Kepala BKAD Takalar Dahlan Djalamang Sebut 10 OPD Belum Selesaikan Anggaran Kas

Published

3 tahun ago

7 Januari 2023

Kitasulsel, Takalar-–Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Takalar Dahlan Djalamang menegaskan hingga Jumat, (6/1) masih ada 10 Organisasi Perangkat Daerah dalam jajaran Pemda Takalar yang belum menyelesaikan anggaran kas. Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA- SKPD yang telah disahkan.

”Sampai hari Jumat kemarin masih ada 10 OPD yang belum menyelesaikan anggaran kas. Memang Betul APBD Tahun Anggaran 2023 sudah disahkan, namun karena masih terdapat sejumlah OPD yang belum menyelesaikan anggaran kas sehingga saat ini sementara penyusunan kas setiap OPD, setelah semua OPD menyelesaikan anggaran kas barulah DPA dibagikan kepada masing-masing OPD,” tegas Dahlan.

Sementara itu, Konsultan Hukum Pemda Takalar, MS Baso SH menjelaskan sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, memiliki tahapan dan jadwal proses. Seperti misalnya pada 9 Desember yang dimaksudkan adalah tanggal persetujuan bersama Rancangan Perda APBD 2023 yang selanjutnya dibawa ke Pemprov Sulsel untuk dilakukan evaluasi Rancangan APBD.

Semua rekomendasi hasil evaluasi kemudian ditindaklanjuti dimasa perbaikan. Sehingga APBD 2023 baru bisa final di 30 Desember 2022. Memasuki bulan Januari 2023 masuk ke tahapan penyusunan anggaran kas oleh masing-masing OPD.

“Jadi semuanya on the track, APBD bukan diutak atik, tapi dilakukan evaluasi,” tegas Baso. (*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Safari Ramadan di Malili, Bupati Irwan Dorong OPD Aktif Jemput Program Pusat

Published

2 jam ago

6 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Momentum Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hari ke-6 yang digelar di Kecamatan Malili, Jumat (6/3/2026), dimanfaatkan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, untuk mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih proaktif mempercepat akses berbagai program dan bantuan dari pemerintah pusat.

Di hadapan masyarakat, tokoh agama, serta jajaran pemerintah daerah yang hadir, Bupati Irwan menegaskan pentingnya koordinasi aktif antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

“Saya minta seluruh kepala OPD lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian di pusat. Program bantuan dari pemerintah pusat harus kita upayakan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat kita,” ujar Irwan.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu program datang, tetapi harus aktif menjemput peluang melalui penyusunan proposal program serta membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, banyak program pemerintah pusat yang dapat mendukung pembangunan daerah, mulai dari sektor pendidikan, perdagangan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Kalau kita cepat menyiapkan data dan proposal, peluang mendapatkan bantuan juga akan semakin besar. Ini penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan pengukuhan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kecamatan Malili oleh Ketua Umum LPTQ Kabupaten Luwu Timur, Irwan Bachri Syam.

Selain itu, kegiatan Safari Ramadan turut diisi dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, bantuan paket sembako dari Baznas Luwu Timur, serta bantuan program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Ketua DPRD Lutim Harisah Suharjo, Sekretaris Daerah Ramadhan Pirade, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Luwu Timur, para asisten dan staf ahli, kepala OPD, Camat Malili Hasimning, unsur Tripika Kecamatan Malili, Ketua TP PKK Kecamatan Malili, serta para kepala desa se-Kecamatan Malili.

Melalui kegiatan Safari Ramadan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak hanya mempererat silaturahmi dengan masyarakat, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi dan akses program dari pemerintah pusat.