Connect with us

Lepas 99 Atlet Porseni PWNU Sulsel, Danny: Kibarkan Panji PWNU Sulsel dan Jadilah Juara 

Published

on

Kitasulsel, Makassar — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Kapolda Sulsel Irjen (Pol) Nana Sudjana melepas 99 atlet atau kontingen Porseni Nahdlatul Ulama (NU) tingkat nasional di Surakarta yang dimulai 14 Januari mendatang.

Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto menuturkan dirinya bersyukur dapat terlibat dalam momentum yang luar biasa itu. Apalagi tahun ini merupakan peringatan 100 tahun NU. Olehnya, kesempatan ini harus diisi dengan langkah dan dakwah yang positif

“Spirit olahraga dan seni ini salah satu yang mempersatukan kita semua. Maka ini harus didukung, apalagi ada Kapolda dan seluruh Forkopimda mendukung. Jadi sirinya NU, sirinya kita semua,” kata Danny, di sela-sela acara Istighosah Kebangsaan dan Pelepasan Kontingen Porseni NU Tingkat Nasional 2023 PWNU Sulsel,  di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Ahad (8/1/2023).

Dirinya pun membagikan pengalamannya kepada para peserta saat menjadi atlet dahulu pada masa remaja.

“Saya atlet dari umur 16 tahun, hal yang sulit itu biasanya mengatasi emosi. Jadi fokus jaga kesehatan dan jaga emosi. Semoga bisa kibarkan panji-panji NU Sulsel-Makassar dan sukseskan 100 tahun NU,” harapnya.

Dirinya juga meminta Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) terus berkolaborasi dengan Pemkot Makassar dalam momen usia yang sangat matang ini. “Bukan skala Makassar, Sulsel saja tetapi dunia. Soal masalah sosial, LGBT, pergaulan bebas, sehingga semangat 100 tahun ini mempersatukan kita,” ucapnya.

Kapolda Sulsel Irjen (Pol) Nana Sudjana mengatakan menyongsong satu abad NU pihaknya berharap NU terus meneguhkan, menjaga persatuan bangsa dan membantu menyebarkan ajaran Islam yang damai.

“Membantu masyarakat memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Menghargai perbedaan, toleran sesama umat dan menjunjung keadilan serta mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Nana.

Dalam event pelepasan kontingen ini, dirinya selaku Kapolda dan Forkompinda sangat mendukung.

“Suatu hal yang positif bagi saya. Jadikan ajang ini sebagai ajang silaturahmi, di samping mengasah prestasi dan kemampuan berolahraga tetapi juga jadikan ini sebagai ajang diskusi dan silaturahmi untuk kemajuan NU,” ungkapnya

Rais Syuriah PWNU Sulsel Anre Gurutta Haji (AGH) Prof Najamuddin berharap para peserta mampu membawa nama baik NU Sulsel.

“Tentunya  harus kerja sama yang baik, ikut arah pimpinan agar dapat kejuaraan itu. Semoga mereka berhasil membawa nama baik daerah kita,” sebutnya.

Pihaknya juga mengajak seluruh pengurus terus menggelorakan dakwah di tengah-tengah masyarakat.

“Anak muda saat ini haus dengan siraman keagamaan, olehnya semoga kita tetap melanjutkan ajaran kita ajaran Aswaja an Nahdliyah karena kita harapkan generasi muda NU tetap mendalami, mempelajari, menguasai bagaimana sebenarnya Aswaja an Nahdliyah itu,” cetusnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending