Connect with us

Jamu PMTI Di Kediaman Pribadinya,Danny Pomanto: Terima Kasih Karena Telah Memilih Kota Makassar Sebagai Tuan Rumah Perayaan Natal PMTI Se Indonesia

Published

on

KITASULSEL—-MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menjamu peserta Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) di Kediaman Pribadinya, Kamis (5/1/2023) malam.

Jamuan ini dalam rangka dipilihnya Kota Makassar sebagai tuan rumah perayaan Natal bagi warga Toraja yang tergabung dalam PMTI sekaligus mengeratkan tali silaturahmi dengan masyarakat Toraja.

Silaturahmi ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PMTI, Mayjend TNI (Purn) Yulius Selvanus Lumbaa, Anggota DPD RI, Lily Amelia, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, dan jajaran pengurus PMTI dari berbagai kota seperti Papua, Timika, dan Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Danny mengucapkan terima kasih karena telah memilih Kota Makassar sebagai tuan rumah perayaan Natal PMTI.

“Penunjukan kami sebagai tuan rumah dapat memperkuat Makassar. Kehadiran PMTI tentunya semakin mempererat ikatan silaturahmi dan persaudaraan yang telah terbangun selama ini,” ucapnya.

Karenanya, sesuai tagline Kota Makassar, kota dunia yang nyaman untuk semua, Danny menghimbau untuk menjadikan Kota Makassar sebagai kampung halaman ke dua atau rumah ke dua bagi masyarakat Toraja.

Di hadapan para peserta pula, Danny mengumumkan rencananya akan membangun satu Rumah Tongkonan lengkap yang baru di Pantai Losari bersamaan dengan dua Kapal Phinisi.

Hal itu dilakukan Danny demi menghargai budaya yang akan diwariskan untuk generasi selanjutnya. Menurut Danny, budaya adalah simbol identitas diri yang dapat menginspirasi diri dan dunia.

Sementara, Ketua Umum PMTI, Mayjend TNI (Purn) Yulius Selvanus Lumbaa ikut mengucapkan terima kasih atas jamuan yang sangat meriah kepada masyarakat Toraja.

“Kami sangat mengapresiasi dan sangat berterimakasih kepada Pak Wali yang menghargai kehadiran kami di Kota Makassar,” ungkapnya.

Ia berharap silaturahmi bersama ini tidak cukup sampai hari ini namun akan berlanjut selamanya.

Pada kesempatan ini pula Yulius melantik Pengurus Wilayah Pemuda Toraja Indonesia (PTI) Sulawesi Selatan yang berjumlah sekitar 50 orang.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending