Kitasulsel–SIDRAP – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terus melanjutkan misi perluasan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi para kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Senin (27/4/2026).

Kali ini, pendampingan diberikan kepada kepala PAUD dari Kecamatan Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Watang Pulu. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan bagi kepala PAUD di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase, dan Pitu Riawa.

Kegiatan berlangsung di PAUD Negeri Percontohan Pangkajene dengan menghadirkan Kepala Bidang Persandian Diskominfo Sidrap, Amsir Muan, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap. Turut mendampingi, Kepala PAUD Negeri Percontohan Pangkajene, Rastuti.

Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi administrasi persuratan menuju sistem digital yang lebih aman, efisien, dan akuntabel.

“Penerapan Tanda Tangan Elektronik adalah langkah konkret untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang lebih akuntabel,” ujar Amsir di hadapan para kepala PAUD dan operator Srikandi.

Ia menjelaskan, penggunaan TTE memungkinkan dokumen kedinasan memiliki tingkat keaslian yang terverifikasi sekaligus mempercepat alur birokrasi yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

Lebih lanjut, Amsir menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 146/III/2026 tentang Pembentukan Tim Penerbitan dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah.

“Tujuannya adalah memastikan dokumen-dokumen di lingkungan pendidikan, termasuk PAUD, dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan aman,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta terlihat antusias mengikuti simulasi praktik langsung, mulai dari proses aktivasi hingga penandatanganan dokumen melalui aplikasi Srikandi.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap digitalisasi administrasi di sektor pendidikan dapat semakin optimal, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi.