Tahun 2023, Disdik Makassar Kucurkan Dana Perbaikan Sekolah Rp108,1 Miliar

Published

2 tahun ago

6 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengucurkan dana Rp108,1 miliar untuk perbaikan sekolah. Rehabilitasi itu akan dimulai tahun ini.

Kepala Disdik Kota Makassar, Muhyiddin mengatakan total paket fisik yang akan diajukan tersebut ada sebanyak 94 paket. “Itu terdiri dari sekolah dasar sebanyak 58 paket, anggarannya Rp37,3 milliar,” tutur Muhyiddin, Kamis (05/01/2022).

Kemudian untuk SMP ada sebanyak 35 sekolah dengan pagu anggaran Rp34,6 milliar. Disusul paket fisik untuk pembangunan PAUD sebanyak 6 paket dengan total pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp36,2 milliar.

Muhyiddin mengatakan paket-paket ini telah terpetakan. Adapun dengan sejumlah pengerjaan fisik, yang terdiri dari penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung sekolah, penambahan ruang kelas baru.

“Kemudian ada pembangunan perpustakaan, pembangunan sarana, prasarana dan utilitas, hingga pembangunan laboratorium,” sambung Muhyiddin.

Muhyiddin mengatakan, sejumlah proyek prestisius tahun mendatang alan ikut dibangun oleh pemerintah kota Makassar, seperti pembangunan sekolah PAUD terintegrasi. Program ini pun telah masuk dalam rencana tender dini Pemkot Makassar.

“Ada lima paud negeri yang rencana akan kita bangun di lima kecamatan, itu adalah program strategis Pak Wali,” jelasnya.

Desainnya sendiri kata dia diklaim telah dikantongi, dan rencana akan masuk lelang tender pada akhir Desember ini. “Perencanannya sudah kita masukkan pada tahun ini pada APBD Pokok 2022,” urainya.

Nasional

Pemerintah Salurkan Bansos Tambahan untuk 18,3 Juta KPM, Simak Cara Cek Nama Penerima

Published

18 menit ago

15 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Upaya pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat kembali diwujudkan melalui bantuan sosial (Bansos) tambahan yang digulirkan sejak awal Juni 2025.

Skema ini menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dengan total anggaran mencapai Rp11,93 triliun.

Setiap penerima mendapatkan paket bantuan berupa 20 kilogram beras dan uang tunai senilai Rp400 ribu.

Bantuan diberikan satu kali pada bulan Juni, namun mencakup kebutuhan dua bulan sekaligus, yaitu Juni dan Juli.

Penyaluran dilakukan secara bertahap sejak 5 Juni 2025 dan ditargetkan selesai sebelum akhir Juli, tergantung wilayah masing-masing.

Rincian Penyaluran dan Jadwalnya

Berdasarkan data hingga 17 Juni, sebagian penerima telah memperoleh bantuan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa 10 kg beras dan Rp200 ribu tunai, disusul tahap kedua dengan jumlah yang sama.

Skema distribusi ini dirancang untuk menjangkau masyarakat secara lebih merata dan tepat waktu.

Kriteria Penerima Bantuan

Program ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memenuhi beberapa syarat, antara lain:

Memiliki e-KTP

Masuk kategori miskin atau rentan miskin

Terdaftar sebagai penerima BPNT atau PKH

Termasuk dalam desil 1 hingga 4 pendapatan nasional

Tidak berstatus ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD

Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti BLT atau program Prakerja

Verifikasi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan bantuan disalurkan secara akurat dan sesuai sasaran.

Proses Distribusi dan Cara Penerimaan

Untuk distribusi beras, pemerintah bekerja sama dengan perangkat desa atau kelurahan melalui rumah-rumah warga atau titik distribusi komunal. Sementara untuk bantuan uang tunai, penyaluran dilakukan melalui dua jalur:

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN)

Pos Indonesia, khusus bagi daerah yang belum menggunakan KKS

Informasi resmi terkait bantuan ini akan disampaikan melalui surat pemberitahuan atau pesan dari pihak desa/kelurahan.

Masyarakat dapat memantau status penerimaan bansos melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos dari Kemensos.

Jika merasa berhak namun belum terdaftar, warga diminta segera melapor ke kantor desa atau kelurahan agar dapat dimasukkan dalam data DTSEN untuk proses bantuan berikutnya.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu kebutuhan pokok warga selama dua bulan ke depan.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera memeriksa status bantuan dan tidak ragu melapor jika belum menerima, agar tidak tertinggal dalam proses distribusi selanjutnya. (*)