengikuti lelang DED ini yang tercatat pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun, gagal terealisasi.

“Di ULP gagal, biasanya kalau bukan gagal tender, prosesnya yang lama,” Elsy–sapaan akrabnya.

Elsy mengatakan dokumen untuk lelang ini bakal diajukan dalam waktu dekat. Pun dia masih mengharapkan untuk fisiknya tetap di-support penuh oleh pusat lantaran Pemkot cukup kesulitan mengadakan pengerjaan dengan anggaran sebesar itu.

APBD disebut tidak mampu. Apalagi jika mengacu pada pengerjaan pertama ini memang telah di-support penuh oleh pemerintah pusat.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan pusat, kita cuman tunggu update perencaan (desain) karena kan gagal lagi, semoga cepat insyallah, di awal-awal ini, Januari atau Februari,” jelasnya.

Sementara kondisi jempatan tersebut terpantau masih dilanda kemacetan pada jam-jam sibuk, meski telah ada rekayasa lalin, ini disebut hanya mampu menekan sedikit kemacetan. (*)

NEWS

Jusuf Kalla: Perang Sebabkan Ekonomi Dunia Menurun

Published

5 menit ago

15 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla alias JK menegaskan, sejumlah peristiwa perang memicu terjadinya penurunan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Bagi JK, hal itu tentu menjadi tantangan nyata bagi mahasiswa yang baru saja sarjana.

JK menyebutkan sejumlah negara yang saat ini berperang, seperti antara Rusia-Ukraina, Israel-Gaza, India-Pakistan beberapa bulan lalu dan terkini antara Israel-Iran.

“Dunia saat ini penuh dengan gejolak dan juga di negeri kita (Indonesia). Suatu masa depan yang tidak mudah dengan akibat terjadinya peperangan,” kata JK saat menyampaikan orasi ilmiah dihadapan ribuan wisudawan Universitas Nasional (Unas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu, 15 Juni 2025.

JK menambahkan, peperangan memicu dunia menjadi krisis. Sebagai bagian kehidupan dunia ini, Indonesia, kata JK, tentu saja ikut mengalami krisis. Bahkan selain masalah luar negeri, Indonesia juga menghadapi masalah-masalah dalam negeri.

“Di dalam negeri, harga akibat perang ini maka produk kita semua mengalami penurunan seperti mineral, batubara, nickel dan tembaga. Semua mengalami penurunan,” sebutnya.

Penurunan harga itu membuat masalah besar bagi Indonesia. Karena otomatis berdampak pada penerimaan negara dalam bentuk pajak.

“Apa akibat semua itu, kalau negara kekurangan penerimaan pajak maka pemerintah melakukan efisiensi. Efisiensi pada dasarnya adalah mengurangi pembangunan, infrastruktur dan sebagainya,” papar JK lagi.

Faktor kedua, kata JK, Indonesia makin berat karena dampak hutang dari pemerintahan sebelumnya. Pasalnya saat perdagangan menurun, penerimaan pajak menurun, pembangunan menurun, juga membuat kesempatan bekerja menurun.

“Banyak perusahaan terpaksa mengurangi kegiatannya. Seperti hotel, kuliner, ekspor, produktifitas pabrik tekstil dan semua begitu,” ungkapnya.

“Dengan kondisi tersebut kemampuan negara untuk membayar ikut berkurang,” imbuh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia 1999–2000 ini.

Lebih jauh JK juga menyentil kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut JK, kebijakan tersebut tidak hanya melawan dunia tapi juga menyebabkan perlawanan dari Amerika sendiri.

“Karena kebijakan ekonominya yang tidak punya dasar ekonomi sama sekali, tapi selalu didasari politik,” tutup JK.(*)